Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Disintegrasi Papua, Haruskah Terjadi

Indonesia harus bertindak tegas atas pernyataan Benny Wenda yang mengklaim telah membangun pemerintahan Papua Barat. Bahkan, kalau perlu Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden berupa perpes dan lainnya.

Oleh:Sulastri (Pemerhati Muslimah Konda)

Indonesia harus bertindak tegas atas pernyataan Benny Wenda yang mengklaim telah membangun pemerintahan Papua Barat. Bahkan, kalau perlu Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden berupa perpes dan lainnya.

Pengamat hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah, mengatakan deklarasi sepihak tersebut merupakan masalah serius yang harus segera ditanggapi oleh Indonesia. Deklarasi sepihak Gerakan Papua Barat dinilai dapat menstimulasi oposisi Indonesia, sehingga menggoyang kewibawaan negeri ini. Jika tidak, dikhawatirkan ini akan menjadi kesempatan bagi pihak lain untuk mendukung deklarasi tersebut sehingga mengancam kedaulatan dalam negeri.

“Indonesia harus bersikap tegas ke dalam dan luar negeri, bahwa ini adalah makar. Kalau kita terlihat lemah, ini akan jadi momentum pihak lain untuk diam-diam mendukung atau menjalin kerja sama dengan yang hendak memisahkan diri tersebut,” kata Teuku Rezasyah saat dihubungi Bisnis.com, Rabu (2/12/2020).

Menurutnya, tindakan tegas harus dilakukan serentak dan tidak dapat hanya dilaksanakan secara sektoral di level kementerian.

“Harus diputuskan berdasarkan sidang kabinet, atau lewat Instruksi Presiden. Jadi Presiden harus memberikan instruksi yang jelas,” lanjutnya.

Sejauh ini, dukungan dari pihak luar sudah mulai terlihat dari Melanesian Spearhead Group (MSG) yang terdiri dari beberapa negara seperti Vanuatu, Solomon, Fiji, dan Papua Nugini.

Disintegrasi yang akhir-akhir ini kembali mencuat, bahayanya yang fatal mengingatkan kita pada kasus serupa pada wilayah lain di Indonesia. Sejengkal demi sejengkal tanah Indonesia akhirnya jatuh ke tangan asing. Tentu kita semua tak menginginkan Indonesia nantinya hanya tinggal nama.

Problem ketidakadilan dan diskriminasi menjadi salah satu penyebab yang mencolok mata di Papua. Tanahnya yang begitu kaya akan emas, tambang, dan yang lainnya ternyata tak pernah dirasakan oleh mereka yang hidup diatasnya. Sehingga, papua justru selalu identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan masyarakatnya.

Wajar, jika potensi konflik terus membayangi Papua. Bendera bintang kejora seolah jadi simbol harapan. Dan referendum seakan menjadi impian dan cita-cita yang terus diwariskan menjadi bara yang tak pernah mampu dipadamkan. Sedikit saja dipantik, maka dipastikan bara itu bisa membesar.

Indonesia memang punya sejarah pahit dan panjang dengan ancaman disintegrasi bangsa. Aceh, Maluku, dan Timor Timur adalah wilayah yang pernah berkonflik hingga berdarah-darah. Aceh dengan GAM-nya, Maluku dengan RMS-nya, dan Timor Timur dengan Fretilin-nya.

Di masa-masa itu jutaan orang menjadi korban. Namun, seperti biasa yang menjadi korban konflik kebanyakan adalah masyarakat sipil tak berdosa. Bukan hanya ekonomi yang berantakan, tapi juga ketenteraman dan rasa aman.

Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh penyebab konflik berikutnya. Yakni keterlibatan asing dan para agennya di kalangan penguasa yang ingin menarik keuntungan dari terpecah belahnya wilayah Indonesia. Timor Timur adalah contoh daerah yang akhirnya berhasil lepas dari Indonesia. Kekuasaan yang lemah dan tekanan internasional membuat daerah itu tak bisa dipertahankan.

Dalam sejarah panjangnya, Indonesia memang selalu menjadi posisi pihak atau wilayah yang diperebutkan. Karena kekayaan alam yang terkandung didalamnya sungguh luar biasa. Maka, hal ini menjadi incaran bangsa-bangsa besar untuk dikuasai dan dilemahkan. Tujuannya jelas, yakni menjadikannya sebagai objek penjajahan.

Sejarah membuktikan bahwa Indonesia tak kurang dari 350 dijajah oleh Belanda. Disaat yang sama, terus menjadi rebutan Negara-negara besar lainnya dan ironisnya lagi, setelah kemerdekaan itu telah diperoleh Indonesia. Nyatantanya Indonesia tak mampu membuat dirinya lepas dari posisi sebagai incaran penjajah. Hal ini ditambah karena sistem hidup yang diadopsi penguasa pasca kemerdekaan merupakan sistem warisak penjajah yang rusak, sistem dari penjajah ini justru akhirnya menjadi pintu masuk penjajahan yang lebih masif karena berlangsung dari dalam.

Munculnya diistegrasi itu menandakan bahwa ada permasalahan dalam persatuan yang sedang terjadi. Persatuan, di mana pun dan kapan pun harus ada titik yang menyatukan. Jika tidak ada yang menyatukan, persatuan pasti akan lenyap. Yang menyatukan bisa saja berupa figur tokoh tertentu, kesamaan kepentingan, kesamaan nasib, kesamaan bangsa, atau kesamaan pemahaman tertentu tentang kehidupan (ideologi).

Jika persatuan disatukan oleh figure, maka saat figur meninggal, selesai pula persatuan. Jika persatuan karena nasib yang sama, begitu nasib sudah berbeda, persatuan juga akan hilang. Jika persatuan karena kepentingan, maka jika kepentingannya tidak tercapai akan hancur persatuan, dan yang muncul adalah perang untuk memperebutkan kepentingannya. Namun, jika persatuan karena pemahaman tentang kehidupan (ideologi), maka mereka akan tetap bersatu meskipun kepentingannya, nasibnya dan bangsanya berbeda-beda.

Inilah uniknya Islam dengan ideologi Islamnya. Penerapan sistem Islam akan membuat negara kuat dan berdaulat. Sebab, Islam hadir sebagai visi menyatukan sekaligus mencegah kezaliman dan penjajahan. Dalam Islam, haram berbilang kepemimpinan. Haram pula tunduk pada kekuasaan asing, apalagi mereka yang ingin melakukan penjajahan.

Hak-hak dasar warga negara benar-benar dijamin oleh Islam, tak peduli apakah mereka beragama Islam atau bukan. Jiwa, akal, harta, kehormatan, agama mereka semuanya dilindungi, tak boleh ada yang mencederai, itu semua hanya mungkin diwujudkan dengan penerapan aturan-aturan Islam.

Disintegrasi ini masalah serius untuk segera diatasi. Jika berlarut dan menunda-nunda tentu saja akan berakibat fatal. Bahkan, menjadi sebuah keharaman jika disintegrasi diamini. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt.

“Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada kaum kafir untuk memusnahkan kaum Mukmin.” (Q.S. An-Nisa:141)

Sebagai antisipasi agar disintegrasi tidak semakin menggejala. Maka, sudah seharusnya kita selalu bersikap waspada. Seluruh komponen bangsa, khususnya umat Islam di negeri ini merapatkan barisan, merekatkan ukhuwah Islamiyah. Mewaspadai segala rupa intervensi dan konspirasi pihak asing juga aseng yang berkepentingan di negeri ini.

Bersatunya umat dalam menghadapi makar sekaligus mengokohkan perjuangan umat dalam mempertahankan persatuan merupakan sebuah keharusan. Semakin menyadarkan umat bahwa perpecahan akan memperlemah posisi umat di mata penjajah. Kondisi semacam inilah yang diharapkan imperialis Aseng dan Asing.

Sejatinya persatuan umat dalam ukhuwah Islamiyah akan terwujud jika bangsa ini memahami bahwa Islam yang dianutnya bukan semata agama, tapi juga sebuah pandangan hidup yang mulia. Adanya menyatukan bangsa, suku, budaya yang berbeda.

Syariatnya mampu mengatur umat lintas agama. Mampu mempersaudarakan kaum Anshar dan Muhajirin, sukses mendamaikan Kaum Aus dan Khajraj yang bertikai turun temurun. Berkacalah pada teladan Rasulullah Saw. saat menerapkan Islam kaffah di Madinah. Penganut Yahudi, Nasrani, Islam hidup rukun berdampingan. Sehingga tak ada solusi lain untuk masalah disintegrasi, kecuali kembali merujuk kepada Kitabullah dan sunah Rasulullah. Menerapkannya dalam kepemimpinan Islam.

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. (QS Ali Imran:103). Wallahu a’lam bishshawaab

Post a Comment for "Disintegrasi Papua, Haruskah Terjadi"