Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dilema Para Ulama

Wakil presiden Ma’ruf Amin mengganti beberapa jabatan di kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk periode 2020-2025. Nama yang dihapus adalah mantan ketua Din Syamsuddin, mantan bendahara Yusuf Muhammad Martak, mantan wasekjen Tengku Zulkarnain, dan mantan sekretaris Wantim Bachtiar Nasir

Wakil presiden Ma’ruf Amin mengganti beberapa jabatan di kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk periode 2020-2025. Nama yang dihapus adalah mantan ketua Din Syamsuddin, mantan bendahara Yusuf Muhammad Martak, mantan wasekjen Tengku Zulkarnain, dan mantan sekretaris Wantim Bachtiar Nasir (CNN Indonesia, 27/11/20). Seolah bukan kebetulan, keempatnya cukup aktif dalam Aksi 212 beberapa tahun terakhir.

Ma’ruf Amin sendiri menilai bahwa MUI adalah lembaga yang berperan besar dalam memayungi umat Islam. Menurut Ma’ruf Amin, MUI diharapkan memberi contoh teladan dalam karakter organisasi, terutama dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan sebagai tenda besar. "Kita sebut sebagai tenda besar karena melindungi dan menggerakkan dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan umat kebutuhan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika," ungkap Ma'ruf yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI (TribunNews, 27/11/20).

Pernyataan Ma’ruf Amin tersebut seolah membenarkan fakta bahwa ia telah menyingkirkan orang-orang dengan pandangan tertentu dari MUI. Ma’ruf Amin berusaha mengatakan bahwa umat Islam seharusnya bersikap netral terhadap apa pun yang terjadi. Ketika ada yang menghina Al-Qur’an, kita diharapkan bersikap netral. Begitu pula ketika ada yang memberi ujaran kebencian pada ulama. Kenetralan umat Islam ini tak bisa dicapai dengan mempertahankan nama-nama yang bersangkutan dengan Aksi 212 di MUI.

Entah kita sadar atau tidak, sebenarnya peran ulama sedang dilemahkan oleh pemerintah pusat, yakni langsung oleh wakil presiden Republik Indonesia. Ulama yang vokal dalam menyuarakan persatuan umat Islam berusaha dibungkam. Untuk menduduki posisi strategis di yang-disebut-“tenda besar umat Islam”, ulama harus memiliki pandangan moderat. Sungguh menyedihkan bahwa kandungan asal kata “ilmu” dalam kata “ulama” perlahan-lahan hilang.

Ulama di Indonesia pun mengalami dilema. Mereka harus mengamalkan dan mendakwahkan ilmunya, tetapi mereka mendapat pembatasan oleh negara. Umat Islam di Indonesia dipaksa setuju pada langkah moderasi yang gencar disuarkan. Cap ekstremis diberikan kepada siapa saja yang menolak. Secara kasar, dapat kita lihat bahwa pemerintah tidak ingin gerakan antipemerintah muncul. Akan tetapi, ada agenda yang lebih besar dari itu, yakni pemusnahan pemahaman umat Islam.

Namun, tak seharusnya kondisi ini membatasi kita. Sebagai umat Islam, hal yang berbahaya ini tentu harus kita sadari dari awal. Langkah yang harus kita ambil adalah dengan menguatkan kembali peran ulama. Ulama ahlus Sunnah wal jama’ah telah menggariskan ketentuan dana dab ulama di hadapan penguasa. Diantaranya adalah 1) memberikan loyalitas hanya pada Islam, 2) mengawal kekuasaan agar tetap berjalan di atas syari’ah Islam, dan 3) menjadi garda terdepan dalam mengoreksi penguasa zhalim. Selain itu, penguatan yang dilakukan adalah dengan pemfokusan pada penegakan kembali syariat Islam secara kaffah. Persatuan umat Islam sangat penting sebab hal ini tak bisa dilakukan oleh ormas-ormas tertentu saja. Mudah-mudahan setiap umat Islam di Indonesia sadar akan posisinya yang penting ini.


Sumber:

(https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/27/maruf-amin-belum-ada-orang-yang-mampu-jadi-imam-umat-islam)

(https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201127151741-32-575375/wajah-baru-mui-manuver-maruf-amin-dan-pembersihan-212)

Post a Comment for "Dilema Para Ulama"