utang luar negeri indonesia
Oleh : Asy Syifa Ummu Sidiq
Ekonomi selalu menjadi masalah krusial bagi kehidupan. Pemenuhan kebutuhan hidup, mau tak mau memaksa setiap orang mencari uang. Tak hanya individu dan keluarga, negara pun mulai kalang kabut "nyundul sana nyundul sini". Semua itu dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidup dalam negeri. Baik untuk membangun maupun keperluan sehari-hari.
Ibarat keluarga kecil, negara sedang gali lubang tutup lubang. Pendapatannya tak lagi cukup untuk memenuhi anggaran belanja tiap tahunnya. Apalagi musim pandemi seperti saat ini. Bagaikan paceklik yang datang dan merenggut semua kebahagiaan. Tak ada yang bisa dilakukan sebuah negara berkembang kecuali "mengemis" belas kasih atas nama hubungan bilateral.
Utang Tambah Lagi
Kehebohan yang dibuat pemimpin negeri ini belum juga usai. Belum selesai riuh lantang masalah UU Omnibus Law, RUU Larangan Minol, penurunan spanduk dan kerumunan, sekarang ditambah dengan utang yang semakin membengkak. Diambil dari kompas.tv (21/11/20), pemerintah dalam waktu kurang dari 2 minggu telah mengambil utang luar negeri yang cukup besar.
Utang tersebut diambil dari dua negara, Jerman dan Australia. Jerman memberikan utang sebesar Rp9,1 triliun, sedangkan Australia sebesar Rp15,45 triliun. Jadi total utang dalam waktu singkat sebesar Rp24,55 triliun. Sebuah jumlah yang bombastis tentunya. Karena kesemuanya diperoleh dalam waktu singkat.
Utang yang dilakukan pemerintah saat ini, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan dipakai untuk membantu masyarakat, menangani Covid-19, membantu pelaku usaha, UMKM, dan menjaga keamanan dan keberlanjutan fiskal.
Bahaya Utang yang Bengkak
Ibarat sakit, kondisi negeri saat ini sudah dapat dikatakan kronis. Defisit anggaran yang semakin menganga membuat negeri ini terjerat utang. Tak hanya membayar utang, tapi juga harus membayar bunganya. Lubang utang dimana-mana, hingga tak tahu sampai kapan utang yang besar ini dapat dilunasi.
Jika masih ada yang bangga dengan kondisi ini, sungguh sangat mengenaskan. Tingginya utang yang membumbung bukanlah sebuah prestasi yang patut dibanggakan. Pasalnya, banyak negara yang terjerat utang. Ujung-ujungnya kekayaan dan infrastruktur dilelang.
Seorang tokoh ekonomi Rizal Ramli angkat bicara soal utang luar negeri negeri ini. Dalam cuitan di media sosial, ia mempertanyakan arah kehidupan RI yang terjerat utang semakin banyak. Bahkan saat ini terkesan ugal-ugalan.
Hal senada juga disampaikan oleh Ekonom Indef Bhima Yudhistira, ia mengungkapkan bahwa besarnya utang Indonesia menambah beban bagi rakyat. Jika jumlah utang Rp5.500 triliun, dan dibagi 270 juta warga, makan beban utang per orang berkisar Rp20,5 juta. Jumlah yang fantastis tentunya bagi masyarakat Indonesia (bisnis.com, 24/11/20).
Tak kalah dengan kedua pengkritik di atas. Anggota DPR fraksi Gerindra, Fadli Zon juga memberikan cuitan terkait utang Indonesia baru-baru ini. Dalam cuitan itu ia mengatakan bahwa Menteri Keuangan seperti tukang utang keliling (pikiran-rakyat.com, 19/11/20).
Meski berbagai kritikan diluncurkan. Sepertinya tak membuat jera pemerintah untuk berutang. Melalui Sri Mulyani, pemerintah mengklarifikasi bahwa utang yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa seluruh orang Indonesia. Cara berutang pun telah tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan dan Postur APBN (bisnis.com, 24/11/20).
Kegagalan Memenuhi Tanggung Jawab
Kondisi kalang kabut yang dialami saat ini memperlihatkan ketidakberdayaan negara dalam mengurusi urusan rakyat. Sejak negeri ini terjepit utang untuk yang pertama kali, cengkraman kapitalis berhasil melemahkan kemandirian bangsa. Dengan bunga utang yang lumayan besar, para negara pemberi utang berhasil menghambat Indonesia dalam membayarnya. Alhasil utang luar negeri tak kunjung lunas.
Jika berhasil melunasi, iming-iming utang kembali membuat Indonesia tak bergeming. Bagaimana tidak? Sumber pendapatan negara hanya berpangku pada pajak. Sedangkan hasil pengelolaan SDA mengalir begitu saja kepada asing/aseng/asong. Jadi wajar jika dalam memenuhi kebutuhan rakyat seperti jaminan kesehatan, pendidikan, infrastruktur mengalami kesulitan.
Sehingga dalam kondisi yang terjepit seperti ini, dengan pola pemikiran kapitalis, jalan satu-satunya untuk mendapatkan uang adalah dengan meminjam. Saat ini tidak ada pinjaman non riba. Karena dunia telah di bawah pengaruh kapitalis, yang mementingkan keuntungan dari pada kemanusiaan.
Cengkraman utang yang berbalut riba telah membuat Indonesia tak berdaya. Kemandirian hanya sekadar cita-cita. Demi menyambung hidup negara hanya bisa dilakukan dengan utang lagi. Jika sudah begini, apakah kita patut berbangga? Masihkah kita berkelakar bahwa pemimpin saat ini mampu rakyat menuju kesejahteraan?
Kenyataannya, bukan sejahtera yang diperoleh. Kesulitan demi kesulitan diraup. Rakyat pun menjadi kalang kabut. Tak ada ketenangan dalam hidup. Setiap hari harus berpikir bagaimana menghidupi diri agar tetap bertahan hidup.
Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa negara telah gagal memenuhi tanggung jawabnya. Dengan tidak mengindahkan keharaman riba, negara telah jatuh ke lubang kegagalan yang terdalam. Semua ini karena negara mengambil demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Dimana ayat-ayat Tuhan dikalahkan oleh ayat-ayat konstitusi.
Islam Membebaskan Negara dari Jeratan Utang
Di awal telah dijelaskan bahwa utang yang mengandung riba itu haram. Maka, sebagai pemimpin yang taat syariat tak akan mengambil utang riba sebagai solusi masalah. Di sisi lain negara memiliki pendapatan yang tetap. Pendapatan yang berasal dari kekayaan negara dan kekayaan umum. Kekayaan negara berasal dari jizyah, kharaj dan fa'i. Sedangkan kekayaan umum berasal dari pengelolaan SDA. Semua pendapatan itu dioleh di Baitul Mall.
Dengan pendapatan tetap itu negara akan membiayai seluruh kebutuhan rakyat. Jikapun dana Baitul Mall kurang, maka negara boleh mengambil pajak (darabah). Pajak hanya akan ditarik pada orang muslim, laki-laki dan mampu. Sehingga negara tak perlu mengemis utang ke negara lain, apalagi ke musuh-musuh Islam.
Namun, negara dengan konsep pemerintahan seperti saat ini tak mampu menjalankan sistem ekonomi Islam. Karena negara mengambil sistem pemerintahan demokrasi, dimana suara terbanyak yang mengambil keputusan. Bukan suara Tuhan yang berhak memutuskan. Maka, hanya sistem pemerintahan Islam yang dapat menjalankan sistem ekonomi Islam dengan sempurna. Sistem pemerintahan itu adalah khilafah. Wallahu'alam bishowab.
COMMENTS