solusi papua
Oleh: Intan H.A (Pegiat Literasi)
Di ujung paling timur Indonesia, terdapat sebuah wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Seperti tambang-batubara, emas-perak, tembaga, mineral, gas, hasil hutan, dan perkebunan. Luas wilayahnya merupakan setengahnya Eropa. Wilayah ini dikenal dengan nama "Papua", atau nama lainnya bumi Cenderawasih. Dikarenakan alamnya menyimpan banyak keindahan, dari bawah laut sampai puncak gunungnya, dan lebih dari 60 persen keragaman hayati Indonesia ada di tanah Papua. Maka eloklah negeri ini dikatakan sebagai surga dunia.
Namun sayang, kekayaan alam yang melimpah ruah tidak menjamin kesejahteraan rakyatnya. Tercatat sejak kurun waktu enam bulan dari September 2019 hingga Maret 2020, jumlah warga miskin di provinsi Papua Barat meningkat hampir 1000 jiwa. Garis kemiskinan mengalami peningkatan dari 591.336 per kapita perbulan menjadi 610.888 per kapita perbulan. (Republika.co.id, 16/7/2020)
Ironis. Salah satu wilayah di Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya malah menciptakan kemiskinan bagi rakyatnya. Hal ini disebabkan karena eksploitasi dan penjarahan besar-besaran yang terjadi di tanah Papua. Setiap jengkal tanah Papua telah habis dibagi-bagikan dalam bentuk kontrak dan izin eksploitasi kekayaan alam kepada perusahaan tambang, perusahaan minyak, perusahaan kehutanan, dan perusahaan perkebunan. Semua ini terjadi atas dalih investasi di dalan negeri.
Penguasaan investor atas kekayaan alam Papua sebagai berikut, Kontrak Karya (KK) Freeport seluas 2,6 juta hektar, Hak Penguasaan Hutan (HPH) seluas 15 juta Hektar, Hutan Tanaman Indistri (HTI) seluas 1,5 juta hektar, ijin Perkebunan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) seluas 5,4 juta hektar.
Seluruh ijin ekploitasi kekayaan alam tersebut luasnya setara dengan 57 persen luas daratan Papua. Belum termasuk kontrak migas. Sebagaimana diketahui bahwa perusahaan minyak terbesar yang sekarang beroperasi di Papua adalah British Petroleum (BP) yang menguasai Gas Tangguh di Teluk Bintuni Papua Barat.
Eksploitasi yang terjadi di Papua diakibatkan tata kelola yang dianut negeri ini adalah sistem kapitalisme. Maka negara hadir sebagai regulator yang akan memuluskan kepentingan para kaum kapital. Alhasil, rakyat papua pun tidak bisa merasakan sejahtera dan mereka kehilangan kedaulatannya di dalam negeri sendiri.
Abainya negara melindungi wilayahnya
Baru-baru ini ditemukan sebuah fakta hasil investigasi yang dilakukan Forensic Architecture dan Greenpeace terkait kebakaran hutan yang terjadi di Papua.
Investigasi yang dilakukan oleh Forensic Architecture dan Greenpeace Indonesia, yang diterbitkan pada Kamis (12/11/2020) bersama dengan BBC, menemukan bukti bahwa Korindo telah melakukan pembakaran hutan untuk membuka perkebunan kelapa sawitnya.
Investigasi menemukan bukti kebakaran di salah satu konsesi Korindo selama beberapa tahun dengan pola 'pembakaran yang disengaja' secara konsisten.
Anak usaha perusahaan Korea Selatan (Korsel), Korindo Group, menguasai lebih banyak lahan di Papua daripada konglomerasi lainnya. Perusahaan ini telah membuka hutan Papua lebih dari 57 ribu hektare, atau hampir seluas Seoul, ibu kota Korsel. (detiknews.com, 14/11/2020)
Pengambilan paksa atas tanah Papua yang dilakukan oleh Korindo menandakan betapa kuatnya cengkraman asing menjarah setiap jengkal tanah di negeri ini. Sistem kapitalisme memang meniscayakan para kaum kapital untuk leluasa menguasai kekayaan alam yang memberikan keuntungan besar bagi mereka. Tidak peduli dengan dampak yang ditimbulkan bagi penduduk sekitar.
Masyarakat Papua suku Malind yang tinggal di pedalaman Papua, perlahan harus kehilangan hutan adat yang menjadi tempat mereka bernaung. Kini, hutan itu telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit yang dikuasai oleh pihak swasta asing.
Ketidakadilan dan kezaliman yang menimpa rakyat Papua, membuat mereka geram dan menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah. Pemerintah pusat pun merespon tuntutan rakyat Papua dengan mensahkan Otonomi Khusus Papua (Otsus) pada tanggal 21 November 2001.
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, pemerintah pusat menggelontorkan Dana Otonomi Khusus 2 provinsi Papua dan ptovinsi Papua Barat yang sangat besar. Tercatat, pada tahun 2016, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 7,755 triliun (sebelumnya Rp 7,0 triliun). Namun, hal tersebut belum dapat mengubah keadaan masyarakat Papua. Rakyat Papua masih jauh dari kata sejahtera dan berdaulat di tanah mereka. Hingga akhirnya, referendum pun bergelora sebagai sikap kegeraman mereka akan abainya pemerintah terhadap nasib rakyat Papua.
Cara Islam mempertahankan kedaulatan negeri
Segala kezaliman dan ketidakadilan yang terjadi di Papua maupun wilayah lainnya, adalah buah dari penerapan sistem kapitalisme-liberalisme. Asas liberalisme yang diusung oleh sistem ini melegalkan para kaum kapital menguasai sumber daya alam yang menjadi hajat hidup orang banyak.
Dalam kapitalisme, para ekonom kapitalis tidak mengindahkan terhadap masalah yang semestinya menjadi hak hidup masyarakat, dan tidak peduli pada hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat. Mereka hanya peduli pada pemenuhan kebutuhan material dan manfaat yang didapatkannya, apapun caranya meski harus mengorbankan aspek kemanusiaan akan dilakukannya.
Di dalam sistem Islam, terdapat hukum-hukum tentang pengaturan yang unik untuk seluruh manusia. Dalam bidang ekonomi, kekhasannya dapat dilihat dalam pembagian harta sesuai karakteristiknya, yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara dengan batasan-batasan yang jelas.
Kebutuhan vital masyarakat seperti air, listrik, hutan, dll. Secara alami tidak bisa dimiliki individu, misalnya jalan, masjid, dan lapangan. Termasuk barang tambang dengan simpanan melimpah, seperti minyak bumi, gas alam, batubara, dll. Dalam hal ini rakyat berhak memanfaatkan kepemilikan umum dan segala pendapatan dari kepemilikan umum tersebut. Dan negara wajib mengelolalnya, kemudian hasilnya dikembalikan lagi kepada masyarakat.
Dalam segi politik. Para penguasa kaum muslim yang menjadi penyelenggara negara adalah orang mukmin yang amanah, kapabel, dan kredibel. Bukan penguasa boneka, bodoh, dan tidak memahami urusan negara. Karena itu, berbagai kebijakannya pun terukur, rasional, dan betul-betul didedikasikan untuk kemaslahatan umat. Kesadaran politiknya yang tinggi, kemampuan intelektual, tsaqofah, dan ketakwaannya yang luar biasa melebihi rata-rata orang biasa, juga merupakan pondasi penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan negara. Dengan begitu, negara pun berdaulat, terhindar dari intervensi asing yang berhasrat menguasai SDA di negeri kaum muslimin.
Semua ini hanya akan terwujud dalam sistem pemerintahan yang mengusung nilai-nilai illahiyah. Segala kebijakan yang diterapkan berlandaskan akidah Islam. Hal tersebut akan terealisasi manakala sistem Islam kembali diterapkan dalam bingkai Khilafah. Hanya sistem inilah yang akan mampu mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan ketentraman bagi rakyatnya. Sebab, segala aturannya berpedoman pada hukum-hukum yang telah Allah turunkan di dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah. Wallahu'alam. []
COMMENTS