kapitalisme indonesia
Oleh: Rut Sri Wahyuningsih | Institut Literasi dan Peradaban
Dilansir dari CNBC Indonesia, 10 November 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kondisi penanganan Covid-19 di Indonesia berbeda dengan negara lain, baik negara maju dan negara berkembang.
"Indonesia berbeda dengan negara berkembang lain, kita akan sibuk dalam pemulihan ekonomi dan menghadapi Covid-19 sambil mereformasi hal-hal yang perlu direformasi untuk memperbaiki kesejahteraan," ujar beliau dalam Forum Diskusi Sektor Finansial yang mengambil tema "Kondisi Sektor Keuangan Terkini Serta Meneropong Ekonomi 2021", Selasa, 10 November 2020.
"Kita tak boleh menggantungkan pada APBN, kita harus kerja keras pada masalah fundamental, harus menjadi fokus policy kita. Ini akan menentukan Indonesia akan maju terus ke depan, produktivitas tinggi, lapangan kerja banyak, dan kualitas SDM yang berkontribusi," lanjut beliau
Menteri Sri Mulyani juga mengapresiasi kehadiran omnibus law UU Cipta Kerja yang diharapkan akan memberikan kemungkinan baru pada perekonomian Indonesia. Dari UMKM dan berbagai keinginan inovasi akan bisa terwadahi jauh lebih mudah karena adanya pemangkasan regulasi dan birokrasi.
"Ini membuat ekonomi Indonesia bisa meningkat baik, makanya kita akan melaksanakan dukungan dari seluruh pihak, lingkungan ekonomi yang kompetitif sambil memperbaiki pondasi ekonomi, kualitas SDM di bidang kesehatan, pendidikan, itu penting. Kita akan menggunakan tools APBN dan tools reformasi struktural," menurutnya lagi
Jika yang dimaksud sebagai jurus ampuh guna mengatasi resesi dan dampak pandemi adalah masih berkutat pada sistem hari ini, maka hasilnya pastilah akan sama. Sebagaimana kita ketahui, Pemerintah memang telah menggelontorkan dana sebesar Rp 203,9 triliun untuk perlindungan sosial selama pandemi Covid-19. Perlindungan sosial ini direalisasikan dalam bentuk berbagai program dengan tujuan meringankan beban ekonomi masyarakat lapis bawah di antaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), BNPT Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Kartu Prakerja, BLT, Dana Desa, Banpres Produktif untuk Modal Kerja UMKM, Subsidi Gaji, dan diskon listrik ( kontan.co.id,28/9/2020).
Hingga hari ini tak ada perkembangan yang signifikan. Angka kemiskinan, pengangguran dan kriminal makin meningkat. Selain karena birokrasinya yang rumit dan banyak syarat. Secara teknis pun masyarakat kalangan bawah masih sulit mengaksesnya. Semua karena berbasis digital, jangankan gadged, untuk makan saja tidak setiap individu rakyat mampu. Kesimpulannya, berbagai kebijakan tadi masih tidak tepat sasaran. Terlebih lagi, berbagai bantuan tadi tidak sinkron dengan melambungnya harga kebutuhan yang lain seperti rumah, kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan.
Demikian pula dengan berbagai dukungan pemerintah daerah terhadap UMKM, yang digadang-gadang mampu menjadi motor penggerak perekonomian. Sebanyak apapun subsidi bagi UMKM, nyatanya UMKM hanya bergerak pada perekonomian rakyat, komoditas yang diunggulkan hanyalah handycraft, makanan rakyat dan beberapa produk home industri yang belum mencukupi hajat hidup orang banyak.
Artinya belum menyentuh pemenuhan kebutuhan pokok rakyat secara nasional. Mengingat kendala digital juga masih dialami oleh pelaku UMKM. Satu lagi yang menjadi penghambat, yaitu modal yang berbasis riba yang ditanggung oleh pelaku UMKM juga memberatkan.
Dan mengapa pula Sri Mulyani tidak akan mengandalkan APBN?, Alasannya yang sangat kuat adalah pos pendapatan APBN adalah hutang dan Pajak, yang meskipun sudah digenjot sedemikan rupa tetap tidak sesuai target. Korbannya lagi-lagi adalah rakyat, sebab pajak semakin mencekik, hampir tak ada barang di negeri ini yang luput dari pajak. Bahkan toilet umum pun dikenai pajak. Sementara kewajiban bayar rakyat di luar pajak sangatlah besar.
Kesehatan berbasis asuransi, pendidikan daring hari inipun sudah memakan banyak korban akibat pulsa dan gadget. Belum keamanan, negara lalai dalam menjamin semuanya. Sehingga kesannya rakyat berjuang sendiri meskipun memiliki negara dan pemimpin.
Seharusnya yang butuh segera untuk diperbaiki adalah ada di sistem aturannya. Semua yang melingkupi sistem aturan kapitalis ini wajib dibuang, sebab tak mungkin terus menerus bergantung pada utang, pajak, sistem asuransi sementara kita dikarunia Allah SWT sumber daya alam melimpah yang assetnya lebih besar dari sektor UMKM jika kita berkuasa penuh mengelola sendiri, tak hanya akan menyumbang 60% perekonomian namun pasti 100%.
Pengelolaan SDA oleh negara ini (tanpa ada leberalisasi) sudah dipraktikkan selama lebih dari satu abad oleh kaum Muslim ketika mereka memiliki negara Islam. Bagaimana Umar, Abu Bakar, Ali , Ustman dan pemimpin-pemimpin selanjutnya menjalankan sistem perekonomiannya dengan cara yang sama yaitu sistem yang berbasis aqidah Islam.
Kapitalisme berasal dari Eropa sekitar tahun 1800 Masehi, namun sistem ekonomi Islam sudah melampaui sebelum itu, bahkan Rasulullah saw sendiri yang mencontohkan. Maka jika kita bicara jurus ampuh mengatasi persoalan ekonomi hari ini, sudahlah tentu lebih tepat jika mengambil dari Islam. Yang mengharamkan riba, tak berkutat pada utang dan pajak.
Penguasa adalah pengurus utama rakyat, sebagaimana hadist berikut “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).
Begitu pula pengelolaan sumber daya alam, sebagai modal utama pembiayaan kebutuhan pokok rakyat juga dikelola penuh oleh negara dan tidak diberikan pada fihak swasta, baik asing maupun lokal. Sebagaimana hadist berikut : "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api" (HR. Abu Dawud dan Ahmad).
Hadits tersebut menyatakan bahwa kaum Muslim (manusia) berserikat dalam air, padang rumput, dan api. Dan bahwa ketiganya tidak boleh dimiliki oleh individu. Imam as-Sarakhsyi di dalam al-Mabsûth menjelaskan hadits-hadits di atas dengan mengatakan, bahwa di dalam hadits-hadits ini terdapat penetapan berserikatnya manusia baik muslim maupun kafir dalam ketiga hal itu. Demikian juga penafsiran syirkah (perserikatan) dalam air yang mengalir di lembah, sungai besar seperti Sihun-Jihun (Amu Darya-Syr Darya), Eufrat, Tigris dan Nil, maka pemanfaatan air itu posisinya seperti pemanfaatan matahari dan udara di mana muslim maupun non muslim sama saja dalam hal ini. Dan tidak ada seorang pun yang boleh menghalangi seseorang dari pemanfaatan itu. Ini seperti pemanfaatan jalan umum dari sisi berjalan di jalan itu. Dan maksud lafazh syirkah bayna an-nâs (berserikat di antara manusia) adalah penjelasan ketentuan pokok ibahah (kebolehan) dan kesetaraan (musâwah) di antara manusia dalam pemanfaatan (ketiganya) hanya saja ketiga barang itu dimiliki oleh mereka (bersama-sama). Maka air di lembah itu bukan milik seseorang.
Para ulama terdahulu sepakat bahwa air sungai, danau, laut, saluran irigasi, padang rumput adalah milik bersama, dan tidak boleh dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau hanya sekelompok orang. Mereka berbeda pendapat tentang sumur, mata air di tanah milik seseorang, padang rumput yang sengaja ditanam seseorang di tanahnya dan semisalnya, apakah boleh dimiliki pribadi ataukah milik umum. Ash-Shan’ani al-Amir dalam Subul as-Salâm mengatakan: “dan dikatakan mungkin yang menyebabkan adanya perbedaan dalam hal air, hal itu karena kemumuman kebutuhan dan toleransi manusia dalam hal (pemanfaatan) itu”.
Walhasil, selama masih berkutat pada sistem kapitalis yang bertumpu pada kekuatan korporasi dan meminimalkan peran negara, perbaikan secara totalitas itu tak akan pernah bisa terwujud. Wallahu a' lam bi showab.
COMMENTS