Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

KHILAFAH AKAN KEMBALI SETELAH DEMOKRASI BUNUH DIRI

Jadi gereget ketika membahas buku “How Democracies Die” karangan Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. Dikatakan bahwa demokrasi pasti mati jika berhadapan dengan penguasa otoriter dan represif. Namun, bisa juga mati perlahan di tangan penguasa yang nampak polos, merakyat, sederhana, yang dipilih melalui jalan demokrasi. Maksudnya, orang yang dicitrakan baik saat awal pemilihan, kemudian berubah menjadi otoriter saat menduduki kekuasaan.

Oleh : Ikhty

Viral penurunan baliho IBHRS berisi ajakan ‘Revolusi Akhlak’. Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengaku telah memerintahkan prajurit TNI untuk melakukan pencopotan baliho tersebut. Prajurit TNI terpaksa harus turun tangan karena sudah diturunkan Satpol PP DKI Jakarta tapi dinaikan lagi. Menurut Dudung, baliho yang mengajak kepada Revolusi dan segala macam akan dibersihkan (news.detik.com, 20/11/2020).

Demokrasi Pasti Mati

Jadi gereget ketika membahas buku “How Democracies Die” karangan Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. Dikatakan bahwa demokrasi pasti mati jika berhadapan dengan penguasa otoriter dan represif. Namun, bisa juga mati perlahan di tangan penguasa yang nampak polos, merakyat, sederhana, yang dipilih melalui jalan demokrasi. Maksudnya, orang yang dicitrakan baik saat awal pemilihan, kemudian berubah menjadi otoriter saat menduduki kekuasaan.

Steven dan Daniel menyebut ada empat indikator yang harus diwaspadai untuk melihat apakah seorang pemimpin berpotensi menjadi otoriter. Pertama, Lemahnya komitmen terhadap sendi-sendi demokrasi. Kedua, menolak legitimasi lawan politiknya. Ketiga, mentoleransi, menyemangati atau mendukung kekerasan. Keempat, memiliki keinginan untuk memberangus kebebasan sipil dari lawan politiknya, termasuk media. Keempat indikator ini bisa untuk mendeteksi pemimpin negara demokrasi di dunia, termasuk Indonesia.

Melihat ide ‘Revolusi Akhlak’ ala HRS ditentang oleh pemerintah, sangat kontras dengan ide ‘Revolusi Mental’ yang pernah diusung oleh Presiden Jokowi. Meski ramai mendapat kritikan mengingat D.N. Aidit juga memakai istilah ‘Revolusi Mental’ menawarkan komunisme. Kata ‘revolusi’ mendapat dukungan saat keluar dari pernyataan Presiden namun dianggap berbahaya saat keluar dari pernyataan HRS. Kebebasan berpendapat ala demokrasi dipasung untuk kelompok tertentu.

Demokrasi yang seharusnya mengapresiasi pemikiran kritis, justru menjadi alergi. Ormas yang nampak tidak sejalan dengan pemerintah, dibubarkan. Sebelumnya, BHP HTI dicabut kemudian saat ini menyasar FPI. Meski FPI tidak lagi mendapat perpanjangan izin, masih ada yang sesumbar FPI harus bubar. Sementara partai-partai yang nyata melakukan korupsi berulang malah dibiarkan melenggang.

Adanya warga sipil berbaju loreng juga nampak diabiarkan. Bahkan video mereka beredar sedang melakukan latihan militer, tidak dipermasalahkan selama pro dengan pemerintahan. Ketika mereka melakukan persekusi pengajian, membakar bendera tauhid, kemudian ‘mencak-mencak’ terhadap ulama sepuh, tidak nampak ada komentar dari pemerintah. Padahal mereka bukan aparat tapi memiliki hak seperti halnya aparat. Kasus penusukan ulama yang terjadi berulang tapi kemudian menghilang.

Disaat rakyat menyampaikan aspirasi/kritik melalui jalur konstritusi, demonstrasi, sering dituduh ditunggangi, dibayar hingga dianggap sebagai sampah masyarakat. Pun ketika melakukan kritik menggunakan media sosial harus ekstra hati-hati karena ada ancaman UU ITE. Jika melihat kondisi di Nusantara, sungguh demokrasi telah menunjukan tanda-tanda kematiannya. Demokrasi yang dipuja-puja tiap hari sangat potensial membunuh dirinya sendiri.

Islam Mampu Kembali Bangkit

Melihat kerapuhan demokrasi serta potensi demokrasi bunuh diri, tentu dunia dan Indonesia khususnya, membutuhkan sistem pengganti yang lebih kuat. Melihat kondisi saat ini kemerosotan terjadi dalam segala sendi kehidupan. Dibutuhkan pemikiran di luar kotak. Mempertahankan demokrasi disaat kondisi sakaratul maut hanya menunjukan kejumudan pemikiran. Karena telah nampak jelas ada solusi lain yang lebih rasional, yaitu Khilafah.

Lanjut mempreteli buku ‘Longing for The Lost Caliphate’ karangan Mona Hasan. Seorang sejarawan yang secara objektif menemukan banyak rujukan bahwa Khilafah merupakan kewajiban yang pasti dan tanggung jawab jamaah. Ibnu Khaldun dan Imam Qurtubi menyatakan Khilafah adalah kewajiban. Ibnu Hazm bahkan mengatakan semua Suni, Mu’tazilah, Syiah menyatakan dukungannya akan kewajiban Khilafah. Hanya segelintir orang Khawarij saja yang mengabaikan Khilafah.

Islam adalah agama sekaligus ideologi yang kuat. Terbukti dihancurkan oleh pasukan salib, tartar, mongol tapi masih mampu bangkit. Islam dalam masa pemerintahannya pernah kehilangan Baghdad pada tahun 1258 M di masa Kekhalifahan Abbasiyah. Saat tentara Mongol membantai warga Baghdad, mereka hanya menyisakan 17 orang yang boleh hidup di Istana menemani Khalifah. Pembantaian yang begitu kejam terjadi selama 40 hari hingga darah manusia dimuntahkan mengalir di selokan.

Kemudian ketika Khilafah hancur tahun 1924 M, umat Islam tidak kemudian hilang. Keikutsertaan Ottoman dalam Perang Dunia I, disaat kondisi tubuh sangat lemah akhirnya benar-benar menghancurkan Daulah. Namun pengaruh Khilafah terlanjur meluas hingga sampai di Nusantara. Mona Hasan mengisahkan dalam bukunya, pasca keruntuhan Khilafah, berkumpulah Sarekat Islam, Muhammadiyah dan Al Irsad untuk melakukan konferensi berturut-turut membahas kebutuhan kaum muslimin akan Khilafah.

Bahkan Nahdlatul Ulama yang lahir pada Januari tahun 1926, didirikan untuk menjawab dilema keruntuhan Khilafah. Diutus dua orang yaitu Kiai Asnawi dari Kudus dan Kiasi Bisri Sjansuri dari Jombang. Namun karena ada masalah logistik akhirnya batal berangkat. Sangat disayangkan jika ada yang mengaku warga Nahdliyin justru menolak Khilafah. Sangat bersberangan dengan ulama terdahulu.

Mona Hasan menulis ada tiga kekuatan/harapan kembalinya Khilafah. Pertama, Ikhwanul Muslimin yang berjuang secara modernis, akomodatif, solusi gradual (bertahap, islahiyah). Kedua, Hizbut Tahrir yang secara idiologi murni, radikal, revolusioner, paradox serta berjuang non kekerasan (non-violence). Ketiga, kelompok yang menolak non-violence dan menawarkan Salafi jihadists.

Semoga Khilafah bisa kembali tegak kembali tanpa melalui jalan kekerasan. Kita akan terus diingatakan dengan Sabda Rasulullah saw :

Di tengah-tengah kalian terdapat zaman kenabian, atas izin Allah ia tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Ia ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan yang zhalim; ia juga ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan diktator yang menyengsarakan; ia juga ada dan atas izin Alah akan tetap ada. Selanjutnya akan ada kembali Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian.” (HR. Ahmad dalam Musnad-nya (no. 18430), Abu Dawud al-Thayalisi dalam Musnad-nya (no. 439); Al-Bazzar dalam Sunan-nya (no. 2796))

Meski perjuangan melajutkan kehidupan Islam dalam bingkai Khilafah terus disumbat. Pejuang-pejuangnya dikriminalisasi, sebagian sudah wafat, bahkan mungkin ada pejuang yang futur dan akhirnya mundur. Akan lahir pejuang-pejuang baru. Khilafah akan terus diperjuangkan tidak hanya karena kebutuhan, tapi juga karena kewajiban juga bagian dari Janji Allah SWT. Wallahu ‘alam bish showab.

(One Week One Book bersama Ustadz Yudha Pedyanto)

Post a Comment for "KHILAFAH AKAN KEMBALI SETELAH DEMOKRASI BUNUH DIRI"