Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Guru, Sang Tonggak Pendidikan yang Terabaikan

Pada momen yang menjadi hari peringatan Guru Nasional ini seharusnya semua guru merasa bahagia. Betapa tidak, guru merupakan pekerjaan mulia karena perannya yang luar biasa dalam mencerdaskan bangsa. Namun dalam kenyataan, kemuliaan pekerjaannya tidak bisa menjadi tolak ukur akan kesejahteraannya. Nyatanya kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) masih terabaikan. Penghargaan atas kerja kerasnya hanya dihargai berkisar 200-300 ribu rupiah perbulan yang bahkan terkadang gaji ini ditunaikan tiap tiga bulan sekali. Sulit dibayangkan dengan gaji yang rendah yang bahkan ditunaikan tiga bulan sekali bagaimana mereka bisa mencukupi kebutuhan hidupnya di zaman yang serba mahal ini.

Oleh : Aprilia Restiana

Pada momen yang menjadi hari peringatan Guru Nasional ini seharusnya semua guru merasa bahagia. Betapa tidak, guru merupakan pekerjaan mulia karena perannya yang luar biasa dalam mencerdaskan bangsa. Namun dalam kenyataan, kemuliaan pekerjaannya tidak bisa menjadi tolak ukur akan kesejahteraannya. Nyatanya kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) masih terabaikan. Penghargaan atas kerja kerasnya hanya dihargai berkisar 200-300 ribu rupiah perbulan yang bahkan terkadang gaji ini ditunaikan tiap tiga bulan sekali. Sulit dibayangkan dengan gaji yang rendah yang bahkan ditunaikan tiga bulan sekali bagaimana mereka bisa mencukupi kebutuhan hidupnya di zaman yang serba mahal ini.

Rasa prihatin ini pun disampaikan oleh anggota Fraksi PKB DPRD Kota Malang kepada Walikota Malang, Sutiaji agar menaikkan gaji mereka terkhusus bagi GTT sebagai penghargaan atas kerja keras mereka dalam mendidik generasi bangsa dan agar mereka dapat hidup layak sebagaimana mestinya. Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika pun mendukung pernyataan ini. Menurutnya gaji yang diterima GTT tersebut jauh dari kata Standar Hidup Layak. Disampaikan pula bahwa sebenarnya pemerintah mendorong perusahaan swasta agar menaikkan gaji pekerjanya sesuai standar UMK (Upah Minimum Kota) Malang. Namun ternyata pegawai di dinas sendiri pun gajinya jauh dari kata mendekati UMK (suryamalang.tribunnews.com, 17/11/2020).

Masih dari sumber yang sama, menurut Walikota Malang, Sutiaji, urusan kenaikan gaji GTT bukan kewenangan pemerintah Kota Malang karena SK pengangkatan sebagai GTT berasal dari kepala sekolah masing-masing. Sehingga beliau pun hanya bisa menawarkan dua solusi antara lain alokasi dana untuk gaji GTT diambil dari dana BOSDA per sekolah atau besaran gaji GTT tergantung dari lamanya pengabdian yang berkisar antara 2-2,7 juta sehingga mendekati UMK Kota Malang. Semoga pernyataan tersebut benar terwujud bukan hanya sekedar wacana saja.

Seperti yang kita ketahui, tenaga pendidik di tanah air tidak hanya diisi oleh GTT namun ada guru PNS yang ikut andil dalam mencerdaskan bangsa. Namun sayang, nasib mereka bak bumi dan langit yang jauh berbeda dalam kesejahteraannya. Tentu semua GTT ingin menjadi PNS namun jumlah kuota yang terbatas membuat mereka harus bersaing. Yang gagal pun harus rela menelan pil kepahitan karena mau tidak mau harus menjadi GTT dengan hidup jauh dari kata standar layak.

Kemirisan nasib GTT ini hampir terjadi di seluruh pelosok tanah air. Sering kita dengar janji manis pemerintah akan kesejahteraan GTT, namun untuk pengaplikasiaannya seperti ilusi. Semua hanya wacana dan rencana.

Indonesia terkenal dengan pulau-pulau yang menyimpan sejuta keindahan, kekayaan alam yang melimpah ruah baik di darat maupun laut, dan letak strategisnya dalam jalur lalu lintas ekonomi. Seharusnya dengan kelebihan tersebut Indonesia mampu memenuhi segala kebutuhan rakyatnya baik sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan segala hal pokok lainnya. Namun dibalik kekayaan tersebut, Indonesia masih saja gagal dalam mengatasi masalah kesejahteraan penduduknya.

Sistem Islam menjelaskan bahwa segala sumber daya alam dan kekayaannya merupakan milik umum atau rakyat yang wajib dikelola secara maksimal oleh negara itu sendiri tanpa campur tangan pihak luar. Barang-barang tambang seperti minyak bumi dan turunannya, hutan, sungai, laut, listrik dan kekayaan alam lainnya merupakan ketetapan syariat sebagai kepemilikan umum dan negaralah yang berkewajiban mengelolanya secara adil. Sehingga hasilnya pun akan dinikmati oleh rakyatnya sendiri secara maksimal baik berupa pemenuhan kebutuhan pokok, terciptanya lapangan pekerjaan, terjaminnya pendidikan dan pendidiknya, serta terjaminnya kesehatan.

Hal ini tentu berbeda dengan fakta Indonesia yang hampir sebagian besar kekayaan alamnya dikelola oleh pihak asing sehingga hasilnya pun hanya sedikit yang bisa dirasakan oleh rakyatnya. Selain itu terlalu banyaknya pertimbangan untung rugi yang dibawa oleh sistem kapitalisme menyebabkan pengalokasian dana untuk kesejahteraan guru ditekan seminimal mungkin karena dianggap tidak menguntungkan negara. Dari sini membuktikan bahwa pendidikan dan tenaganya begitu tidak dihargai di tanah air.

Padahal pendidikan merupakan hal yang paling utama sebagai langkah awal menuju kemajuan. Maka selayaknya ini menjadi perhatian penting oleh pemerintah. Ketersediaan sarana pendidikan seharusnya merata disetiap pelosok nusantara dan menjadi tanggung jawab kepala negara. Namun hal ini tidak terjadi di Indonesia, pemerintah seolah berlepas tangan atas urusan ini dan menyerahkannya kepada pemerintah daerah masing-masing yang akhirnya masalah ini dinomor duakan.

Imam Ad Damsyiqi menceritakan sebuah riwayat dari Al Wadliyah bin Atha mengatakan bahwa pada masa kekhalifahan Umar Ibnu Khatab di Madinah ada tiga orang guru yang mengajar anak-anak. Sang khalifah pun memberi mereka gaji masing-masing sebesar 15 dinar atau setara dengan 31 juta rupiah. Sungguh, kesejahteraan guru begitu dijunjung tinggi dalam sistem khilafah. Padahal jika kita amati, Madinah merupakan kota yang gersang dengan lautan gurun pasirnya. Namun dengan sistem khilafah, sang kholifah pun bisa dengan maksimal mengelola sumber dayanya secara mandiri tanpa bantuan pihak asing.

Sepantasnya pemerintah Indonesia dapat berkaca dari sistem kekhilafahan yang pernah diemban oleh khalifah Umar dalam pemerataan pendidikan dan kesejahteraan guru. Melalui kekayaan yang melimpah ruah di tanah air, tentu sistem khilafah mampu menyelesaikan segala problematika yang terjadi tidak terkecuali masalah pendidikan. Siapapun akan menghargai perjuangan mulia seorang guru. Begitu juga guru, mereka akan menyadari begitu mulianya tugas yang diemban sehingga masalah pemerataan pendidikan pun akan mudah teratasi.

Indonesia seharusnya sadar betul bahwa kegagalannya dalam mengatasi kesejahteraan rakyat merupakan buah dari sistem kapitalisme yang dianutnya. Sistem dimana penguasa bebas bereksplorasi semaunya tanpa belas kasihan dan pertimbangan halal dan haramnya. Hanya sistem kehidupan islam secara kaffahlah yang sepatutkan kita perjuangkan yang akan menjadi awal kebangkitan umat manusia menuju peradaban yang lebih baik dalam bingkai khilafah islamiyyah. Dengan tegaknya khilafah islamiyyah, islam akan menjadi rahmatan lil aalamin yang tidak hanya menyejahterakan umat muslim tetapi juga seluruh umat manusia di penjuru dunia.

Post a Comment for "Guru, Sang Tonggak Pendidikan yang Terabaikan"