Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

DEMOKRASI PASTI MATI

Gegara Postingan Foto Gubernur DKI Jakarta di sejumlah GWA, dimana Anies sedang membaca Buku yang berjudul "How Democracies Die", karya Steven Levitsky and Daniel Ziblatt, kini publik sosmed hangat membincangkan ihwal kematian Demokrasi. Ada yang menuliskan sinopsis buku, ada yang mengaitkan dengan kondisi politik kekinian, dan yang paling lengkap adalah apa yang ditulis oleh Prof Suteki.

Oleh : Ahmad Khozinudin | Sastrawan Politik

Gegara Postingan Foto Gubernur DKI Jakarta di sejumlah GWA, dimana Anies sedang membaca Buku yang berjudul "How Democracies Die", karya Steven Levitsky and Daniel Ziblatt, kini publik sosmed hangat membincangkan ihwal kematian Demokrasi. Ada yang menuliskan sinopsis buku, ada yang mengaitkan dengan kondisi politik kekinian, dan yang paling lengkap adalah apa yang ditulis oleh Prof Suteki.

Guru Besar Hukum dan Masyarakat Universitas Diponegoro ini secara rinci menuliskan ikhtisar buku, merinci parameter kematian demokrasi, dan mencoba menggunakan 'parameter kematian demokrasi' untuk membedah kondisi bangsa dan perpolitikan teranyar di negeri ini. Hasilnya ? Luar biasa !Tidak menutup kemungkinan akan terjadi perang sipil (civil war), begitu simpulnya.

Sebenarnya, apakah Demokrasi akan mati ? Ataukah, sejatinya demokrasi telah sejak lama mati. Yang dihidupkan hanyalah 'Mitos Kedaulatan Rakyat' agar publik tetap terkesima dan mengerubuti Demokrasi, membanggakan dan mengadopsinya untuk mengatur pemerintahan dengan asas sekulerisme.

Substansi demokratis ada pada 'Kedaulatan Rakyat' bukan pada musyawarahnya. Demokrasi, telah meletakkan kekuasaan untuk memerintah, melarang, dan memberi sanksi bagi yang tidak melaksanakan perintah atau melanggar larangan, berdasarkan kedaulatan rakyat, hukum rakyat. DPR dianggap sumber kedaulatan yang mewakili kedaulatan rakyat.

Pada praktiknya, apakah DPR mewakili rakyat ? Apakah UU yang dikeluarkan keinginan rakyat ? Apakah, produk peraturan perundangan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat ?

Atau kalaupun kewenangan legislatif itu diterobos Presiden dengan Perppu, apakah Apakah, Perppu itu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat ?

Pada faktanya, sistem demokrasi meletakkan kedaulatan ditangan kapital yang dilaksanakan oleh oligarki. UU yang dibentuk bukan mencerminkan kehendak rakyat, tetapi kehendak kapital, kehendak oligarki politik baik pengusaha, partai politik, para kapitalis asing dan aseng, organ kekuasaan eksekutif dan legislatif, mereka ini yang menentukan corak perundang-undangan bukan rakyat.

Apakah fakta kedaulatan demokrasi ada ditangan kapital, ditangan oligarki, bukan ditangan rakyat, terjadi hanya pada era Jokowi ? Jawabnya, sejak dahulu, baik di negeri ini maupun di Amerika sebagai negara kampiun demokrasi, praktiknya sama. Kedaulatan demokrasi ada ditangan kapital, ditangan oligarki, sementara kedaulatan rakyat hanyalah mitos belaka.

Adapun di era Jokowi, oligarki kian rakus sehingga tak menyisakan sedikit pun bagi kepentingan rakyat. Semua ide kekuasaan dan pembentukan peraturan perundang-undangan hanya untuk mengabdi kepada kaum kapital, bukan kepada rakyat. Jika sebelumnya ada Sharing Kepentingan antara Oligarki dan rakyat, pada era Jokowi ini semua dikooptasi oligarki.

Sebenarnya Demokrasi dalam pengertian yang sesungguhnya yakni kedaulatan rakyat, tak pernah wujud sempurna. Yang berdaulat adalah kapital, kaum oligarki.

Adapun Islam meletakkan kedaulatan ditangan Syara', halal haram, perintah dan larangan, semua wajib bersumber dari dalil yakni Al Qur'an dan as Sunnah serta apa yang ditunjuk oleh keduanya berupa Ijma Sahabat dan Qiyas Syar'i. Dalam Islam, baik kedaulatan rakyat maupun kedaulatan kapital, keduanya haram. Sebab, hanya Allah SWT yang berhak membuat hukum, memerintah dan melarang manusia.

Allah berfirman:

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

"Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Mahasuci Allah, Rabb semesta alam." [al-A’râf/7:54].

Allah SWT juga berfirman:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" [al-Mâ`idah/5:50].

Jadi, Demokrasi secara materiil telah mati, secara formil sebentar lagi akan mati. Sebab, Umat Islam tak menginginkan Demokrasi, umat Islam tak mau diperintah dengan kedaulatan rakyat apalagi kedaulatan kapital. Umat Islam hanya ridlo diperintah dengan hukum Allah SWT.

Umat Islam sedang fokus memperjuangkan syariah Islam, kedaulatan Allah SWT, dengan berjuang mengembalikan Khilafah. Saat Khilafah tegak, secara formil dan materil Demokrasi akan ditinggalkan oleh umat Islam dan mati untuk selama-lamanya. [].

Post a Comment for "DEMOKRASI PASTI MATI"