UU Otoriter Tanda Sistem Otoriter. Umat Bisa Memakai Khilafah Sebagai Penggantinya

UU Omnibuslaw Otoriter

Oleh: Abu Mush'ab Al Fatih Bala (Penulis Nasional dan Pemerhati Politik Asal NTT)

Negeri yang makmur bisa dilihat dari kesejahteraan rakyatnya. Jika rakyatnya berkecukupan, tidak meminta-minta, mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang layak, maka negeri tersebut bisa dikatakan sukses.

Namun sayangnya masyarakat dalam sistem Demokrasi sering mengeluh. UU yang baru malah membuat mereka semakin sulit bertahan hidup.

Harusnya UU yang ada membuat hidup mereka lebih sejahtera. UU yang baru malah bercorak otoriter. Kaum buruh yang banyak jumlahnya malah dipersulit.

Kontrak kerja bisa berlaku seumur hidup. UMR dan UMP dihapus sehingga sulit mencari patokan upah yang memuaskan. Cuti kerja pun dikurangi, libur hanya pada tanggal merah, dan istirahat untuk shalat Jum'at hanya satu jam (sudah termasuk waktu shalatnya).

Jika demikian para buruh seperti pekerja rodi. Beban kerja meningkat tetapi waktu kerja berkurang. Upah pun semakin mengecil.

Mau mencari pekerjaan lain juga susah. Lalu bagaimana menghidupi diri? Menghidupi keluarga? Sedangkan kondisi perekonomian negara semakin sulit karena pandemi Corona yang terus meluas.

Pendapatan berkurang sedangkan pengeluaran membesar. Ketika buruh menolak UU itu, suara mereka tidak didengar oleh para wakil rakyat.

Padahal UU itu jelas otoriter, tidak memberikan solusi terhadap permasalahan pekerja. Jika sudah berjalan Buruh bisa diperlakukan sewenang-wenang setiap saat.

Buruh tidak bisa menuntut hak-haknya karena klausul hukumnya jelas. Ada payung hukum bagi para kapitalis besar sehingga tak bisa dituntut oleh kaum buruh yang lemah. Sanksi hukum bisa saja diberikan kepada para buruh yang "bandel".

Maka saatnya masyarakat belajar mengapa banyak UU yang muncul malah mempersulit mereka. UU otoriter berasal dari sistem yang otoriter juga. Demokrasi hanya melahirkan kelas-kelas otoriter yang dalam bahasa publik dikenal sebagai kelas oligarki.

Kelas ini lah yang didengar oleh penguasa karena mereka memiliki modal dan memodali penguasa. UU nya banyak menguntungkan para kapitalis tetapi sangat keras terhadap rakyat jelata.

Maka solusinya adalah dengan mengganti sistem otoriter itu dengan Sistem Islam. Sehingga proses produksi UU yang tidak pro rakyat bisa dihilangkan.

Dalam Islam, kebijakan politiknya menguntungkan dua belah pihak baik pengusaha atau buruh. Islam tidak pilih kasih.

Menjadi pengusaha itu boleh tetapi menjadi kapitalis itu dilarang. Sebab para kapitalislah yang menyebabkan penguasa tunduk terhadap kepentingan ekonomi mereka dan mengabaikan hak rakyat.

Dalam Islam, jaminan pendidikan dan kesehatan gratis diberikan secara cuma-cuma kepada semua warga negara (termasuk pengusaha dan buruhnya). Bisnis yang halal dibiarkan berkembang dan yang haram ditutup. Hasilnya kompetisi perdagangan menjadi sehat.

Upah pun ditentukan oleh negara menurut kesepakatan antar pengusaha dan buruh. Bukan berdasarkan upah minimum di suatu wilayah sehingga pengusaha dan buruh bekerja suka sama suka.

Pengusaha tidak dirugikan dan kehidupan buruh bisa lebih baik. Inilah yang diamalkan oleh sistem Islam (Khilafah) selama 14 abad. Masalah perburuhan baru muncul setelah ideologi Kapitalisme diekspor dari Barat dan dikembangkan oleh negeri-negeri pendukung demokrasi. Semoga masyarakat sadar dan mau menerapkan sistem Khilafah. []

Bumi Allah SWT, 9 Oktober 2020

#DenganPenaMembelahDunia 
#SeranganPertamaKeRomaAdalahTulisan