Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

UU Cipta Kerja Disahkan, Bukti Demokrasi Taat pada Korporasi

RUU Omnibus law sudah sah menjadi undang-undang. Rapat paripurna DPR RI telah menyetujui undang-undang cipta kerja tersebut
Oleh: Ika Suhesti. S.Ikom

RUU Omnibus law sudah sah menjadi undang-undang. Rapat paripurna DPR RI telah menyetujui undang-undang cipta kerja tersebut (www.cnnindonesia.com 5/10/2020). Sempat diwarnai protes dari berbagai elemen masyarakat, nyatanya aksi protes tersebut tidak menyurutkan langkah Dewan Perwakilan Rakyat untuk tetap mengetok palu sidang pengesahan RUU cipta kerja menjadi undang-undang. ( www.kompas.com 5/10/2020)

Anggota DPR yang pada saat kampanye doyan mengumbar janji manis agar bisa duduk di kursi kekuasaan mulai membuka topengnya. Alih-alih mengakomodir kepentingan rakyat, mereka yang menyebut dirinya perwakilan rakyat justru menghianati amanah para pemilihnya. Keputusan yang dihasilkan dari senayan seringkali menciderai hak rakyat.

Sejatinya anggota DPR adalah pembawa aspirasi rakyat. Mereka dipilih karena dianggap akan memperjuangkan hak-hak rakyat. Faktanya lewat undang-undang cipta kerja, wakil rakyat memberitahukan kepada siapa mereka berpihak.

Dilansir dari mediaindonesia.com 12/9/2020, para cukong ikut andil dalam pembiayaan pemilu. Hal senada juga pernah diuangkap kan oleh mentri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan Mahfud MD dalam akun twiternya. Maka jangan heran jika wakil rakyat tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Demokrasi membutuhkan biaya yang besar dalam pelaksanaanya. Dari situlah muncul peluang money politic. Ditambah sikap kapitalis yang sudah menjadi gaya hidup. Sehingga yang kerap terjadi para pemimpin terpilih bukan karena kapabilitasnya melainkan berapa banyak modal yang dia miliki. Demokrasi yang didasari dengan sistem kapitalis melahirkan pemimpin yang hanya berorientasi kepada materi karena pemilik modal yang mendanai juga tak mau rugi. Alih-alih menyejahterakan rakyat, para wakil rakyat lebih sibuk memikirkan cara mengembalikan biaya kampanye kepada pemilik modal. Dari sini akan nampak bahwa para wakil yang dianggap akan menyalurkan aspirasi rakyat menghianati amanah mereka.

Sistem demokrasi memungkinkan manusia (para wakil rakyat) membuat hukum, hal itu merupakan salah satu kelemahan dalam sistem buatan Amerika tersebut. Karena keterbatasan akal manusia dan kepentingan masing-masing individu yang berbeda sehingga akan menimbulkan kerancuan pada pelaksanaanya. Berbeda dengan sistem islam. Dalam islam kekuasaan tertinggi adalah hukum syara’.

Jika terdapat perbedaan pendapat dalam sistem islam maka akan dikembalikan kepada hukum syara’. Seperti dalam Al Quran surat An Nisa ayat 59 “kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya).

Al Qur’an dan As sunnah yang menjadi rujukan hukum bersifat tetap. Hal tersebut yang bisa menjauhkan hukum dari pengaruh kepentingan segelintir orang. Allah SWT berfirman “menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik.” (QS. Al An-am 57).

Sebagai seorang muslim hendaknya kita berhukum dengan hukum Allah, tetapi karena sistem demokrasi maka hal tersebut akan sulit dilaksanakan. Dalam demokrasi kedaulatan ada ditangan rakyat melalui wakil mereka yang duduk diparlemen. Suara rakyat dianggap sebagai suara tuhan walaupun pada pelaksanaanya suara “tuhan” masih kalah dengan suara uang. Jika masih terus menggunakan sistem ini maka kesejahteraan rakyat hanya mimpi.

Demokrasi mengesampingkan hak Allah dalam mengatur manusia yang diciptakan Nya. Wahai kaum muslimin jangan terjebak dalam ilusi demokrasi. Marilah kita kembali kepada hukum-hukum Allah. Terapkan hukum Nya dalam setiap aspek kehidupan. Wallahualam bishowab.

Post a Comment for "UU Cipta Kerja Disahkan, Bukti Demokrasi Taat pada Korporasi"