PDIP SEWOT DEMO UU CIPTAKER ?

pdip omnibuslaw ciptakerja

Oleh : Ahmad Khozinudin | Sastrawan Politik

PDIP menanggapi berbagai bentuk demonstrasi yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja. PDIP menuding banyak infiltrasi kepentingan politik yang nimbrung dalam aksi demo tolak UU Ciptaker. (9/10).

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengklaim Demonstrasi anarkis, berimplikasi luas, menyentuh hal yang mendasar tentang terganggunya rasa aman dan ketertiban umum. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas, dengan memprioritaskan tindakan hukum bagi pelaku tindakan anarkis, dan aktor yang berada di belakangnya.

Namun, pada saat yang sama Hasto juga mengklaim semangat pemerintahan Jokowi menunjukkan keberpihakan untuk rakyat dalam mengatasi pandemi dan pada saat bersamaan memastikan agar kebutuhan dasar rakyat seperti pangan, dan pekerjaan dapat terpenuhi.

Sebab itu, PDIP menyebut percaya bahwa Presiden Jokowi akan kedepankan dialog. Tentu, ini sangat bertentangan dengan realitas di lapangan, ditinjau dari :

Pertama, Presiden Jokowi saat aksi demo buruh dan mahasiswa terjadi didepan istana, justru memilih pergi ke Jogja, Solo lanjut ke Kalimantan. Jika benar Presiden mengedepankan dialog, tentu Presiden akan lebih memprioritaskan dialog dengan para pendemo, agar mengerti apa aspirasi pendemo, syukur memenuhi tuntutan pendemo.

Faktanya dialog itu tidak dilakukan Presiden Jokowi. Jokowi justru 'kabur' meninggalkan pendemo.

Boleh saja Jokowi berdalih sudah ada agenda, tetapi semestinya agenda itu bisa ditunda karena bukan terkategori agenda urgen. Nyekar ke kuburan bisa kapanpun dilakukan, meninjau lahan singkong bisa diatur ulang, atau sekedar menjenguk itik, itu tidak ada urgensinya.

Kepentingan rakyat, mendengar aspirasi pendemo, tentu wajib diprioritaskan ketimbang urusan nyekar ke kuburan, meninjau lahan singkong, atau sekedar menjenguk itik.

Kedua, setelah demo mereda, Presiden kembali ke Jakarta, Presiden juga tidak menggunakan pendekatan dialog. Presiden dan menteri justru menyebar narasi tudingan kepada rakyat, dari narasi demo termakan hoaks hingga demo ditunggangi kepentingan elit politik tertentu.

Bukan hanya itu, presiden dan menteri juga mengumbar 'ancaman' dengan narasi 'tindak tegas' siapapun perusuh. Tak pernah ada dialog untuk membahas akar masalah, sebab penolakan UU Cipta Kerja. Yang ada hanya membahas pelanggaran demo.

Agar terlihat dramatis, polisi memburu akun sosial media dengan narasi menyebar hoaks UU Cipta Kerja. Tak pernah, sekembalinya dari 'kabur-kaburan' Presiden mengadakan dialog dengan rakyat.

Tak ada Presiden mengundang NU, Muhammadiyah, MUI, PA 212, GNPF Ulama, Aktivis Buruh, untuk dialog dan mendengarkan alasan penolakan UU Cipta Kerja. Yang ada, Presiden hanya sepihak mengumbar narasi UU Cipta Kerja baik bagi bangsa, tanpa mau mendengar kritikan dari segenap elemen anak bangsa yang menolaknya.

Lalu dimana pendekatan dialog Presiden yang diklaim PDIP ? Lalu mana Presiden Jokowi yang diklaim PDIP merakyat ?

Jadi, saya kira PDIP tidak usah membodoh-bodohi rakyat dengan berbagai narasi penuh tendensi. Jika benar Presiden pro rakyat, sebaiknya PDIP sarankan Presiden terbitkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja. [].