Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Omnibus Law, Buat Sengsara

"Imam itu adalah laksana pengembala, dan dia akan dimintai pertanggung jawaban akan rakyatnya (yang dibelakangnya)" (HR. Imam Al Bukhari dan Ahmad)

Berita santer sejagat raya yang akhir-akhir ini masih terus mengalami pergejolakan yakni pasca ketukan palu UU Omnibus Law atau Ciptaker yang telah disahkan.

Dilansir dari CNN.Indonesia, Wakil Ketua DPP Gerindra Fadli Zon menilai kepentingan pemerintah lebih mendominasi dibandingkan kepentingan rakyat di Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR pada Senin, (5/10) lalu. Secara Umum, Omnibus Law ini memang tak memberi rasa keadilan, bukan hanya buat buruh, tapi juga buat masyarakat secara umum. Di sisi lain UUD Ciptaker telah mengabaikan partisipasi masyarakat dan bisa memancing instabilitas yang hanya akan melahirkan kegaduhan. (07/10/2020)

Dengan melihat realita yang ada bahwa yang menduduki sebagai wakil rakyat tidak lagi memihak kepada rakyat dimana suara rakyat hanya diperuntukkan untuk memilih kekosongan kandidat saja itupun bagian dari formalitas untuk mencari simpatik masyarakat namun ketika sudah terpilih ibarat kacang lupa dengan kulitnya.

Walhasil ketika masyarakat menyampaikan aspirasi penolakaan dengan mudah dikebiri bahkan tidak sama sekali dihargai. Namun ketika rakyat menjerit histeris melihat kezholiman maka begitu mudah menganggap rakyat sebagai musuh hingga terjadilah perlawanan antara aparat keamanan dengan masyarakat hingga tak terelakkan padahal kini masih dalam kondisi pandemi tapi pemimpin negeri ini tidak mampu mendinginkan suasana akibat kebijakannya tersebut.

Beginilah mentalitas pejabat negeri yang hanya memiliki oreantasi kekuasaan semata ketika terpilih bagaimana mengembalikan modal sebanyaknya serta kebijakan-kebijakan yang dibuat hanya memuluskan para pemilik modal. Yang telah berjasa menyokong mereka untuk berkuasa hingga terjadilah hubungan balas budi antara penguasa dengan pengusaha. Diduga UU Omnibus Law ini merupakan bagian dari pesanan para cukong hingga penerbitannya pun dikebut secepat mungkin sesuai desakan para pemilik modal.

Sungguh miris melihat UU tersebut, negeri ini ibarat barang obralan untuk bisa diperdagangkan kepada para investor dengan fasilitas yang mudah dan murah untuk mengeksploitasi SDA, mereka pun abai pada dampak yang ditimbulkan, salah satunya kerusakan lingkungan. Dalih ingin memperbanyak lapangan pekerjaan hanyalah ilusi semata, sejatinya UU tersebut jalan tol bagi para kapitalis. Bahkan bukan hanya UU Omnibuslaw Ciptaker saja yang tidak pro rakyat, ada juga UU PKS, UU KPK, UU Minerba, UU Tapera, UU HIP yang dirancang dan beberapa dirilis di tengah kondisi ketidak pastian akibat virus covid-19.

Jika mencermati prilaku para penentu kebijakan (penguasa), melihat cara pandang mereka dalam mengambil dan menjalankan keputusan, sangat condong pada manfaat dan orientasi kekuasaan, dimana hal ini adalah ciri khas dari  sistem kapitalis-sekuler. Sifat dasar kapitalis yang rakus sangat tampak disetiap kebijakan yang dibuat hanya untuk menguntungan elite pengusaha dan jauh dari aturan-aturan Syariah. Sistem kapitalis-sekuler ini tentu saja bertentangan dengan aturan Allah SWT dimana Nafsu duniawi dijadikan pijakan dan dasar dalam mengambil keputusan.

Terbitnya Undang-undang pro Kapitalis tersebut menimbulkan terjadinya Distrust pada pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dalam menangani masalah wabah juga membuat geram masyarakat. Semakin kesini semakin kelihatan bahwa pemimpin negeri ini tidak becus memutus rantai penularan Covid-19, disaat rakyat mengalami kesulitan hidup hingga terancam di gelombang resesi ekonomi, namun para wakil rakyat negeri ini malah menggolkan kebijakan-kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat dan membiarkan kegaduhan masyarakat ditengah kondisi pandemi ini. Akibatnya masyarakat tidak lagi percaya terhadap elemen pemerintahan terkait kebijakan yang terus mengecewakan rakyat.

Rasulallah SAW bersabda "Sebaik-baiknya pemimpin diantara kalian ialah pemimpin yang kalian cintai dan mencintai kalian, kalian mendoakannya dan merekapun mendoakan kalian, dan seburuk-buruknya pemimpin diantara kalian benci dan membenci kalian, kalian melaknatnya dan mereka pun melaknat kalian" (HR. Muslim)

Jadi jelas seburuk-buruknya pemimpin ialah antara pemimpin dan rakyat saling melaknat dan sebaliknya rakyat yang merasa terzholimi melaknat kembali pemimpinnya karena kekecewaan yang mendalam disebabkan pemimpin yang tidak mampu bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya.

Oleh karena itu sebagaimana sabda nabi SAW "Imam itu adalah laksana pengembala, dan dia akan dimintai pertanggung jawaban akan rakyatnya (yang dibelakangnya)" (HR. Imam Al Bukhari dan Ahmad).

Maka hal tersebut hanya akan terlaksana bila kembali kepada aturan Islam secara kaffah sebab seorang imam tidak lagi berlandaskan untung dan rugi dan tidak akan serampang dalam mengambil sebuah kebijakan dengan hawa nafsunya serta menjadikan rasa takut kepada Allah yang pasti akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak terhadap rakyat yang diurusnya sehingga ketakwaan kepada Allah yang menjadi tujuan utama. Wallahu a'lam bish-shawab.

Oleh : Suci Hati, S.M. | Aktivis Muslimah Medan

Post a Comment for "Omnibus Law, Buat Sengsara"