Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Indonesia Satu Tahun Menambah Utang Rp 914,24 Triliun, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Pemerintah Indonesia menambah utang sebanyak Rp 914,24 triliun dalam waktu 1 (satu) tahun saja dengan rata-rata angka penambahan utang sebesar Rp 76,186 triliun per bulan, terhitung dari angka utang per Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2020.
Pemerintah Indonesia menambah utang sebanyak Rp 914,24 triliun dalam waktu 1 (satu) tahun saja dengan rata-rata angka penambahan utang sebesar Rp 76,186 triliun per bulan, terhitung dari angka utang per Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2020.

Angka utang tersebut belum termasuk utang BUMN. Timbul enam pertanyaan yang fundamental dari saya sebagai rakyat Indonesia kepada Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani serta Ketua DPR RI dan seluruh Anggota DPR RI yang membidangi persoalan utang negara tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana cara membayar lunas utang sebanyak itu?

2. Siapa saja yang ikut memikul beban utang negara sebanyak itu?

3. Siapa yang harus diminta bertanggung jawab atas perbuatan menambah utang sebanyak itu, apabila suatu hari negara gagal bayar utang?

4. Apa saja resiko dan konsekuensi apabila suatu hari negara gagal bayar utang?

5. Apakah sudah ada rumusan perhitungan yang pasti untuk persiapan pembayaran utang sebanyak itu?

6. Kapan membayar lunas utang sebanyak itu?

Selama ini kita ketahui Pemerintah Indonesia pasti menambah utang setiap bulan terhitung sejak 25 tahun terakhir. Akan tetapi di zaman kabinet kerja Presiden RI Joko Widodo adalah kabinet kerja yang menambah utang negara paling cepat dan paling banyak, padahal salah satu janji kampanye pak Jokowi adalah tidak menambah utang luar negeri. Jadi janji kampanye pak Jokowi satu ini adalah janji yang palsu, karena eksistensinya terbalik dari apa yang telah dijanjikan oleh pak Jokowi. Perbuatan yang tidak sesuai dengan janji kampanye tersebut tidak lain hanya Lip Service semata.

By Mr.Kan

Post a Comment for "Indonesia Satu Tahun Menambah Utang Rp 914,24 Triliun, Siapa yang Bertanggung Jawab?"