Depresi Tugas Sekolah, PJJ Membawa Korban

Polemik Sekolah Masa Pandemi

Oleh : Mariana, S.Sos ( Guru SMPS Antam Pomalaa – Kolaka )

Sejak Pandemi Covid-19 menerpa dunia, maka pendidikan pun mengalami dampak, khususnya dengan diterapkannya PJJ dengan tujuan untuk meminimalisir dampak penularan akibat aktivitas berkumpul, sebab ketika sekolah masih tetap dibuka maka tentu risiko penularan akan lebih besar lagi.

Hanya saja, tak dapat dipungkiri bahwa penerapan PJJ bukannya tanpa masalah, sebab yang terjadi muncul berbagai problem mendesak yang harus segera diselesaikan jika tidak maka akan berisiko pada persoalan besar dan rumit yang sulit terselesaikan.

Berbagai solusi diberikan pemerintah melalui kemendikbud tetapi tetap saja persoalan PJJ tidak terselesaikan. Semisal pemberian kuota gratis kepada peserta didik maupun pendidiknya ternyata tidak menuntaskan persoalan PJJ. Dilansir oleh TRIBUNNEWS.COM, 17 Oktober 2020, Siswa SMA Bunuh Diri Diduga Stres Akibat Tugas Belajar Online.

Jaringan yang tidak bagus serta kendala kepemilikan gawai untuk dapat mengakses internet menjadi kendala yang sulit terpecahkan. Pada akhirnya PJJ harus menelan korban jiwa dari peserta didik yang depresi dengan tugas yang menumpuk karena persoalan jaringan yang kurang memadai.

Jika persoalan ini tidak terselesaikan maka bukan tidak mungkin kasus depresi yang berakhir dengan bunuh diri akan menjadi fenomena selama pandemi. Karena itu harus memahami akar persoalan yang terjadi. Ini bukan hanya menyangkut lembaga pendidikan dan civitas yang terlibat di dalamnya, tapi ini adalah persoalan sistemik maka solusi yang diharapkan adalah solusi sistemik juga.

Peserta didik yang depresi, Guru yang tertekan dan orang tua yang darting alias darah tinggi, tentu tidak akan ditemukan jika pengaturan pendidikan sejatinya dari awal tidak berbasis manfaat jangka pendek.

Persoalan PJJ bukan hanya masalah kuota, tapi ada yang lebih penting yakni bagaimana negara menjamin pendidikan bagi warga negaranya dengan memberikan fasilitas dan kemudahan dalam mengaksesnya.

Karena itu persoalan pendidikan selama pandemi haruslah dilihat secara holistik bukan parsial sehingga solusi yang dihasilkan juga solusi yang menyeluruh dan tuntas hingga ke akarnya.

Paradigma Kapitalistik Mengaburkan Konsep Pendidikan

Dalam sistem Kapitalisme, negara adalah regulator yang sebatas memberikan fasilitas dan pengawas jalannya pemerintahan, orientasi dalam sistem Kapitalisme adalah menjamin hak Individu terpenuhi, sayangnya aspek yang paling menonjol dalam sistem ini adalah kepemilikan modal.

Maka siapapun individu yang memiliki modal, boleh untuk eksis dan mendapat pelayanan sempurna dari negara, sedang bagi individu yang tidak memiliki modal maka akan siap menelan pil pahit dari buruknya pelayanan publik.

Hal ini diperparah dengan ketamakan para pemilik modal yang secara serakah mengeksploitasi kekayaan alam dan menguasai secara total tanpa peduli dengan permasalahan sosial yang menimpa masyarakat, terlebih hal itu didukung oleh kekuasaan melalui legalitas undang-undang.

Padahal sejatinya negara adalah pengurus rakyat secara menyeluruh bukan pengurus para pemilik modal. Sehingga yang terjadi, negara lepas tangan dari mengurusi rakyatnya, negara setengah hati untuk memenuhi semua pelayanan penunjang pembelajaran, bahkan dalam memberikan solusi pemerintah selalu menggandeng pihak swasta yang tentunya orientasi keuntungan lebih di prioritaskan.

Kolaborasi yang apik antara kekuasaan yang opurtunistik oligarki dan para kapitalis serakah telah melahirkan sejumlah masalah yang tak berkesudahan dan menerjang semua lini kehidupan, tak terkecuali dunia pendidikan.

Paradigma kapitalistik telah menguntungkan sebagian kecil orang tapi mengorbankan dan merugikan banyak orang, begitupun dunia pendidikan menjadi tumbal dari keegoisan paradigma kapitalis yang diadopsi negara.

Islam Solusi Tuntas Persoalan Pendidikan

Kondisi yang demikian tidak akan terjadi dalam sistem pendidikan Islam. Hal ini tidak lepas dari paradigma Islam yang mengatur kekuasaan, “ Imam ( Khalifah) adalah raa’in ( pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” ( HR al- Bukhari).

Artinya pemimpin atau penguasa dalam sistem Islam ditempatkan oleh Syariah sebagai pengurus untuk melayani kebutuhan rakyatnya, Seperti kebutuhan pendidikan. Dalam khilafah pendidikan termasuk kedalam kebutuhan dasar publik, selain kesehatan dan keamanan.

Oleh karena itu, negara akan memberikan jaminan secara langsung, agar warga negara khilafah dapat mengakses kebutuhan tersebut. Jaminan ini akan diberikan oleh negara secara mutlak.

Artinya negaralah yang akan menjamin segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan yang diterapkan, seperti persoalan yang berkaitan dengan kurikulum, akreditasi, gaji guru, metode pengajaran, bahan-bahan pengajaran dan menyediakan pendidikan dapat diperoleh rakyat secara mudah bahkan gratis.

Lebih dari itu tujuan pendidikan dalam negara Khilafah adalah: Pertama, Membentuk generasi berkepribadian Islam, yaitu membentuk pola tingkah laku anak didik yang berdasarkan pada akidah islam serta mengikuti AlQur’an dan Al Hadis.

Kedua, Mempersiapkan peserta didik agar ahli di setiap aspek kehidupan, baik ilmu-ilmu keislaman seperti Ijtihad, Fiqih, peradilan, dan lain-lain. Maupun ilmu-ilmu terapan seperti teknik, kimia, fisika, biologi, kedokteran, dll.

Mereka dapat mengarungi kehidupan, berinteraksi dengan lingkungan, menggunakan peralatan pengetahuan hingga bisa berinovasi di berbagai bidang terapan yang bermanfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu materi pembelajaran dalam Khilafah akan disusun berdasarkan akidah Islam dan tujuan pendidikan Islam.

Dalam pendidikan Islam materi pembelajaran akan dibedakan berdasarkan pengetahuan Tsaqofah dan Ilmu terapan serta apa yang terkait denganya seperti matematika dan yang semisalnya.

Ilmu-ilmu terapan diajarkan sesuai dengan kebutuhan dan tidak terikat dengan tingkatan manapun dalam jenjang pendidikan sebelum tingkat tingkat perguruan tinggi disesuaikan dengan kebijakan tertentu yang tidak bertentangan dengan pemikiran dan hukum-hukum Islam.

Jenjang pendidikan dalam negara Khilafah dibagi menjadi tiga jenjang berdasarkan kelompok usia anak didik. Yaitu jenjang pertama Ibtidaiyyah usia 6-10 tahun, jenjang kedua mutawasithah usia 10- 14 tahun, dan jenjang ketiga tsanawiyah yakni usia 14 tahun sampai jenjang sekolah berakhir.

Pada jenjang pertama materi pokok yang diajarkan adalah tsaqofah Islam, bahasa arab, ilmu pengetahuan, dan matematika. Adapun dalam materi keterampilan anak-anak diberikan kerajinan yang dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam mengaitkan fakta dan informasi dalam berfikir. Seperti bongkar pasang, olah raga, menggambar, dan perpustakaan.

Pada jenjang kedua materi pokok yang diajarkan adalah Tsaqofah Islam, Sejarah Islam, Bahasa Arab, Matematika Komputer, dan Ilmu Pengetahuan Umum. Seperti konsep-konsep Kimia, Biologi, Fisika dan Geografi. Sedangkan keterampilan dan kerajinan meliputi menggambar, pertanian, industri, olahraga, dan perpustakaan. Pada jenjang ketiga peserta didik akan dijuruskan berdasarkan keinginan mereka.

Adapun jurusan-jurusan tersebut adalah jurusan tsaqofah, jurusan ilmu pengetahuan dan sains, jurusan teknologi industri ( komputer, mekanika, elektro, komunikasi, las, bengkel, dan lain-lain), jurusan pertanian, jurusan perdagangan, dan kerumahtanggan (khusus untuk wanita). Inilah keunggulan materi pembelajaran dalam Khilafah yang tidak membebani peserta didik.

Materi pembelajaran ini dipastikan akan didapatkan oleh seluruh peserta didik masing- masing jenjang, jikalau harus terkendala dan harus pembelajaran daring maka negara akan mengupayakan seluruh fasilitas agar proses pembelajaran dapat tetap berjalan.

Seperti pengadaan kuota gratis bagi peserta didik maupun pengajar. Membangun jaringan internet di seluruh pelosok negeri, mengadakan pelatihan bagi para pengajar untuk mengawal proses PJJ.

Hal ini termasuk jaminan negara untuk menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran. Adapun pembiayaan sepenuhnya dari negara ( Baitul Mal ). Terdapat dua sumber pendapatan baitul mal yang dapat digunakan membiayai pendidikan .

Pertama pos fa’i dan kharaj yang merupakan kepemilikan negara seperti ghanimah, khumus( seperlima harta rampasan perang ), Jizyah dan dharibah. Kedua adalah pos kepemilikan umum, seperti tambang minyak dan gas, hutan, laut dan himah ( milik umum penggunaannya telah dikhususkan).

Biaya pendidikan dari baitul mal secara garis besar dibelanjakan untuk dua kepentingan. pertama, untuk membayar gaji segala pihak yang terkait dengan pelayanan pendidikan seperti gaji guru, dosen, karyawan, dan lain-lain.

Kedua untuk membiayai segala macam sarana dan prasarana pendidikan, seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku-buku pegangan, dan sebagainya. Maka persoalan pendidikan hanya akan tuntas dengan solusi yang komprehensif dan itu hanya ada dalam Islam sebagai peraturan yang diterapkan dalam bermasyarakat dan bernegara. Wallahu a’lam (***)