MUI dan KEMENAG terus berlanjut dalam konflik rencana kontroversial kemenag yang akan melakukan sertifikasi dai/mubaligh
Ketegangan antara MUI dan KEMENAG terus berlanjut dalam konflik rencana kontroversial kemenag yang akan melakukan sertifikasi dai/mubaligh, kemenag sendiri mendapat hujan kritik dari berbagai fihak.
Kemenag akan terus melanjutkan program tersebut, karena tidak ada yang salah dengan program itu, menag Fahrul Razi mengklaim bahwa MUI pun pernah dan sudah melakukan program sertifikasi Dai/mubaligh.
benarkah apa yang dikatakan fihak kemenag, bahwa MUI sudah melakukan program sertifikasi Dai ?, berikut kami kutip pernyataan dari Ust. Tengku Zulkarnain (WASEKJEN MUI), yang dimuat suara.com sebagai bantahan terhadap pernyataan kemenag diatas.
Nggak Ada Sertifikasi Dai, Tengku: Kesalahpahaman Sangat Berbahaya!
Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain menegaskan lembaganya tidak pernah memutuskan adanya penyelenggaraan sertifikasi dai.
Ketika diihubungi Suara.com pada Jumat (14/8/2020) untuk memberikan tanggapan terhadap sikap Persaudaraan Alumni 212 yang menolak wacana sertifikasi dai yang digulirkan Kementerian Agama, Tengku Zulkarnain menekankan yang diselenggarakan oleh MUI selama ini adalah pelatihan dai.
Pelatihan dai sudah diselenggarakan MUI. Pertamakali berlangsung di Gontor, Jawa Timur, pada 2000.
"Kedua, yang ada adalah dai bersertifikat, bukan sertifikasi dai," kata Tengku Zulkarnain.
Menurut Tengku Zulkarnain mustahil MUI mampu menyelenggarakan sertifikasi semua dai di seluruh Indonesia yang jumlahnya jutaan orang. Dia memberikan perbandingan. Jumlah masjid di Indonesia lebih dari satu juta unit. Kalau satu masjid saja misalnya ada empat dai, berarti seluruh negeri ada empat juta dai.
Lagi pula, Tengku Zulkarnain juga menanyakan siapa betul-betul berwenang menyertifikasi para dai sehingga bisa diterima oleh lintas organisasi agama. Misalnya, seorang dai bisa saja lulus seleksi organisasi Muhammadiyah, tetapi belum tentu melewati seleksi Nahdlatul Ulama.
Para dai, kata Tengku Zulkarnain, selama ini dibesarkan oleh setiap organisasi Islam. Masing-masing organisasi memiliki daftar dai. Tengku Zulkarnain sendiri dari Mathlaul Anwar -- ormas Islam yang berdiri sejak 1916 di Menes.
"Kayak saya adalah dai dari Mathlaul Anwar. Pak Ma'ruf Amien dari NU, Pak Din dari Muhammadiyah," katanya.
Pelatihan dai yang diselenggarakan MUI selama ini pun tidak wajib diikuti semua orang. Tengku menekankan berdakwah merupakan kewajiban bagi semua orang Islam.
Menurut dia jika ada anggapan akan ada sertifikasi dai itu kesalahapahaman yang sangat berbahaya. Sebab, nanti tokoh agama yang tidak punya sertifikat bisa dilarang-larang ceramah.
Sebelumnya, tokoh PA 212 Novel Bamukmin kepada Suara.com menegaskan dai bersertifikat hanya akan memicu masalah.
"Hal ini seperti yang pernah saya sampaikan di akhir tahun 2019 lalu tentang dai bersertifikat yang akan dibuat oleh kemenag yang sempat membuat gaduh negara ini dan meresahkan umat Islam karena ini menurut saya sangat berbahaya akan mengotak-kotakan para dai atau mubaligh. Bahkan bisa saling berhadap-hadapan dan ini sangat mengadu domba anak bangsa dan kalau sudah teradu domba jelas ini adalah upaya adu domba neo PKI," kata Novel Bamukmin.
Dia ingatkan pemerintah jika wacana sertifikasi dai tetap dipaksakan, jangan menyalahkan umat Islam melakukan perlawanan dengan memboikot, bahkan mengusir dai-dai bersertifikat.
“Bahkan pengusiran ulama ulama suu' karena masjid dan musala yang ada di Indonesia adalah sebagian besar dari swadaya umat Islam yang membangunnya sehingga hak setiap pengurus masjid memboikot para dai bersertifikat, bahkan bisa jadi mengusirnya,” kata Novel Bamukmin.
COMMENTS