Stop Komersialisasi Vaksin Dengan Islam

Bisnis Vaksin Covid-19

Oleh: Laily Chusnul Ch. S.E (Pemerhati Ekonomi)

"Vaksin adalah aset berumur panjang. Memiliki hambatan tinggi untuk masuk, namun harga jualnya terus berkembang," kata Wimal Kapadia, salah seorang analis di AB Bernstein dalam ulasannya tentang bisnis vaksin perusahaan farmasi global. (Kumparan.com, 20 Februari 2020).

Sebagaimana kita ketahui pula bahwa penularan Covid-19 di beberapa negara tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda menurun. Di Indonesia, jumlah penderita bahkan semakin banyak dengan jumlah kematian yang meningkat.

Di saat bersamaan, kita juga mendengar kabar baik soal vaksin yang bisa segera dilakukan uji coba. Perkembangan vaksin corona saat ini memang menjadi hal yang paling ditunggu. Sebab, vaksin adalah cara paling efektif yang bisa menghentikan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini sudah menginfeksi belasan juta jiwa di seluruh dunia.

Tak ayal, banyak investor berbondong-bondong mendanai riset pengembangan vaksin corona dengan harapan modal yang mereka tanamkan dapat membuahkan hasil. Sebab dunia saat ini membutuhkan vaksin untuk mengakhiri pandemi. Tentu ini menjadi peluang bisnis yang sangat menggiurkan bagi para kapital.

Vaksin Covid-19 dari perusahaan asal Tiongkok, Sinovac, saat ini tengah diuji coba klinis tahap III di beberapa negara, termasuk Indonesia. Uji coba di Indonesia dilakukan oleh PT. Bio Farma, bekerja sama dengan Universitas Padjajaran di bulan Agustus ini.

Aroma Bisnis

"Industri kesehatan bisa menjadi alternatif penyumbang devisa ke depannya ketika suatu waktu nanti Indonesia sudah menjadi negara service-based economy,” kata pengurus Perhimpunan Alumni dan Persahabatan Indonesia-Tiongkok (Perhati), Fathan Asaduddin Sembiring dalam tulisan yang diterima Kompas.com, Selasa (4/8/2020).

Sementara itu, salah seorang anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay sangat mengkhawatirkan bahwa uji klinis vaksin ini dilakukan dengan pendekatan business to business (B2B). Padahal harusnya dengan pendekatan goverment to goverment (G2G). Sebab menurutnya, covid-19 adalah masalah kemanusian, sehingga yang harus ditekankan bukanlah soal uang. (Tribunnews.com, 27/07/2020)

Hal ini diperjelas oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dany Amrul Ichdan mengakui bahwa uji klinis vaksin Sinovac asal China dilakukan Pemerintah Indonesia dengan pendekatan business to business (B2B). Sekalipun pemerintah menyampaikan akan menyiapkan payung hukum agar tidak keluar dari tujuan awal, namun payung hukum tersebut dinilai tetap menguntungkan para kapital.

Wajar kiranya, sebab sistem ekonomi kapitalisme yang diadopsi oleh negri ini tentu saja membuat bisnis vaksin sangat menjanjikan. Dengan jumlah penduduk hampir 270 juta jiwa, pasar vaksin akan menjadi ladang subur bagi para kapital untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Sisi lain mengenai kemanusian akan diabaikan ketika vaksin telah diperjualbelikan.

Kesehatan Bukan Bisnis Dalam Islam

Kesehatan/pelayanan kesehatan dalam pandangan islam merupakan kebutuhan mendasar yang bersifat komunal. Sehingga pemenuhannya membutuhkan totalitas peran negara sebagai institusi pemangku kebijakan. Ini pernah dicontohkan oleh perbuatan Rasulullah SAW. Yaitu ketika beliau dihadiahi seorang dokter, dokter tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Pada saat itu posisi beliau sebagai pemimpin umat islam dalam sebuah institusi negara Islam pertama di Madinah.

Rasulullah SAW juga menegaskan dalam sabdanya yang mulia, artinya “Tidak boleh membuat mudharat (bahaya) pada diri sendiri, dan tidak boleh pula membuat mudharat pada orang lain”(HR Ahmad dan Ibnu Majah). Mudharat yang dimaksudkan disini yakni sesuatu yang membawa kesengsaraan pada jiwa manusia. Di saat pandemi wabah seperti ini, kesehatan menjadi hal utama yang harus negara jadikan prioritas penyelesaian ketimbang hal lain. Namun jika vaksin yang dibutuhkan masyarakat agar terbebas dari virus kemudian diperjualbelikan/dikomersialisasi, maka inilah kemudharatan yang menistakan jiwa manusia. Padahal jiwa manusia wajib dijaga sebagaimana firman Allah dalam QS Al Isra:70, artinya, ”Sesungguhnya Kami memuliakan anak cucu Adam (manusia)”.

Oleh karena itu, peran negara Islam akan berjalan sebagai pihak yang bertanggungjawab penuh menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan setiap individu masyarakat. Diberikan secara cuma-cuma dengan kualitas terbaik bagi mereka, tidak hanya bagi yang miskin tapi juga yang kaya, apapun warna kulit dan agamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ”Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari).

Sehubungan dengan itu, dipundak pemerintah pulalah terletak tanggung jawab segala sesuatu yang diperlukan bagi terwujudnya keterjaminan setiap orang terhadap pembiayaan kesehatan; penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan; penyediaan dan penyelenggaraan pendidikan SDM kesehatan; penyediaan peralatan kedokteran, obat-obatan dan teknologi terkini; sarana pra sarana lainnya yang penting bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan terbaik, seperti listrik, transportasi dan air bersih; dan tata kelola keseluruhannya.