Menakar Manfaat BPIP bagi Rakyat

Manfaat BPIP

Oleh : Chusnatul Jannah - Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban

Di tengah pandemi, kita semua sepakat bahwa negeri ini membutuhkan dana besar untuk kelangsungan hidup rakyat. Akibat Covid-19, kegiatan ekonomi tersendat, layanan kesehatan gawat, utang negara berlipat, dan kemiskinan meningkat. Berbagai problematika itu tak menyurutkan langkah menyusun anggaran di tahun 2021. Diketahui, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendapat pagu inidikatif tahun 2021 sebesar Rp 208,8 miliar.

Dalam rapat kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, BPIP tak mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun depan. "Anggaran BPIP pagu indikatif 2021 Rp 208.846.742.000," kata Ketua BPIP Yudian Wahyudi dalam rapat kerja, Senin, 22 Juni 2020. Di tahun 2020, BPIP mendapat anggaran sebesar Rp 216,7 miliar. Namun anggaran itu dipotong untuk penanganan Covid-19 hingga tersisa Rp 160 miliar.

Yudian mengatakan anggaran sebesar Rp 208,8 miliar tahun 2021 itu akan digunakan untuk dukungan manajemen sebesar Rp 117,7 miliar dan pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp 91,1 miliar. Adapun jika dibagi per eselon, alokasi terbesar untuk Sekretariat Utama BPIP yakni Rp 117,6 miliar.

Sisanya tersebar untuk Kedeputian Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, dan Kerja Sama sebesar Rp 24,1 miliar; Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi sebesar Rp 17 miliar; Kedeputian Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp 16 miliar. (Tempo.co, 22/6/2020)

Berita tentang BPIP selalu mengundang perhatian publik. Sebab, sejak kehadirannya, selalu menuai kontroversi dan polemik. Dari fakta tersebut, maka keberadaan BPIP patut dicermati. Apakah memberi manfaat ataukah malah membuat mudarat bagi rakyat?

Pertama, filosofi pembentukan BPIP. Tujuan BPIP dibentuk adalah untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lembaga yang berada di bawah Presiden ini bertugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pertanyaannya, sudahkah BPIP menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya? Sudahkah memastikan para pejabat negara itu mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam bernegara? Sementara, tak jarang kita temui pejabat berlaku korupsi miliaran bahkan triliunan rupiah. Banyak pula kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Semisal RUU Cipta Kerja, adakah ia sesuai dengan nilai Pancasila? Sudah sejauh mana BPIP melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya? Faktanya, nilai-nilai Pancasila itu dikangkangi oleh penerapan ideologi kapitalis neo liberal. Politik oligarki dipraktikkan di lingkaran penguasa.

Kedua, besarnya anggaran. Anggaran BPIP yang mencapai Rp208 miliar sangatlah besar. Hingga detik ini, peran BPIP tak begitu nampak. Yang ada, malah menimbulkan pro dan kontra. Seperti pernyataan yang pernah dilontarkan ketua BPIP, Yudian Wahyudi. Seperti agama adalah musuh Pancasila; mengenalkan Pancasila dengan aplikasi TikTok; usulan Assalamualaikum diganti Salam Pancasila; konser BPIP di tengah Pandemi pada 17 Mei 2020 lalu. Konser itu menuai kritik publik.

Terakhir, Staf Khusus Ketua Dewan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo mengatakan isu agama menjadi aspirasi untuk merebut kekuasaan dengan cara-cara yang tidak sehat. Menurutnya, politisasi agama harus lebih diwaspadai. Kenapa setiap kali menyampaikan pandangan, BPIP seolah menempatkan agama sebagai sumber masalah?

Jika seorang beragama, lalu iaberpolitik sesuai keyakinan agamanya, salahnya dimana? Agama itu mestinya menjadi panduan bagi seseorang dalam kehidupan berpolitik, berekonomi, bersosial, dan bernegara. Agama bukanlah penyakit. Agama itu obat dan solusi. Kalau begini terus pernyataannya, jangan salahkan bila rakyat menganggap kehadiran BPIP memang unfaedah.

Sampai saat ini, masyarakat belum melihat faedah BPIP bagi rakyat. Diberi anggaran besar, tapi perannya tak terlihat bahkan cenderung meresahkan. Ada tidaknya BPIP toh tidak memberi pengaruh bagi perilaku pejabat yang tidak sesuai nilai Pancasila. Pancasila justru dijadikan tameng untuk menutupi borok kapitalisme. Pancasila menjadi lentur dan ditarik ulur sesuai kepentingan penguasa.

Anggaran BPIP seperti buang-buang uang negara. Maka tak heran ada stigma bahwa BPIP dibuat sebagai wadah mengakomodasi para pendukung penguasa sebagai wujud balas budi. Bila masyarakat tak dapat merasakan manfaat BPIP sebagai lembaga negara, bukankah pendanaan miliaran bagi satu lembaga terasa seperti pemborosan? Sementara, negeri ini membutuhkan anggaran kesehatan yang sangat besar.

Meski realisasi anggaran kesehatan mencapai 31,6 persen atau sebesar Rp 27,66 triliun dari keseluruhan alokasi yang sebesar Rp 87,55 triliun. Tetap saja anggaran kesehatan saat pandemi seperti ini belumlah cukup. Alangkah bijaknya bila anggaran untuk BPIP dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Keberadaan BPIP penting atau tidak? Masyarakatlah yang menilainya. BPIP ataupun RUU HIP sejatinya tak perlu. Sebab, aktuliasasi nilai-nilai Pancasila hanya perlu pembuktian saja. Bukti itu bisa diaktualisasikan melalu kebijakan dan perilaku penguasa. Bukan sekadar basa basi 'Saya Pancasila, Saya Indonesia'. Tapi faktanya, 'Saya Kapitalis, Saya Korupsi, Saya Zalim, Saya Lupa'.