HENTIKAN PILKADA MAUT 2020 !

Maklumat Menuntut Menghentikan Pilkada Maut Tahun 2020. Ada tiga poin utama maklumat yang dikeluarkan

Oleh : Ahmad Khozinudin | Sastrawan Politik

Rezim Jokowi nampaknya harus mendengarkan aspirasi rakyat. Penolakan Pilkada ditengah pandemi, bukan hanya disuarakan oleh ormas NU dan Muhammadiyah.

Pada Selasa, 22 September 2020 atau bertepatan dengan 5 Syafar 1442 H, secara bersamaan FPI, PA 212 dan GNPF-Ulama mengeluarkan Maklumat Menuntut Menghentikan Pilkada Maut Tahun 2020. Ada tiga poin utama maklumat yang dikeluarkan, yaitu :

Pertama, menyerukan untuk menunda Pilkada dan menghentikan seluruh rangkaian/tahapan proses Pilkada maut tahun 2020, yang telah terbukti menjadi sebab mobilisasi massa dan menjadi kluster penyebaran covid-19.

Kedua, menuntut tanggung jawab Negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman Covid-19 melalui kebijakan yang benar dan berpihak kepada rakyat jelata.

Ketiga, menyerukan kepada segenap pengurus, simpatisan pada khususnya, dan umat Islam pada umumnya untuk tidak terlibat dalam seluruh rangkaian/pentahapan Pilkada maut 2020.

Jika rezim Jokowi masih nekat melanjutkan Pilkada maut, dipastikan proses tersebut tidak akan memiliki legitimasi. Memaksa mengadakan Pilkada ditengah pandemi dan protes rakyat, hanyalah akan menghasilkan kepala daerah yang tak dipercaya ditengah rakyatnya.

Selain itu, Pilkada yang dipaksakan ditengah pandemi dipastikan akan minim partisipasi. Sungguh, ini merupakan 'Pesta' yang digelar diatas bangkai dan penderitaan rakyat.

Himbauan kepada segenap umat Islam untuk tidak terlibat dalam seluruh rangkaian/pentahapan Pilkada maut 2020, akan memiliki basis kepercayaan tinggi ditengah Umat ketimbang seruan rezim yang ngotot untuk terus melanjutkan Pilkada. Masyarakat yang masih waras akalnya, tentu akan memilih keselamatan dan nyawa anggota keluarganya, ketimbang hanya mengantarkan Canada menjadi penguasa di daerah.

Apalagi, selama ini Pilkada tak menghasilkan apapun, kecuali janji janji palsu demokrasi. Resesi ekonomi yang mengancam, tak akan selesai dengan memilih pemimpin di daerah.

Pilkada hanya membuktikan aib demokrasi, yang gemar ingkar janji dan khianat. Demokrasi yang abai terhadap hukum Allah SWT.

Demokrasi justru biang masalah, akar persoalan yang wajib dicabut dan diganti dengan syariat Islam. Hanya Islam dengan syariat Allah SWT yang akan mampu menyelesaikan seluruh problem berbangsa yang mendera umat ini. [].