DUA ORMAS BESAR DAN SUARA RAKYAT DIABAIKAN, PILKADA DIMASA CORONA UNTUK SIAPA?

NU Muhamadiyah Batalkan Pilkada 2020

Oleh Wahyudi al Maroky (Dir. PAMONG Institute)

Jauh sebelum banyak pihak yang menyarankan pilkada ditunda, Pamong Institute sudah menggelar Diskusi pada 25 Juli 2020 lalu. Tema diskusi Webinar kala itu “Menimbang Pilkada di Masa Corona”.

Diskusi yang di moderatori oleh Bang Kurniawan, S.STP, M.Sc. itu menghadirkan Para Pakar; Prof. DR. Suteki, M.Hum (UNDIP), DR. Herironi (Kemendagri) Dr. M. Rizal Taufikurahman (Ekonom - INDEF), Ryan Fitra, S.STP (Pamong Institue, Biro Riau/Camat ), Abdul Malik Salasa, S.STP, M.Si (Korset. Bawaslu Kota Tidore Kepulauan).

Kala itu penulis yang hadir sebagai keynote speakers sudah mengingatkan, betapa bahaya pilkada di masa wabah Corona. Bahkan sudah memberikan beberapa catatan penting agar tidak melaksanakan pilkada ditengah wabah corona.

Setidaknya ada empat catatan penting. Pertama, secara ekonomi biayanya terlalu mahal dan dananya bisa dialihkan untuk penanganan wabah corona. Selain itu bisa juga untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kedua, secara kesehatan bisa menimbulkan klaster baru penyebaran wabah corona yang semakin meluas. Ketiga, perspektif agama, Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-IV yang digelar di Tasikmalaya tahun 2012 lalu yang merekomendasikan kepala daerah akan lebih afdal jika dipilih oleh DPRD. Pilkada langsung dalam perpolitikan sering diwarnai praktik kapitalisme dan liberalisme. Keempat, secara hukum dimungkinkan untuk ditunda atau diubah jadi pemilihan tak langsung. Apalagi dalam sial ke-empat pancasila, memilih pemimpin mestinya dengan musyawarah dan tidak disuruh pilkada langsung. Lalu siapa yang suruh pilkada langsung?

Namun seiring berjalannya waktu, proses pilkada terus berjalan. Di sisi lain korban wabah corona kian bertambah banyak. Bahkan tak ada tanda menurun. Sudah ribuan nyawa yang jadi korban, ada masyarakat biasa, ada juga para pejabat negara. Bahkan sudah ada level menteri yang terinveksi virus corona (covid-19). Kabar terbaru menteri Agama terinveksi virus corona, menyusul dua menteri sebelumnya.

Adanya menteri rezim jokowi dan para pejabat pusat yang terinveksi virus corona justru menimbulkan tanda tanya besar bagi publik soal penanganan wabah corona. Tak heran pula jika negara luar ikut mempertanyakan penanganan wabah corona di negeri kita. Bahkan sudah ada 59 negara yang lock down demi melindungi warga mereka. Jika para pejabatnya dikementrian bisa terpapar corona, bagaimana penanganan untuk level masyarakat biasa?

Berbagai pertimbangan itulah banyak pihak yang meminta pilkada ditunda. Dua Ormas besar (NU dan Muhammadiyah) dan berbagai ormas lainnya mendesak rezim Jokowi agar menunda Pelaksanaan Pilkada. Bahkan banyak Tokoh nasional yang juga menyarankan agar pilkada ditunda. Termasuk mantan wapres Jusuf Kala pun menyarankan di Tunda. Lalu bagaimana respon penguasa?

Respon penguasa atas desakan Ormas Besar dan para tokoh ternyata diluar harapan rakyat. Rezim jokowi melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menegaskan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 tidak akan ditunda.

Mahfud mengatakan, Presiden Jokowi telah mendengarkan pendapat dari seluruh unsur masyarakat terkait pelaksanaan Pilkada serentak. Setelah mempertimbangkan, presiden berpendapat Pilkada serentak tidak perlu ditunda dan tetap akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

"Semuanya didengar, ada yang ingin menunda yang ingin melanjutkan. Dari ormas-ormas besar seperti dari NU, Muhammadiyah pun memiliki pendapat yang berbeda. Itu semuanya didengarkan. Presiden berkali-kali mengadakan rapat atau pembicaraan secara khusus untuk membahasnya," ujarnya. (republika.co.id)

Di sisi lain, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta pemerintah bertanggung jawab atas segala risiko penularan Covid-19 yang timbul akibat Pilkada 2020. Haedar menyampaikan Muhammadiyah, NU, dan kekuatan masyarakat lainnya menyampaikan pernyataan sikap tentang usul penundaan Pilkada 2020 sebagai wujud tanggung jawab moral atas keselamatan warga bangsa.

Dua ormas besar dan suara tokoh nasional serta suara rakyat yang diabaikan justru membuat harapan rakyat jauh panggang dari api. Penulis memberikan tiga catatan penting terkait hal ini;

PERTAMA; slogan kedaulatan ditangan rakyat itu hanya ilusi demokrasi. Faktanya rakyat hanya berkuasa saat pesta demokrasi dihari pemilihan. Setelah itu keputusan penguasa sangat ditentukan oleh kepentingan oligarki. Kepentingan para investor politik (cukong) dan kepentingan para politisi yang sedang duduk dikursi kekuasaan menjadi pertimbangan sangat dominan dalam kebijakan publik.

Demikian pula keputusan tentang pilkada ini ditunda atau tidak. Dilaksanakan secara langsung atau tak langsung. Semua sangat dipengaruhi oleh kepentingan para politisi dan para cukong politik yang sedang menjadi kepentingan bisnis mereka.

Jadi jika ada suara rakyat maupun Ormas terbesar sekalipun, bila suaranya tak sesuai kepentingan para oligark maka dengan mudah akan dikesampingkan alias diabaikan. Suara ormas atau suara rakyat akan diperhatikan jika sesuai dengan kepentingn para cukong.

Jika tak sesuai maka kebijakan yg diambil akan tetap berjalan sesuai keinginan para cukong. Mereka begitu berpengaruh karena berselingkuh dengan penguasa, membentuk oligarki utk menjaga kepentingan mereka.

KEDUA; Ada dasar hukum Menunda pilkada. Menunda pilkada bukan berarti tidak menjamin hak-hak politik konstitusional warga negara terkait dengan hak memilih dan dipilih. Justru ingin menjaga hak hidup masyarakat yang sangat berharga agar bisa memilih dan dipilih kelak.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, memberi ruang bahwa pemungutan suara serentak pada Desember 2020 dapat ditunda dan dijadwalkan kembali apabila tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional pandemi covid-19 belum berakhir.

Jika pun tak ingin ditunda, maka bisa duubah melalui pilkada tak langsung. Dslam hal ini Presiden bisa menerbitkan PERPPU.

KETIGA; Pilkada 2020 ini sangat strategis untuk suksesi 2024. Utamanya dalam hal dukungan politik para kepala daerah bagi calon presiden 2024 nanti. Selain dukungan politik yang tak kalah pentingnya, bisa menggerakkan dukungan dana dan sarana lainnya. Kepala daerah tentu punya relasi kuat dengan para investor politiknya. Ini penting untuk menggerakkan dukungan dana dan sarana lainnya.

Salah menempatkan kepala daerah maka jadi titik lemah dukungan politik sekaligus amunisi lainnya. Itulah sebabnya pilkada 2020 ini begitu penting bagi mereka meski tak begitu penting di mata rakyat maupun Ormas terbesar sekalipun.

Semestinya pilkada itu untuk menghadirkan Pemimpin yang akan membawa rakyat makin sejahtera. Sebagaimana tujuan bernegara yang termaktub dalam pembukaan konstitusi. Diantaranya; (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dst…

Namun pilkada ditengah wabah Corona ini justru sangat kental aroma kepentingan politik kekuasaan ketimbang untuk melindungi segenap rakyat dan menyejahterakan mereka. Semoga kita dan negeri ini dijauhkan dari bahaya wabah corona dan bahaya makhlik lainnya.

NB : Penulis pernah Belajar Pemerintahan pada STPDN 1992 angkatan ke-4, IIP Jakarta angkatan ke-29 dan MIP-IIP Jakarta angkatan ke-08.