180 Derajat: Melihat Opsi Karantina Wabah dalam Sistem Islam dan Sistem Kapitalisme

Sebaran Covid 19 makin tak terkendali, namun yang menggejala di masyarakat adalah pengabaian protokol kesehatan akibat pemerintah memberikan wacana

Oleh: Nurintan Sri Utami, M.Si

Sebaran Covid 19 makin tak terkendali, namun yang menggejala di masyarakat adalah pengabaian protokol kesehatan akibat pemerintah memberikan wacana kehidupan normal baru. Positivity rate meningkat tajam secara nasional. Wilayah ibukota menjadi penyumbang terbesar dengan rata-rata 800 hingga seribu kasus per hari atau 12,5 persen jauh di atas standar WHO (5%) (detik.com, 7/9). Sedangkan wilayah lain seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah juga tak kalah hebat menyumbang kenaikan pasien positif.

Opsi Pemerintah DKI Jakarta yang akan menerapkan karantina wilayah atau yang sering disebut PSBB total, justru ditentang banyak pihak. Kritik datang dari Kabinet Indonesia Maju. Salah satu yang dikhawatirkan adalah masalah stabilitas ekonomi. Menurut beberapa menteri, PSBB total Jakarta akan menurunkan kepercayaan masyarakat, menurunkan kinerja berbagai sektor, dan pastinya mengahantam sektor-sektor yang sudah menurun menjadi makin terpuruk (tempo.co, 11/9). Kritik tersebut sebenarnya cukup bertentangan dengan apa yang disampaikan Presiden dalam sidang kabinet (7/9) di Istana Negara. Presiden menegaskan bahwa kunci dari ekonomi agar menjadi baik adalah kesehatan yang baik (kompas.com, 12/9).

Jika ditilik kembali, keputusan PSBB total di satu wilayah yang menjadi episentrum wabah memang tepat dilakukan. Apalagi jika hal tersebut mulai dilakukan sejak wabah melanda dunia, khususnya Indonesia. Tidak akan terjadi persebaran luas dan tak terkendali seperti hari ini. Harusnya kita sebagai manusia, terus belajar dari kesalahan dan tidak melanjutkan kekeliruan tersebut.

Sejak awal wabah, banyak kalangan merekomendasikan cara penanganan wabah ala Islam yang jelas terbukti ampuh melenyapkan wabah dari negerinya. Prinsip tersebut adalah

1) penguncian areal wabah sesegera mungkin yang ditegaskan Rasulullah saw, “Apabila kalian mendengarkan wabah di suatu tempat maka janganlah memasuki tempat itu, dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu maka janganlah keluar darinya.” (HR Imam Muslim),

2) pengisolasian yang sakit dapat dilihat dalam sabda Rasulullah saw, “Sekali-kali janganlah orang yang berpenyakit menular mendekati yang sehat.” (HR Imam Bukhari). Atau pada sabda Rasulullah saw, “Hindarilah orang yang berpenyakit kusta seperti engkau menghindari singa.” (HR Abu Hurairah), dan

3) pengobatan segera hingga sembuh berdasar sabda Rasulullah saw, “Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat, dan ditiadakan-Nya bagi tiap-tiap penyakit obatnya maka berobatlah kamu, tetapi janganlah berobat dengan yang haram.” (HR Abu Dawud).

Islam juga memiliki prinsip bahwa kesehatan adalah kebutuhan pokok publik. Rasulullah saw bersabda, “Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya.” (HR Bukhari).

Prinsip Islam ini dapat diterapkan jika negara memiliki keyakinan untuk menerapkan sistem kesehatan Islam. Sistem kesehatan Islam merupakan hasil dari penerapan supra sistem yaitu sistem ekonomi dan politik Islam berikut sekumpulan konsepnya. Sehingga negara mampu melakukan tindakan penguncian sebagai tindakan paling efektif dalam memutus rantai wabah. Selain itu, sistem kesehatan Islam akan menjamin akses setiap orang terhadap tes dan pengobatan gratis yang berkualitas. Layanan kesehatan terbaik akan diberikan oleh pemerintah melalui sumber anggaran yang ditetapkan syara dan kebolehan menarik dana masyarakat mampu untuk menopang kekurangannya.

Hal ini sungguh berbeda 180 derajat dengan sistem kapitalisme dalam kehidupan kita hari ini yang meskipun melakukan PSBB total atau penguncian wilayah wabah, maka wilayah itu akan kesulitan mendapat layanan kesehatan yang memadai. Layanan kesehatan banyak diserahkan kepada pihak lain seperti pelayan jasa asuransi. Selain itu, pemenuhan fasilitas kesehatan juga lebih banyak dipercayakan kepada perusahaan swasta yang hanya memikirkan keuntungan. Mengapa demikian? akar masalahnya ada pada mindset negara yang melepas tanggung jawabnya dalam mengurusi rakyat, dan hanya berperan sebagai pengatur kebijakan apalagi mindset negara terhadap layanan kesehatan hanyalah sebagai komoditas, bukan kebutuhan rakyat. Apalagi sektor ekonomi dianggap paling urgent untuk dijaga meski harus mengorbankan kesehatan rakyat. Padahal jika kesehatan dijamin, maka rakyat akan mudah melakukan pergerakan dan otomatis memutar roda perekonomian.

Sungguh kehadiran Islam dalam sistem Khilafah sangat dibutuhkan penduduk Indonesia, umumnya penduduk dunia yang memberikan pelayanan terbaik karena mendasari seluruh kegiatan kenegaraan untuk mengurusi rakyat, bukan perut masing-masing pejabat.

Wallahu a’lam bishowab.