Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Din Syamsudin mengeluh kehabisan kata-kata dan frasa untuk mengungkapkan betapa rusaknya negeri ini. Keluhan ini terucap saat beliau menghadiri deklarasi Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI). Dalam pertemuan itu, sejumlah aktivis dan para alim ulama berkumpul di RM Gudeg Kendil Mas, Jalan Raya Fatmawati No. 76, Jakarta pada Minggu
Oleh : Ahmad Khozinudin | Sastrawan Politik
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Din Syamsudin mengeluh kehabisan kata-kata dan frasa untuk mengungkapkan betapa rusaknya negeri ini. Keluhan ini terucap saat beliau menghadiri deklarasi Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI). Dalam pertemuan itu, sejumlah aktivis dan para alim ulama berkumpul di RM Gudeg Kendil Mas, Jalan Raya Fatmawati No. 76, Jakarta pada Minggu (2/8).
Keluhan diungkapkan dari soal jutaan mulut yang butuh makan, jutaan keluarga yang menderita karena kepala keluarga terpaksa berhenti bekerja dan harus berada di rumah, jutaan anak-anak bangsa generasi masa depan yang tidak dapat belajar secara normal juga harus diselamatkan, hingga soal praktik korupsi kolusi nepotisme yang masih merajalela bahkan lingkaran terdekat oleh kekuasaan itu sendiri.
Akhirnya, beliau mengambil kongklusi bahwa kapal besar Indonesia telah goyang dan hampir karam. Maka perlu anak-anak bangsa bangkit bersama untuk melakukan penyelamatan.
Beliau juga mengungkap key words dalam rangka melakukan penyelamatan bangsa ini, yakni arah kiblat bangsa telah melenceng. Karenanya, dibutuhkan usaha dan ikhtiar bersama untuk meluruskan kembali arah kiblat bangsa.
Hanya saja agar ikhtiar dan usaha penyelamatan ini memiliki panduan yang jelas dan agar bernilai ibadah, penulis melihat umat dan bangsa ini perlu menentukan kiblat politik yang jelas, tidak abu-abu, agar jelas pula langkah dan tahapan perbaikan bangsa ini.
Arah kiblat bangsa harus mengacu dan bersandar pada Al Qur'an dan as Sunnah. Jika Bangsa ini berkiblat pada Al Qur'an dan as Sunnah, niscaya bangsa ini akan diselamatkan oleh Allah SWT. Sebab, mustahil bisa melakukan penyelamatan bangsa dalam kondisi yang super parah seperti saat ini, kecuali umat dan segenap elemen tokoh bangsa melibatkan Allah SWT.
Berkiblat pada Kapitalisme Sekulerisme Demokrasi, tentu bukan jalan yang diridhai Allah SWT. Memalingkan kiblat bangsa dari Kapitalisme, ke arah Sosialisme Komunisme, juga jelas dilaknat oleh Allah SWT.
Sementara mempertahankan kiblat bangsa pada jargon Pancasila, faktanya hanyalah melanggengkan sistem Kapitalisme-Sekulerime-Demokrasi. Sejak lama, demokrasi sekuler telah merampas hak Allah SWT sebagai pembuat hukum, dan berkhianat pada rakyat selaku pemilik kedaulatan.
Demokrasi hanya menghamba kepada kaum kapital dan kedaulatan ada pada tangan kapital. Kedaulatan rakyat itu dusta belaka, sihir demokrasi yang telah sukses menipu rakyat untuk mendatangi bilik persegi lima tahun sekali.
Realitanya, Pancasila tak lain adalah bungkus untuk melegalisasi Kapitalisme Sekulerisme Demokrasi. Hukum Allah SWT dikangkangi, ajaran Islam dikriminalisasi, sementara riba, perzinahan, korupsi, pembunuhan, terjadi secara brutal tanpa kendali.
Karenanya, makna 'Kiblat Bangsa Telah Melenceng' maksudnya adalah bahwa negeri ini telah jauh dari Rahmat Allah SWT, jauh dari Al Qur'an dan as Sunnah. Karenanya, diperlukan sinergi gerakan oleh segenap komponen umat dan tokoh bangsa untuk mengarahkan kiblat bangsa ini agar bersandar dan mengacu pada Al Qur'an dan as Sunnah.
Al Qur'an dan as Sunnah memiliki solusi kongkrit, bagaimana negara dapat menyelesaikan persoalan jutaan mulut yang butuh makan, jutaan keluarga yang menderita karena kepala keluarga terpaksa berhenti bekerja dan harus berada di rumah, jutaan anak-anak bangsa generasi masa depan yang tidak dapat belajar secara normal juga harus diselamatkan, hingga soal praktik korupsi kolusi nepotisme yang masih merajalela bahkan lingkaran terdekat oleh kekuasaan itu sendiri.
Negara yang menerapkan Al Qur'an dan as Sunnah yakni Negara Khilafah, akan mengambil alih seluruh harta milik umum (Al Milkiyatul Ammah) dari swasta, asing maupun aseng. Khilafah akan mengelola harta ini, dan mengembalikan manfaatnya kepada umat.
Hasil tambang dan kekayaan alam yang melimpah negeri ini, oleh Daulah Khilafah dikelola dan manfaatnya dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan jutaan mulut yang butuh makan, jutaan keluarga yang menderita karena kepala keluarga terpaksa berhenti bekerja dan harus berada di rumah, jutaan anak-anak bangsa generasi masa depan yang tidak dapat belajar secara normal juga harus diselamatkan.
Harta Milkiyatul Ammah termasuk didalamnya adalah harta tambang dengan deposit melimpah menurut syariat Islam haram dikuasai individu, swasta, apalagi asing dan aseng. Negara khilafah yang berkewajiban mengelola harta tersebut mewakili umat, dan mengembalikan hasilnya kepada umat dalam bentuk layanan publik, program kerakyatan, atau dalam bentuk natural uang.
Sistem Kapitalisme Sekulerisme Demokrasi telah merampas barang tambang ini atas nama investasi, dikuasai oleh swasta, asing dan aseng, dan akhirnya rakyat selaku pemilik gigit jari, hanya kebagian limbah dan polusi tambang.
Masalah korupsi, kolusi dan nepotisme juga cacat bawaan demokrasi, sebab dalam demokrasi jabatan dan kekuasaan hanya di dipahami sebagai pekerjaan (kontrak kerja), bukan amanah yang akan dipertanggung dihadapan Allah SWT. Demokrasi, tak mungkin melahirkan pemimpin sekaliber Umar RA yang pernah menginginkan menjadi burung yang tak dihisab, karena beratnya amanah Kekuasaan.
Sistem Demokrasi juga tak mungkin mendorong Penguasa untuk menghalau anggota keluarga memegang kekuasaan, karena beratnya tanggung jawab. Tak mungkin ada Umar Umar baru, yang menghalangi anaknya menjadi Gubernur. Umar RA berujar, cukuplah Umar bin Khattab dari keluarga Umar, yang menanggung amanah Kekuasaan.
Demokrasi memahami kekuasaan hanyalah sarana untuk menumpuk harta dan membangun politik dinasti, agar keluarganya tujuh turunan menjadi penguasa. Demokrasi tak mengajarkan tentang akhirat, tentang Yaumil hisab, tentang beratnya tanggung jawab kekuasaan.
Jadi, bangsa ini faktanya telah melenceng jauh dari Al Qur'an dan as Sunnah karena taklid buta pada demokrasi. Saatnya, meluruskan kiblat bangsa dengan mencampakkan demokrasi dan segera kembali pada Al Qur'an dan as Sunnah. [].
COMMENTS