BLT Solusi Tambal Sulam Kala Pandemi

pemerintah membuat program yang tumpang tindih, seperti Bantuan Langsung Tunai yang akan diberikan kepada pegawai swasta yang berpenghasilan

Saat terjadi pandemi covid 19, banyak orang yang terkena PHK, alasannya perusahaan tidak dapat menggaji mereka, apabila terus bekerja. Selain itu, banyak perusahaan yang gulung tikar karena produk yang mereka produksi tidak dapat dijual, dengan alasan beberapa negara mengalami penurunan konsumsi.

Bisa kita lihat disekitar kita, banyak warga yang menganggur. Alih-alih mendapatkan bantuan dari pemerintah, pemerintah membuat program yang tumpang tindih, seperti Bantuan Langsung Tunai yang akan diberikan kepada pegawai swasta yang berpenghasilan dibawah Rp 5jt. Dengan syarat pekerja tersebut terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran Rp 150.000 /bulan. Bantuan tersebut sebesar Rp 600.000, yang akan diberikan setiap dua bulan sekali. Bantuan tersebut akan diterima pegawai swasta selama 4 bulan.

Bantuan senilai Rp 600.000 dinilai sangat kurang dalam memenuhi kebutuhan selama satu bulan, sedangkan konsumsi masyarakat Indonesia setiap bulanyya sebesar Rp 1,3jt. Untuk konsumsi sendiri menghabiskan Rp 620.000/ bulan sedangkan Rp 729.000 untuk kebutuhan non pangan (detikfinance 7/8/20).

Dalam pembuatan program BLT ini, berdasarkan data BPS yang mana sekitar 13,3jt pekerja swasta yang berpenghasilan dibawah Rp 5jt, sehingga layak untuk mendapatkan BLT.

Selain itu, mereka yang terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaa. Mengapa demikian? Karena salah satu bentuk apresiasi pemerintah kepada pekerja yang telah menjadi anggota BPJS Ketengakerjaan dengan iuran Rp 150.000. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatan konsumsi masyarakat disaat pandemi seperti ini. Seperti yang kita tau saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia di quartal II mengalami minus -5,32%. Dengan bantuan tersebut diharapkan dapat membantu menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia (detikfinance 7/8/20).

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad (Tirtoid, 9/08/20). Menilai BLT untuk pegawai swasta yang bergadi dibawah Rp 5jt adalah perbuatan yang sia-sia. Karena, alih-alih untuk konsumsi, BLT tersebut akan digunakan untuk keperluan dimasa depan.

Menurut BPS upah buruh rata-rata Rp 2,92jt, dengan rentang 2,9-5jt ada banyak yang masih mampu dengan asumsi mereka tidak di PHK/dirumahkan. Dengan adanya penambahan uang, sumber penghasilan bisa dialihkan untuk non makanan seperti pendidikan hingga kesehatan. Pegawai yang berpenghasilan 2,3jt lebih banyak dan berhak membutuhkan.

Dana yang digunakan untuk program BLT ini sebesar Rp 31,2T. Menurut anggota komisi XI DPR RI Fraksi Gerinda Heri Gunawan, bantuan tersebut sebaiknya digunakan bagi mereka yang terkena PHK masal, siswa yang kesulitan PJJ, mereka yang kesulitan dalam mecari kerja. Jangan sampai quartal III pertumbuhan ekonomi positif secara nominal, tetapi masyarakat mengalami kesenjangan sosial.

Dari sini bisa kita lihat bantuan yang diberikan pemerintah sejatinya berdasarkan asas manfaat, selayaknya watak ekonomi kapitalis. Pemerintah setengah hati dalam meriayah rakyat.

Ditengah kondisi seperti ini seharusnya pemerintah mengesampingkan asas manfaat, dan bersungguh-sungguh dalam mengurus rakyat. Imam (Khilah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya. (HR al-Bukhari).

Program BLT yang digadang-gadang menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan nyatanya hanyalah mimpi disiang bolong. Bagaimana tidak, karena BLT sendiri sejatinya adalah solusi tambal sulam diterampaknnya sistem ekonomi kapitalis di negri ini. BLT tidak mampu menjadi solusi tuntas kala pandemi, karena akar kemiskinan adalah diterapkannya sistem kapitalis, yang membuat rakyat menjadi miskin secara sistematis.

Diterapkannya sistem kapitalis ini membuat segelintir orang saja yang dapat merasakan kesejahteraan, sisanya rakyat diperas untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Disaat pandemi seperti ini, banyak rakyat yang di PHK, masih harus berjuang sendiri untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar.

Dalam pemerintahan Islam (Khilafah), pemenuhan kebutuhan dasar rakyat adalah kewajiban negara yang harus dipenuhi. Dalam persoalan pangan jaminan negara berupa pemastian bahwa setiap individu mampu memenuhi kebutuhan pangan secara layak. Kesejahteraan dalam pandangan islam, dapat terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan.

Mekanismenya dengan memberikan bantuan tersebut secara langsung kepada kelompok masyarakat yang faktanya kesulitan mendapat bahan pangan karena tidak ada penghasilan (fakir miskin). Khalifah akan teus mencari warga yang belum terdata mendapatkan bantuan, atau warga yang tidak mau menunjukkan kekurangan. Membiarkan rakyat kelaparan adalah bentuk kelalaian pemerintah.

Sudah seharusnya umat muslim kembali keaturan Allah yakni dengan menerapkan aturan Islam secara kaffah. Dengan menerapkan aturan islam sebagai solusi tuntas mengatasi pandemi dan sulitnya ekonomi yakni dengan menerapkan sistem Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah.[]

Oleh: Alfia Purwanti