Pemilihan kepala daerah (pilkada) diputuskan tetap berlangsung tahun ini, meski dalam keadaan pandemi. Beberapa partai telah mengusung calonnya. Namun, ada hal yang menjadi sorotan publik. Belasan bakal calon di Pilkada 2020 merupakan anak, keponakan, orang tua, hingga istri dari para pejabat
Oleh: Tia Damayanti, M.Pd. | Pemerhati Masalah Sosial dan Politik
Pemilihan kepala daerah (pilkada) diputuskan tetap berlangsung tahun ini, meski dalam keadaan pandemi. Beberapa partai telah mengusung calonnya. Namun, ada hal yang menjadi sorotan publik. Belasan bakal calon di Pilkada 2020 merupakan anak, keponakan, orang tua, hingga istri dari para pejabat.
Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan sang menantu Bobby Nasution maju di Pilkada serentak tahun 2020. Tidak ketinggalan anak Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah yang juga maju dalam pilkada.
Gibran yang berpasangan dengan Teguh Prakosa, saat ini sudah mendapatkan dukungan resmi dari PDI-P, parpol tempat Jokowi bernaung. Sedangkan Bobby Nasution juga tengah berupaya mendapatkan dukungan parpol untuk maju di pemilihan Wali Kota Medan 2020. Selain itu, Siti Nur Azizah juga tengah berjuang untuk mendapatkan posisi Wali Kota Tangerang Selatan.
Belum lagi Hanindhito Himawan Pramana, putra dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung, yang menjadi kandidat dari PDI-P sebagai Calon Bupati Kediri. Dan masih banyak lagi kandidat lain yang memiliki hubungan dengan para pejabat. Hal ini memunculkan kritikan dari berbagai pihak.
Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Pandjaitan berpendapat, bahwa siapa saja boleh maju dalam sebuah kontestasi pemilihan umum, termasuk Gibran, Bobby dan Siti. Namun, menurutnya akan lebih elok, jika mereka maju ketika orang tuanya sudah lengser dari sebuah jabatan publik.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago melihat tidak ada yang salah dengan majunya Gibran dan Bobby maupun Siti dalam pilkada, sepanjang mereka tidak menggunakan fasilitas dan kekuasaan orang tua masing-masing dalam rangka memenangkan kontestasi pilkada tersebut. dan hal itu menurutnya bukanlah sebuah dinasti politik.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin berpendapat Presiden Joko Widodo tengah berupaya membangun dinasti politik. "Bisa dikatakan Jokowi sedang membangun dinasti politik. Mungkin mumpung sedang jadi presiden, sedang punya kekuasaan, akhirnya dorong anaknya jadi wali kota," kata Ujang kepada Kompas.com, Sabtu (18/7/2020).
Jokowi dengan tegas telah menyangkal bahwa dirinya sedang membangun sebuah dinasti politik. Ia menambahkan bahwa majunya Gibran di kancah politik adalah murni keputusan dari Gibran sendiri. “Kan sudah saya sampaikan bolak balik. Bahwa itu sudah menjadi keputusan. Tanyakan langsung ke anaknya,” ujar Jokowi kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Dinasti Politik = Gurita Persekongkolan
Dinasti politik adalah kekuasaan yang secara turun-temurun dilakukan dalam kelompok keluarga yang masih terikat dengan hubungan darah dengan tujuan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Dengan dinasti politik pergantian kepemimpinan mirip kerajaan, sebab kekuasaan diwariskan turun-temurun dari pemilik dinasti kepada ahli warisnya agar kekuasaan tetap berada di lingkungan keluarga.
Menurut Dosen Ilmu Politik Fisipol UGM, A.G.N. Ari Dwipayana, tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi. Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama meski dengan strategi baru. "Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural." Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural.
Dinasti politik harus dilarang dengan tegas, karena jika makin maraknya praktek ini di berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet. Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN.
Dinasti politik terjadi untuk mempertahankan kekuasaan, agar tidak keluar dari link mereka. Selanjutnya kekuasaan itu dijadikan alat untuk mengamankan diri dan kepentingan. Kekuasaan itu juga menjadi alat demi mendulang uang. Bahkan penggunaan kekuasaan dengan motif uang ini hampir tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan di dalam sistem politik demokrasi.
Jika bukan untuk menumpuk kekayaan, maka yang hampir bisa dipastikan adalah untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan selama proses politik sebelumnya dan mengumpulkan biaya bagi proses politik ke depan, selain untuk balas budi kepada para cukong yang secara langsung maupun tidak langsung, memodali proses politik yang dijalani. Maka gurita kekuasan dan jabatan yang diantaranya melalui politik dinasti itu pun menjelma menjadi “gurita persekongkolan”. Dan semua itu sebenarnya bisa dikatakan sudah menjadi rahasia umum.
Sistem Islam Menghentikan Dinasti Politik
Salah satu pokok masalah politik dinasti dalam sistem demokrasi adalah dijadikannya partai sebagai jalan utama untuk kekuasaan dan menjadi pihak yang menentukan pemimpin dan penguasa. Ini berbeda dengan Islam. Meski Islam tidak menghalangi partai dijadikan jalan untuk meraih kekuasaan, namun secara mendasar Islam menetapkan fungsi partai bukan untuk itu. Islam menetapkan, fungsi pokok partai adalah mendakwahkan Islam, amar makruf dan nahi mungkar (QS Ali Imran [3]: 104), termasuk di dalamnya mengoreksi penguasa.
Dari sisi penentuan penguasa daerah baik wali (gubernur) atau ‘amil (penguasa setingkat kabupaten/ kota), Islam memiliki sistem yang sangat berbeda dengan demokrasi. Dalam demokrasi penentu penguasa adalah partai dan rakyat hanya pemberi stempel. Bahkan rakyat tidak berdaya menghentikan penguasa yang dalam pandangan rakyat buruk, kecuali melalui mekanisme periodik yang namanya pemilu.
Dalam Islam, wali atau ‘amil tidak dipilih oleh rakyat baik secara langsung atau tidak langsung. Wali dan ‘amil diangkat oleh khalifah. Sebab hanya Rasul saw. saja sebagai kepala negara, yang menunjuk wali dan ‘amil.
Meski tidak dipilih rakyat, tetapi rakyat menentukan keberlanjutan jabatan wali dan ‘amil itu. Jika rakyat, baik secara langsung atau melalui wakilnya, menunjukkan ketidaksukaan terhadap wali dan ‘amil serta meminta diganti, maka khalifah atau kepala negara harus mengganti wali dan ‘amil itu. Hal itu seperti yang terjadi ketika penduduk Bahrain mengadukan ‘Ala` bin al-Hadhrami yang diangkat Rasul menjadi wali Bahrain, maka Rasul pun langsung memberhentikannya dan menggantinya dengan pejabat baru yang diridhai rakyat.
Dengan sistem demikian, maka tidak perlu biaya yang karenanya meminimalkan peluang terjadinya gurita persekongkolan demi mengembalikan biaya politik atau untuk memupuk modal proses politik berikutnya. Selain itu, rakyat akhirnya benar-benar bisa menjamin kelangsungan wali dan ‘amil yang terus memperhatikan urusan rakyat dan berlaku baik terhadap rakyat.
Dengan mekanisme demikian, apakah wali dan ‘amil itu kerabat atau orang dekat khalifah atau bukan, tidak jadi masalah. Sebab mekanisme seperti itu akan memberikan jaminan yang lebih bagi terealisasinya penguasa daerah yang terus peduli dan memperhatikan rakyat, sekaligus bersih dan berlaku baik kepada rakyat.
Sementara itu untuk pejabat di bawah penguasa, baik direktur direktorat, kepala dinas, kepala kantor dan para pejabat dan pegawai, maka penunjukkannya harus tetap mengedepankan keamanahan, kapabilitas, kemampuan, profesionalisme dan etos. Dalam Islam jabatan adalah amanah, dan jika diserahkan kepada orang yang tidak layak,itu adalah satu bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan akan mengakibatkan kerusakan. Rasul saw. bersabda :
“Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah saat-saat kehancuran”. Orang Arab baduwi itu berkata : “Bagaimana amanah itu disia-siakan?” Beliau bersabda: “Apabila urusan disandarkan (diserahkan/dipercayakan) kepada selain ahlinya, maka tunggulah saat-saat kehancuran” (HR. Bukhari dan Ahmad)
Para penguasa, pejabat dan pegawai dijauhkan dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri atau orang lain oleh serangkaian hukum Islam terkait. Diantaranya, pencatatan kekayaan, audit secara berkala, kewajiban membuktikan perolehan yang sah jika jumlah harta tidak wajar, penyitaan harta yang tidak bisa dibuktikan perolehan sahnya baik disita sebagian atau seluruhnya dan penerapan sanksi bagi yang terbukti korupsi dan semacamnya.
Dinasti politik akan bisa dihalangi dengan penerapan sistem Islam secara totalitas. Jika pun ada kedekatan dan kekerabatan diantara pejabat dan aparatur negara, maka sistem Islam akan menghalanginya menjadi negatif, sehingga tetap membawa kebaikan bagi umat. Namun semua kebaikan dari sistem Islam hanya bisa dirasakan oleh umat jika sistem Islam, yakni syariah Islam diterapkan secara riil.
Referensi:
- Buletin Dakwah al-Islam edisi 677. 2013. Gurita Dinasti Politik, “Gurita Persekongkolan”
- Ghazal, Ziyad. 2014. Peran dan Fungsi Parpol dalam Islam. Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing
- Hawari, Muhammad. 2007. Politik Partai. Bogor: Al-Azhar Press
- mkri.id. Pengertian Dinasti Politik. 10 Juli 2015. https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428
- voaindonesia.com. Adakah yang Salah dengan Dinasti Politik. 23 Desember 2019. https://www.voaindonesia.com/a/adakah-yang-salah-dengan-dinasti-politik-/5216466.html
- Yahya A.R.(penerjemah). 2014. Struktur Negara Khilafah. Jakarta: Pustaka Fikrul Islam
.jpeg)
COMMENTS