“dinasti politik" adalah kekuasaan yang secara turun temurun dilakukan dalam kelompok keluarga yang masih terikat dengan hubungan darah tujuannya untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Dengan dinasti politik pergantian kepemimpinan mirip kerajaan, Sebab kekuasaan di wariskan turun temurun dari pemilik dinasti kepada ahli warisnya agar kekuasaan tetap berada di lingkungan keluarga
Riuh Pilkada Serentak 2020 yang dihiasi dengan pencalonan keluarga dekat dari pejabat. Dikutip dari cnnindonesia.com pada Jumat, 24/7/2020, ada beberapa nama yang ramai dibicarakan dalam Pilkada Serentak 2020, diantaranya : Rahayu Sarasawati Djojohadikusumo yang akan menjadi calon wakil wali kota Tangsel merupakan ponakan dari Prabowo Subianto. Dia akan berpasangan dengan Muhamad dan diusung Gerindra-PDIP.
Kemudian putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yakni Siti Nur Azizah juga akan maju sebagai calon wali kota usai diusung Partai Demokrat. Dia akan didampingi kader PKS, yakni Ruhamaben. Selain mereka, Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka juga maju menjadi calon wali kota Surakarta. Mantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution juga beriktikad berkontestasi di pilwalkota Medan, Sumatera Utara.
Sementara itu, di Solo sejumlah kalangan mahasiswa melakukan aksi Kamisan untuk menolak politik dinasti. Mereka memandang dipilihnya Gibran sebagai bakal calon Walikota Solo itu sebagai ancaman bagi demokrasi karena diduga memicu terbentuknya dinasti politik. (cnnindonesia.com, Jumat 24/7).
Dinasti Politik dalam Demokrasi
Dikutip dari Wikipedia, “dinasti politik" adalah kekuasaan yang secara turun temurun dilakukan dalam kelompok keluarga yang masih terikat dengan hubungan darah tujuannya untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Dengan dinasti politik pergantian kepemimpinan mirip kerajaan, Sebab kekuasaan di wariskan turun temurun dari pemilik dinasti kepada ahli warisnya agar kekuasaan tetap berada di lingkungan keluarga.
Sangat menarik pernyataan dari Ketua DPD Gerindra Banten, Desmond Junaidi Mahesa yang menyatakan bahwa dinasti politik tidak dilarang di Indonesia, "Dinasti politik sebenarnya kan tidak ada larangan, tinggal dinasti itu untuk berbuat ke masyarakat atau untuk mesin kartel kekuasaan saja," kata Desmond di kantornya, Serang, dikutip dari cnnindonesia.com, Selasa (22/7).
Inilah fakta dari demokrasi, sistem ini memang memberikan peluang besar bagi kerabat pejabat terpilih, untuk melanjutkan menikmati kekuasaan secara turun temurun. Yang membuat miris, dinasti politik tlah gagal menuntaskan problem masyarakat dan makin menjauhkan dari amanah utama kepemimpinan yang berfungsi untuk mengurus urusan umat.
Menurut Herdiansyah Hamsyah, Sekretaris Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, "Secara hukum politik dinasti tidak melanggar aturan. Tetapi menurut fakta yang ada, kondisi ini berpotensi besar memicu korupsi. KPK sejak lama telah memberi perhatian terhadap kecenderungan politik dinasti. Kasus Gubernur Atut di Banten dan Bupati Klaten, Jawa Tengah, menjadi bukti yang menguatkan kekhawatiran itu." (voaindonesia.com, Selasa 7/7/2020)
Islam juga Mengatur Politik
Mungkin sebagian masyarakat belum tahu bahwa Islam merupakan sistem kehidupan yang juga mengatur masalah kepemimpinan (politik negara). Islam dan kekuasaan tak dapat dipisahkan. Imam al-Ghazali menyatakan, “Agama adalah pondasi bangunan, dan kekuasaan adalah penjaganya". Bangunan yang tidak ada pondasinya pasti runtuh, dan yang tidak ada penjaganya, pasti akan lenyap. Dengan demikian Islam tidak mengenal pemisahan agama dengan kekuasaan. Termasuk dalam memilih kepemimpinan yang merupakan amanah besar yang kelak akan dihisab dihadapan Allah Ta'ala.
Rasulullah saw bersabda, "Dan imam atau pemimpin adalah pemelihara urusan [rakyat], dan dia ditanya tentang orang-orang yang diurusnya". (HR al-Bukhari)
Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah untuk mengurus urusan rakyat dan menyelesaikannya dengan panduan yang shahih yaitu al-Qur'an dan hadist. Ini tentu sangat berbeda dengan sistem sekuler kapitalis demokrasi yang justru dijadikan ajang untuk memperkaya kerabat tokoh-tokoh pejabat. Demokrasi terbukti sukses menzalimi dan membuat rakyat makin terpuruk.
Sungguh umat rindu dengan pengaturan yang benar-benar peduli dengan nasib mereka. Umat rindu untuk bisa lepas dari jutaan belenggu masalah yang membelit. Umat rindu kepemimpinan yang akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya kebenaran Islam. Bilakah semua kerinduan ini terwujud? Semoga sebentar lagi, dengan izin Allah Ta'ala.[]
Oleh: Dahlia Kumalasari | Tenaga Pendidik
COMMENTS