Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Politik Dinasti Bukti Kekalahan Intelektual Demokrasi

Demokrasi memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk berkuasa walaupun harus menghalalkan berbagai cara. Sebab standar halal dan haram tidak dikenal dalam proses berdemokrasi.

Oleh: Abu Mush'ab Al Fatih Bala (Penulis Nasional dan Pemerhati Politik Asal NTT)

Politik Dinasti sebelum demokrasi datang tercermin dari sikap arogansi dan tangan besi beberapa kerajaan. Di Barat, pada era kegelapan, Dinasti menggunakan stempel agama untuk mengeksploitasi rakyat kecil.

Pajak tinggi hanya dipungut dari kalangan miskin sedangkan golongan bangsawan, keluarga raja dan rohaniawan dibebaskan. Ini menyebabkan revolusi besar dari rakyat yang ditindas sehingga terjadilah Eropa spring kala itu.

Kerajaan banyak yang dibubarkan dan diganti dengan republik sebagai manifestasi dari gerakan politik demokrasi. Namun, demokrasi sekarang malah memberikan ruang kepada "dinasti modern" untuk berkuasa.

Di suatu negara, seorang presiden berkuasa selama puluhan tahun dan membiarkan politik kroni subur. Kapitalis yang dibesarkan adalah dari keluarganya juga. Kemudian sang Presiden ditumbangkan oleh rakyatnya.

Era selanjutnya, rakyat mengira bahwa politik dinasti telah selesai. Namun, Suatu provinsi di negeri itu dikuasai keluarga tertentu. Mulai dari gubernur hingga beberapa bupatinya. Dan hancurnya lagi sang gubernur tertangkap basah korupsi.

Ini hal yang wajar dalam demokrasi. Bahwa setiap yang berkuasa punya cara untuk melanggengkan kekuasaannya. Salahsatunya dengan mendayagunakan keluarganya.

Kekuatan modal plus jaringan keluarga diharapkan mampu membeking kekuasaan sang penguasa. Bahkan ketika penguasa itu telah lepas dari tampuk kekuasaan diharapkan keluarganya yang berkuasa mampu melindungi dirinya dari sentuhan hukum.

Ada penguasa yang rela memberikan janji manis berupa jabatan kepada para pesaing anaknya. Di sinilah letak kegagalan intelektual demokrasi.

Demokrasi memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk berkuasa walaupun harus menghalalkan berbagai cara. Sebab standar halal dan haram tidak dikenal dalam proses berdemokrasi.

Menjadi penguasa lewat jalan money politik pun menjadi hal yang lumrah. Tidak ada sangsi tegas. Sehingga banyak koruptor diproduksi dalam demokrasi.

Termasuk menjadi penguasa dan memuluskan keluarga untuk berkuasa. Biaya politik mahal pun rentan menghantam keluarga.

Sehingga banyak pejabat yang ditangkap karena melibatkan keluarganya dalam proyek negara. Politik KKN yang ingin diberantas malah menjadi subur.

Disinilah kegagalan demokrasi yang tak mampu menyediakan standar bagi seorang pemimpin besar. Belum ada pemimpin atau penguasa dalam sistem demokrasi yang layak dijadikan panutan.

Berbeda dengan sistem Islam, dimana Khalifah Umar bin Khattab ra merupakan salahsatu contoh Pemimpin terbaik di dunia yang tidak ingin mewariskan kekuasaan kepada keluarganya.

Beliau tahu bahwa amanat kekuasaan itu hanya berlaku bagi mereka yang lulus fit and proper test menurut ajaran Islam. Walhasil negara makmur dan mampu menaungi dunia dengan kemakmuran dan keadilan.

Berbeda dengan sistem demokrasi yang melahirkan banyak pemimpin koruptor. Dalam demokrasi, para penguasa yang korupsi gagal dalam menghilangkan penjarahan SDA, utang luar negeri oleh para kapitalis, meningkatnya kemiskinan, pengangguran dan utang luar negeri. Saatnya ganti sistem dari demokrasi ke Islam. []

Bumi Allah SWT, 28 Juli 2020

#DenganPenaMembelahDunia
#SeranganPertamaKeRomaAdalahTulisan

Post a Comment for "Politik Dinasti Bukti Kekalahan Intelektual Demokrasi"