Merancang Konstitusi Islam maknanya merancang Undang Undang Dasar yang memuat kewajiban menerapkan hukum Islam, yakni hukum yang berasal dari perintah dan larangan Allah SWT.
Oleh : Ahmad Khozinudin | Sastrawan Politik
Merancang Konstitusi Islam maknanya merancang Undang Undang Dasar yang memuat kewajiban menerapkan hukum Islam, yakni hukum yang berasal dari perintah dan larangan Allah SWT. Konstitusi (Dustur) adalah seperangkat aturan dasar bernegara, yang mengatur hubungan hukum, hak dan kewajiban, tugas, kewenangan dan tanggungjawab, antara Penguasa dan Rakyat, serta institusi negara yang mengatur hubungan antara keduanya.
Konstitusi Islam wajib memuat pernyataan bahwa Aqidah Islam adalah dasar negara. Segala sesuatu yang menyangkut struktur dan urusan negara, termasuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan negara, harus dibangun berdasarkan aqidah Islam.
Aqidah Islam sekaligus merupakan asas Undang-Undang Dasar dan perundang-undangan yang bersumber dari syariat Islam. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar dan perundang-undangan, harus terpancar dari aqidah Islam.
Karena itu, konstitusi Islam tak boleh memberikan wewenang kepada kedaulatan rakyat, kedaulatan hawa nafsu, untuk dijadikan sumber hukum dan aturan perundang-undangan. Konstitusi Islam wajib diambil dari Wahyu, yakni digali dari Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya, serta apa yang ditunjuk oleh keduanya, berupa Ijma' Sahabat dan Qiyas Syar'i.
Konstitusi Islam wajib memuat Konsepsi Darul Islam dan Darul Kufur. Darul Islam adalah negeri yang di dalamnya diterapkan hukum-hukum Islam dan keamanannya didasarkan pada Islam. Sementara Darul kufur adalah negeri yang didalamnya diterapkan aturan kufur dan atau keamanannya berdasarkan selain Islam.
Konstitusi Islam wajib menegaskan bahwa hanya Khalifah yang berhak melegislasi hukum-hukum syara tertentu yang dijadikan sebagai Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang negara. Undang-undang Dasar dan Undang-Undang yang telah disahkan oleh khalifah menjadi hukum syara yang wajib dilaksanakan dan menjadi perundang-undangan resmi yang wajib ditaati oleh setiap individu rakyat, baik lahir maupun bathin.
Konstitusi Islam, tidak boleh menyerahkan hak adopsi hukum dan perundangan melalui lembaga-lembaga tertentu, baik yang dipilih secara langsung dalam parlemen atau representasi rakyat melalui sistem senat. Seluruh pengaruh sistem kufur, tak boleh diadopsi dalam Konstitusi Islam.
Untuk menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin, maka Khalifah tidak melegislasi hukum syara apapun yang berhubungan dengan ibadah, selain masalah zakat dan jihad. Khalifah juga tidak memasukkan ide-ide yang berkaitan dengan aqidah Islam dalam Undang-undang Dasar dan undang-undang negara.
Seluruh Mahzab Islam berhak diajarkan, dipraktikkan dan didakwahkan. Hanya saja untuk urusan publik, hanya hukum publik yang diadopsi khalifah yang diterapkan. Negara melindungi eksistensi Mahzab Islam, dan meluruskan penyimpanan aliran yang keluar dari akidah Islam.
Setiap warga negara khilafah Islam mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan syara. Negara tidak membeda-bedakan individu rakyat dalam aspek hukum, peradilan, maupun dalam jaminan kebutuhan rakyat dan sebagainya. Seluruh rakyat diperlakukan sama tanpa memperhatikan ras, agama, warna kulit dan lain-lain.
Norma ini mewajibkan Negara memberikan pelayanan dan perlindungan kepada rakyat secara adil tanpa terkecuali. Norma ini sekaligus menjadi jaminan bagi segenap umat dan bangsa tidak perlu khawatir mengintegrasikan wilayah menjadi satu kesatuan Daulah Islam, Daulah Khilafah.
Rasanya kaum muslimin perlu untuk segera duduk bersama, membincangkan Konstitusi Islam untuk menegakkan Daulah Khilafah. Sebab, kapitalisme global terbukti menyengsarakan, sementara Komunisme juga bukan jalan keluar dari segala keterpurukan.
Saatnya, kaum muslimin berhimpun untuk mewujudkan bisyaroh Rasulullah SAW tentang kembalinya Daulah Khilafah Ala Minhajin Nubuwah. Daulah Khilafah, yang akan menyatukan seluruh kaum muslimin di dunia. [].
COMMENTS