Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Layakah Gibran Memimpin Solo?

Jawaban kita tentu bisa jadi berbeda-beda. Mungkin akan ada yang menjawab “sangat layak”, mengingat Gibran adalah putra kandung Pak Jokowi yang telah berpengalaman mempimpin Solo. Maka tentunya di tangan Gibran, Solo juga akan mengalami kemajuan sebagaimana ketika dipimpin oleh Jokowi selama dua periode

Jawaban kita tentu bisa jadi berbeda-beda. Mungkin akan ada yang menjawab “sangat layak”, mengingat Gibran adalah putra kandung Pak Jokowi yang telah berpengalaman mempimpin Solo. Maka tentunya di tangan Gibran, Solo juga akan mengalami kemajuan sebagaimana ketika dipimpin oleh Jokowi selama dua periode. Malah kita pasti ingat bahwa belum genap dua tahun menjalani periode keduanya di Solo, Pak Jokowi sudah terpilih untuk memimpin Jakarta. Lalu, memimpin Jakarta baru dua tahun, Pak Jokowi pun terpilih untuk memimpin Indonesia. Luar biasa ya?

Karena itu, wajarlah jika ada yang menganggap Gibran akan sukses sebagaimana suksesnya sang ayah dalam memimpin Solo, bahkan Indonesia. Bukankah buah tak jatuh jauh dari pohonnya? Namun, bisa jadi pula akan ada yang beranggapan sebaliknya, "Alah, anak ingusan bisa apa?" Tentu setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapatnya.

Hanya saja, jika ditanya, “bolehkah Gibran mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah, sementara ayahnya sedang menjabat sebagai kepala negara?” Jawabannya jelas harus sama, yakni “boleh-boleh saja”. Sebab, Gibran merupakan rakyat Indonesia yang berhak memiliki cita-cita untuk menjadi apa saja. Selama menempuh jalan yang benar dalam meraih cita-citanya tesebut, tentu itu sah-sah saja.

Meskipun begitu, kekhawatiran akan adanya kemungkinan sang anak akan memanfaatkan power dari sang ayah, barangkali tengah bersarang di dada warga Solo, bahkan warga Indonesia pada umumnya. Kekhawatiran semacam itu sangatlah lumrah mengingat realitas sehari-hari di negeri ini. Faktanya memang anak pejabat cenderung akan mendapatkan kemudahan atau hak spesial lainnya dari orang-orang yang berinteraksi atau berkepentingan dengannya.

Hak spesial bagi anak pejabat itu selolah melekat secara otomatis, tanpa perlu pemberitahuan sama sekali. Setiap orang, terlebih lagi pejabat bawahan dari sang ayah, akan memberikan hak spesial kepada sang anak secara suka rela tanpa menunggu instruksi dari atasannya. Hal itulah yang terjadi di mana-mana dan di setiap masa, termasuk di masa Khulafa’urrasyidin. Salah satu contohnya terjadi pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab (yang katanya, Jokowi mirip dengan beliau itu).

Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab menjadi kepala negara atau khalifah, hak spesial bagi anak pejabat diberikan oleh seorang gubernur yang bernama Amr bin al-‘Ash. Gubernur Mesir itu tebang-pilih dalam menjalankan hukuman. Sebagai bawahan Umar, ia memberikan sanksi spesial dalam kasus minuman keras (khamr) yang melibatkan putra Khalifah Umar, yakni Abdurrahman bin Umar. Hukuman cambuk bagi tervonis kasus miras biasanya diselenggarakan di tempat umum agar memberikan efek jera bagi masyarakat, tetapi oleh sang gubernur, malah diselenggarakan rumah.

Berita tersebut menjadi viral dan sampai kepada Khalifah Umar. Sang kepada negara itu spontan marah, lalu mengirimkan surat kepada Amr bin al-‘Ash. Surat tersebut di antaranya berbunyi: “Kamu telah mencambuk Abdurrahman bin Umar di dalam rumahmu. Padahal kamu sudah mengerti bahwa tindakan semacam ini menyalahi aturanku. Abdurrahman itu tidak lain adalah bagian dari rakyatmu. Kamu harus memperlakukan dia sebagaimana kamu memperlakukan Muslim lainnya… Kamu sendiri sudah tahu bahwa tidak ada perbedaan manusia di mataku dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah.” (Ibnu al-Jauzi, Manaqib Amir al-Mu’minin, hlm. 235).

Surat teguran tersebut langsung disikapi dengan fast response. Ternyata hak spesial yang diberikannya justru membuat sang kepala negara marah. Karena itu, Abdurrahman bin Umar digiring ke sebuah lapangan di pusat kota. Kemudian, Amr bin al-Ash langsung mencambuk Abdurrahman di sana. (Al-Yahya, Al-Khilâfah ar-Râsyidah, hlm. 345).

Begitulah sikap Khalifah Umar selaku kepala negara yang tak mau anaknya mendapatkan hak sepesial. Dengan berpegang teguh pada syariah Islam, semua orang harus memiliki persamaan di hadapan hukum. Tidak peduli anak pejabat ataukah bukan. Ketika putra khalifah sendiri melakukan kesalahan, maka hukum Islam mesti sepenuhnya diterapkan. Alhasil, Amr bin al-Ash sebagai gubernur justu mendapat teguran keras dan hukuman yang setimpal atas pemberian hak spesial semacam itu.

Selain pada kasus tersebut, hak spesial pun nyaris diberikan kepada anak Umar bin Khattab yang lainnya. Hal itu bisa dilihat pada kitab Tarikh Khulafa' karya Imam As-Suyuthi. Kala itu, Umar mengalami penikaman, tetapi bukan seperti yang dialami oleh Pak Wiranto tahun 2019, melainkan penikaman yang mengakibatkan kondisi yang sangat mengkhawatirkan.

Karena melihat kondisi Umar yang sangat kritis itulah, akhirnya orang-orang saat itu terpikir untuk mencari pengganti Umar dalam memimpin negara. Diriwayatkan dari An-Nakhai bahwa seorang laki-laki berkata kepada Umar, “Apakah Kau akan menjadikan Abdullah bin Umar sebagai penggantimu?” Mendengar pertanyaan tersebut, Umar menjawab, “Celakalah Engkau, Allah tidak menghendaki yang demikian….” (Imam As-Suyuthi, Trikh Khulafa’, hlm. 169)

Pertanyaan yang diajukan pada Umar di masa-masa kritis tersebut seakan ingin memastikan apakah Umar akan berwaswiat untuk mencalonkan putranya (Abdullah bin Umar) sebagai kepala negara. Sebab, sudah masyhur bahwa Umar merupakan pemimpin yang sangat tegas dan disegani oleh semua orang, bahkan Nabi mengatakan bahwa setan pun takut pada Umar.* Tentu wasiat itu akan ditaati oleh orang-orang, terlebih lagi yang dicalonkan bukanlah anak sembarangan, melainkan sang anak kandung Abdullah bin Umar.

Walaupun begitu, Umar ternyata tidak mau sang anak menggantikannya sebagai kepala negara. Anaknya pun tak mencita-citakan jabatan kepada negara. Maka sejarah menjadi saksi bahwa sepenginggal Umar bin Khattab, Utsman bin Affanlah yang terpilih menjadi khalifah. Karena itu, tidak pernah terbentuk dinasti kekuasaan di masa Khulafa’urrasyidin kala itu. Sebaliknya, yang terbentuk adalah keadilan hukum, persamaan hak, dan terjaminnya pelayanan publik lainnya.

Namun, mungkinkah good governance dan goverment bisa ada saat tangan-tangan penguasa mulai membentuk dinasti kekuasaan? Terlebih lagi ketika dianasti itu dipenuhi oleh orang-orang yang tak memiliki keahlian, selain keahlian dalam membangun pencitraan? []

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

ذَا ضُيِّعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ
قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ
فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ

“Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.”
Ada seorang sahabat bertanya; ‘Bagaimana maksud amanat disia-siakan?
‘Nabi menjawab; 'Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya,
maka tunggulah kehancuran itu.'”
(HR Bukhari, no. 6015)

Allahu a'lam bish-shawab
Gebang, 25 Juli 2020

* Hadist tentang Umar bin Khattab

إِنِّى لأَنْظُرُ إِلَى شَيَاطِينِ الإِنْسِ وَالْجِنِّ قَدْ فَرُّوا مِنْ عُمَرَ

Sungguh aku melihat setan dari kalangan manusia dan jin lari dari ‘Umar.” (HR Tirmidzi no. 3691. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ إِنِّى كُنْتُ جَالِسًا وَهِىَ تَضْرِبُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِىَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلِىٌّ وَهِىَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِىَ تَضْرِبُ فَلَمَّا دَخَلْتَ أَنْتَ يَا عُمَرُ أَلْقَتِ الدُّفَّ

Sesungguhnya setan benar-benar takut padamu wahai Umar. Tatkala aku duduk, budak wanita itu memukul rebana, lalu masuk Abu Bakar, ‘Ali, dan Utsman, dia masih memukul rebana, tatkala dirimu yang datang budak wanita itu melemparkan rebananya.” (HR. Tirmidzi no. 3690. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

Post a Comment for "Layakah Gibran Memimpin Solo?"