Pemberian dana hibah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) kepada Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation dalam Program Organisasi Penggerak (POP) dinilai tidak tepat.
Pemberian dana hibah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) kepada Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation dalam Program Organisasi Penggerak (POP) dinilai tidak tepat.
Bahkan aktivis Haris Rusly Moti menyebut alokasi POP Kemendikbud itu sebagai satu bukti kecil oligarki sedang bajak pendidikan. Di mana Muhammadiyah, NU, dan PGRI telah menyatakan mundur dari program ini.
“Bukti lain yang perlu diungkap adalah oligarki “penambang data“ yang diduga sengaja tanam Nadiem Makarim di Kemendikbud untuk membajak data pelajar dan mahasiswa,” duganya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (26/7).
Terlepas dari itu, aktivis Petisi 28 tersebut turut menduga Presiden Joko Widodo tidak paham mengenai masalah pendidikan dan kebudayaan. Sementara di satu sisi, Jokowi melakukan blunder lantaran turut mengangkat orang yang juga tidak paham mengenai masalah ini.
“Dikiranya (Jokowi dan Nadiem) pendidikan itu tempat kursus. Pendidikan dan pengajaran itu untuk membentuk karakter bangsa yang berpancasila,” tutupnya. (Rmol)
COMMENTS