Sekretaris Jenderal GNPF Ulama, Edy Mulyadi mengatakan, hasil gugatan dari uji materil Peraturan Komisi Pemiliham Umum (PKPU) 5/2019 tentang penetapan capres-cawapres terpilih Pilpres 2019 itu, paling tidak menjadi amunisi bagi masyarakat untuk melawan rezim kali ini.
Putusan Mahkamah Agung atas gugatan Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri dkk, turut dikomentari Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Ulama.
Sekretaris Jenderal GNPF Ulama, Edy Mulyadi mengatakan, hasil gugatan dari uji materil Peraturan Komisi Pemiliham Umum (PKPU) 5/2019 tentang penetapan capres-cawapres terpilih Pilpres 2019 itu, paling tidak menjadi amunisi bagi masyarakat untuk melawan rezim kali ini.
"Dengan adanya keputusan MA, rakyat seperti mendapat amunisi dan energi baru untuk mendelegitimasi rezim yang kini berkuasa," ujar Edy Mulyadi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (10/7).
Namun di sisi lain, Edy Mulyadi berpendapat bahwa telatnya putusan MA ini diupload ke website dan tiba-tiba menjadi kehebohan baru, mengindikasikan adanya pengalihan isu dari kebobrokan yang dilakukan pemerintah.
"Kegagalan pemerintah mengatasi Covid-19, terpuruknya perekonomian negara, kian beratnya kehidupan rakyat karena naiknya harga-harga dan iuran ini-itu, korupsi gila-gilaan, bancakan dan hancurnya BUMN, serta tentu saja diajukannya RUU HIP, adalah sebagian contoh kegagalan pemerintah," ungkapnya.
Jika keputusan MA yang baru dibuka ke publik ini benar untuk mengalihkan isu-isu, maka Edy Mulyadi meminta pemerintah untuk bersiap menghadapi rakyat. Terutama, jika tetiba Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) disahkan.
"So, apa dan bagaimana selanjutnya? Yang pasti MUI sudah menyatakan, jika pembahasan RUU HIP dilanjutkan, maka mandat terakhir diserahkan kepada rakyat. Hati-hati!" tegas Edy Mulyadi, yang juga wartawan senior ini. (Rmol)
Sekretaris Jenderal GNPF Ulama, Edy Mulyadi mengatakan, hasil gugatan dari uji materil Peraturan Komisi Pemiliham Umum (PKPU) 5/2019 tentang penetapan capres-cawapres terpilih Pilpres 2019 itu, paling tidak menjadi amunisi bagi masyarakat untuk melawan rezim kali ini.
"Dengan adanya keputusan MA, rakyat seperti mendapat amunisi dan energi baru untuk mendelegitimasi rezim yang kini berkuasa," ujar Edy Mulyadi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (10/7).
Namun di sisi lain, Edy Mulyadi berpendapat bahwa telatnya putusan MA ini diupload ke website dan tiba-tiba menjadi kehebohan baru, mengindikasikan adanya pengalihan isu dari kebobrokan yang dilakukan pemerintah.
"Kegagalan pemerintah mengatasi Covid-19, terpuruknya perekonomian negara, kian beratnya kehidupan rakyat karena naiknya harga-harga dan iuran ini-itu, korupsi gila-gilaan, bancakan dan hancurnya BUMN, serta tentu saja diajukannya RUU HIP, adalah sebagian contoh kegagalan pemerintah," ungkapnya.
Jika keputusan MA yang baru dibuka ke publik ini benar untuk mengalihkan isu-isu, maka Edy Mulyadi meminta pemerintah untuk bersiap menghadapi rakyat. Terutama, jika tetiba Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) disahkan.
"So, apa dan bagaimana selanjutnya? Yang pasti MUI sudah menyatakan, jika pembahasan RUU HIP dilanjutkan, maka mandat terakhir diserahkan kepada rakyat. Hati-hati!" tegas Edy Mulyadi, yang juga wartawan senior ini. (Rmol)
COMMENTS