Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Akhyar Nasution Ikut Dirayu, Perkuat Tanda Jokowi Ingin Bangun Kerajaan Baru

Rayuan istana kepada Akhyar Nasution agar tidak maju dalam Pilkada Medan, seakan menunjukkan Jokowi sedang ingin membentuk the new political dynastic order atau tata dinasti politik baru yang berasal dari keluarganya," ujar Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL

Presiden Joko Widodo seperti sedang membentuk kerajaan politik baru di periode kedua. Pendapat ini disampaikan pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam merespon adanya pengakuan dari mantan politisi PDIP, Akhyar Nasution yang diiming-imingi jabatan jika melaksanakan perintah untuk tidak maju di Pilkada Medan 2020.

Rayuan istana kepada Akhyar Nasution agar tidak maju dalam Pilkada Medan, seakan menunjukkan Jokowi sedang ingin membentuk the new political dynastic order atau tata dinasti politik baru yang berasal dari keluarganya," ujar Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (30/7).

Hal tersebut semakin menguat, kata Saiful, setelah Wakil Walikota Solo, Achmad Purnomo juga sempat viral karena disebut mendapatkan penawaran jabatan jika mau mundur dari kontestasi Pilkada Kota Solo 2020.

Dalam hal ini, Achmad Purnomo seolah harus merelakan diri agar putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju tanpa lawan di Pilkada Solo.

"Jelas menurut saya, Jokowi di periode kedua ini, seperti ingin membentuk kerajaan politik baru, yang mencoba mempengaruhi orang lain agar tidak maju melawan keluarganya yang berpeluang ikut dalam kontestasi pilkada," jelas Saiful.

Bahkan sambung Saiful, Jokowi juga terlihat sedang bermain-main dengan jabatannya yang terakhir sebagai Presiden ini dengan pola yang baru terungkap ke publik.

"Jokowi saya lihat sedang ingin bermain-main dengan jabatannya, dengan pola mengiming-imingi jabatan kepada calon kuat yang berpotensi menang melawan sanak familynya," pungkas Saiful.(rmol)

Post a Comment for "Akhyar Nasution Ikut Dirayu, Perkuat Tanda Jokowi Ingin Bangun Kerajaan Baru"