Ahmad Khozinudin, S.H. | Aktivis, Advokat Pejuang Khilafah
Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H. | Aktivis, Advokat Pejuang Khilafah
Menkopolhukam Mahfud MD, berdalih kajian intelejen menyebut ada dua bahaya dari Maklumat yang dikeluarkan MUI bernomor Kep-1240/DP-MUI/VI/2020. Maklumat yang isinya merangkum suara-suara penolakan RUU HIP itu menurut Mahfud, ada dua poin yang dianggap berbahaya yaitu poin 7 dan 8.
Poin ke-7 yang isinya menyerukan kepada rakyat untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan bila muncul gerakan komunisme dan apalagi terjadi sesuatu melapor ke kantor TNI terdekat.
Seruan ini dituding mengkhawatirkan dan berbahaya karena berpotensi mengadu domba antara TNI dan Polri. Seruan itu juga menunjukkan MUI belum mendetail tentang pembagian tugas antara TNI dan Polri, klaim Mahfud.
Adapun butir nomor 8 yang menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia mengambil semua tindakan yang diperlukan secara konstitusional jika pemerintah tidak memperhatikan maklumat ini.
Mahfud MD menyampaikan hal itu, saat bersilaturahmi dengan ulama Madura dari organisasi Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) di Pendopo Agung Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu sore (27/6).
Terkait klaim Mahfud MD yang menuding seruan MUI menghawatirkan dan berbahaya, perlu untuk diketahui hal-hal sebagai berikut :
Pertama, seruan yang dikeluarkan MUI yang diteken Waketum MUI Muhyiddin Junaidi dan Sekjen Anwar Abbas bersama 34 pengurus provinsi pada 13 Juni lalu, dibuat karena adanya kekhawatiran kebangkitan Komunisme dan PKI yang mendompleng melalui RUU HIP.
Kejahatan komunisme dan pengkhianatan PKI di negeri ini tidak bisa dianggap kejahatan biasa seperti kasus kekerasan, pencurian dan pembunuhan yang dapat atau cukup ditangani institusi kepolisian. Kejahatan makar terhadap Negara, pemberontakan terhadap kedaulatan negara sebagaimana telah beberapa kali dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia terkategori kejahatan yang melanggar kedaulatan dan mengganggu pertahanan dan keamanan Negara.
Jika MUI menyeru melaporkan kasus ini kepada TNI adalah seruan yang sah, legal dan Konstitusional.
Sebab seluruh institusi TNI dari struktur Mabes TNI hingga tingkat Koramil (Komando Rayon Militer), memiliki struktur intelejen yang digunakan untuk melakukan deteksi dini terhadap keamanan dan pertahanan Negara. Hal ini tentu sejalan dengan Tugas pokok dan fungsi TNI di bidang pertahanan Negara, sebagaimana disebutkan Mahfud MD.
Apalagi, sejarah membuktikan bahwa penumpasan gerakan pemberontakan PKI pada 30 September 1965, dilakukan oleh institusi TNI. Tentu saja, berkolaborasi dengan unsur-unsur ulama dan umat Islam.
Seruan MUI ini juga tidak mengesampingkan tugas pokok, peran dan fungsi kepolisian. Kepolisian tetap berada didepan dalam hal penegakan hukum, termasuk jika ada kekerasan sebagaimana dimaksud Mahfud.
Lantas dimana letak mengkhawatirkannya ? Dimana letak bahayanya ? Dimana dasar kongklusi adanya adu domba TNI Polri sebagaimana klaim Mahfud ?
Kedua, selain seruan melapor ke TNI sebagaimana poin 7, MUI dalam poin 8 juga menyerukan seluruh rakyat Indonesia mengambil semua tindakan yang diperlukan secara konstitusional jika pemerintah tidak memperhatikan maklumat ini.
Apa masalahnya dengan seruan ini ? Mengambil semua tindakan yang yang diperlukan secara konstitusional, tentu termasuk didalamnya jika dibutuhkan lapor kepada polisi, Pemda, dll, sebagaimana dimaksud Mahfud.
Justru problem nya ada pada Pemerintah dan DPR. Kenapa Pemerintah tidak segera mengeluarkan Supres yang isinya menunda pembahasan jika memang mau RUU HIP ini mau ditunda ? Kenapa DPR tidak segera membatalkan RUU HIP, jika kewenangan itu ada pada DPR ? Kenapa aspirasi Umat Islam yang ingin RUU HIP dibatalkan, dibiarkan berlarut dan mengambang ?
Justru sikap pemerintah dan DPR yang menggantung RUU HIP inilah, yang MENGKHAWATIRKAN DAN BERBAHAYA ! Mengkhawatirkan, karena justru akan menimbulkan praduga Pemerintah dan DPR pro Komunisme. Berbahaya, karena sikap keras kepala pemerintahan dan DPR ini akan memicu pergerakan rakyat yang lebih besar dan meluas, bahkan bisa saja diluar kendali Konstitusi. [].
COMMENTS