Pertumbuhan Ekonomi
Oleh : Masitah (Pegiat Media Kolaka)
Pandemi Covid-19 telah menyebabkan berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, mengalami krisis ekonomi pada tahun ini. Ketidakpastian mengenai kapan berakhirnya pandemi ini dikhawatirkan akan membuat perekonomian semakin jatuh. Kepala ekonom CIMB Niaga, Adrian Panggabean, melihat krisis ekonomi global 2020 ini memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan krisis 1997-1998 maupun krisis ekonomi 2008.
Menurutnya, dibutuhkan solusi global untuk bisa mengatasi krisis ekonomi yang terjadi saat ini.
"Solusi global diperlukan guna mengatasi krisis ekonomi 2020 yang terjadi akibat pandemi Covid-19," kata Adrian dalam diskusi virtual bertajuk 'Mendulang Profit dari Saham-Saham BUMN Pasca Covid-19', di Jakarta, Ahad (26/4).
Krisis ekonomi 2020 memiliki tiga dimensi besar yakni wabah Covid-19, kebijakan sosio-politik untuk menekan penyebaran Covid-19 melalui social distancing dan phisical distancing, serta pengaruh negatif bagi perekonomian dunia. Ketiga kombinasi tersebut saling berhubungan satu sama lain. Tingkat pengaruh ekonomi ditentukan oleh bagaimana kebijakan sosial distancing maupun phisical distancing akan dilakukan dan berapa lama durasinya. Sementara kebijakan social distancing akan ditentukan oleh kemampuan Negara-negara di dunia untuk mengatasi Covid-19.
Berdasarkan dari keterangan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), vaksin untuk menangani pandemi Covid-19 diperkirakan baru bisa dilakukan 12-18 bulan ke depan. Artinya, solusi global terhadap krisis ekonomi sekarang baru akan terjadi pada pertengahan 2021 atau pertengahan tahun depan. Masalah yang dihadapi dalam menangani krisis ekonomi 2020 ini adalah terjadinya polarisasi di dunia. Polarisasi itu antara lain terjadinya persaingan antara Rusia dengan OPEC, rivalitas antara China dan Amerika Serikat, Eropa versus Eropa, negara kaya dan negara miskin. Polarisasi inilah yang membuat solusi secara global menghadapi sejumlah kendala yang harus terlebih dahulu diatasi.
Penyebab Krisis
Huru-hara pandemi tak kunjung selesai, malahan menimbulkan berbagai macam polemic baru. Terutama kebijakan new normal yang diambil sebagi upaya penyelamatan perekonomian skala lokal maupun global. Tentu akan menuai protes besar dimasing-masing Negara yang menerapkan new normal. Bagaimana tidak? Penyebaran virus yang makin laju ditambah pembukaan sector-sektor alhasil menjadikan wabah covid-19 tak kunjung meredam.
Krisis besar yang melanda perekonomian global pun menjadi acuan kapitalis global mengambil upaya penyelamatan sejak dini. Sudah menjadi agenda para kapital di sistem kapitalisme yang menggunakan aturan kehidupan semata-mata untuk kepentingan individual. Resesi ekonomi sebelum masa pandemic memang telah terjadi, hanya saja dengan adanya penyebaran virus ini semakin mempersulit resesi tersebut. Sehingga dibutuhkanlah penyelamatan kondisi ini, jika tidak maka bisa berdampak pada hancurnya hegemoni barat terutama AS sebagai Negara sang adikuasa pengusung kapitalisme.
Apalagi dibayang-bayangi dengan kebangkitan China yang menempati posisi kedua secara perekonomian skala internasional. Disusul dengan Negara-negara yang lainnya seperti rusia, dan beberapa Negara Eropa. Jika sistem ekonomi kapitalisme mengalami kehancuran maka bisa dipastikan dunia akan memilih aturan baru untuk menlanjutkan kehidupan. Negara berkembang dan pengekor seperti indonesia dan lainnya tinggal menentukan pilihan mengambil aturan yang seperti apa.
Inilah potret kehidupan sistem kapitalisme yang sama sekali tidak memikirkan nasib rakyatnya melainkan lebih mengurus kepentingan para pemodal. Kesenjangan dan ketimpangan terus terjadi, dan kehidupan keluarga menjadi yang paling berdampak. Sebab, dengan adanya kebijakan yang tidak membatasi perempuan untuk menuntut hak-haknya menjadikan mereka melupakan peran utamanya sebagai pendidik dan manager rumah tangga. Anak menjadi korban derasnya arus pergaulan, wasternisasi budaya oleh barat menjadikan generasi muda kehilangan arah dan tujuan hidupnya. Degradasi moral terjadi disaat lajunya arus teknologi. Sungguh miris!
Negara yang harusnya menjadi pelindung bagi rakyatnya kini tak memberikan keamanan. Pemimpin yang harusnya mengurus kehidupan masyarakat malah menjadi penjahat yang menghisap rakyatnya. Mereka dibebani dengan pajak yang begitu besar saat kondisi kehidupan mereka sulit karena banyaknya masalah-masalah yang tak kunjung terselesaikan.
Sejatinya saatnya kita kembali pada penerapan aturan yang lebih baik, yakni syariat islam. Sebab, aturan islam sudah membuktikan keadilan penerapan hukum-hukumnya. Menjaga setiap jengkal akidah rakyatnya, menjamin hak-hak dasarnya bahkan memenuhi kebutuhan masyarakatnya seadil-adilnya. Islam membuktikan pula bahwa semajunya zaman aturan kehidupannya tidak akan berubah.
Khilafah sebagai institusi yang akan menerapkan ajaran islam secara kaffah akan melindungi warga negaranya. Seluruh peraturan termasuk Undang-Undang akan berjalan diatas hukum Syariat. Begitupun sistem perekonomian akan dikembalikan kepada pengelolaan yang baik sebagaimana yang telah di terapkan pada generasi sebelumnya. Dengan mengelola sumber daya alam secara mandiri, serta memperdayakan tenaga kerja lokal dapat membantu perekonomian keluarga atau warga Negara yang hidup dibawah pemerintahan Islam.
Melarang adanya penimbunan dan privatisasi pengelolaan sumber daya alam. Sebab, sumber daya alam dikelola untuk manfaat secara bersama. Yang akan mewujudkan kesejahteraan secara merata. Sehingga khilafah pada dasarnya bukanlah sistem pemerintahan yang menakutkan sebagaimana yang dibayangkan. Justru dengan adanya Khilafah maka kehidupan masyarakat dapat terjamin. Pun moral generasi muda akan terselamatkan dari bahaya budaya liberal. Wallahu a’lam
COMMENTS