Seputar psbb
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyebutkan adanya penurunan jumlah penumpang yang menggunakan jasa moda Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), selama masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bogor.
Operator Terminal Penumpang Tipe A Baranangsiang tak terlalu signifikan. Sebab, sebelum penerapan PSBB, angka penumpang di terminal tersebut memang tak banyak.
"Senin pertama PSBB di Kota Bogor tak terlalu berdampak pada penurunan jumlah penumpang. Karena memang setelah kebijakan work from home atau kerja di rumah, jumlah penumpang sangat sedikit," ucap Satrio, Senin (radarbogor, 20/4/2020).
Sementara itu sektor usaha terpukul atas merebaknya Covid-19 di Kota Bogor. Bagaimana tidak, semua tempat usaha tutup. Ribuan karyawannya dirumahkan, bahkan tak jarang sampai di-PHK. Sebagai kota wisata, pendapatan dari sektor usaha juga seketika drop.
Seperti yang dikeluhkan salah satu pelaku usaha Kota Bogor, Muammar Thoriq. Pemilik beberapa hotel dan bank syariah di Kota Bogor ini mengaku kondisi perekonomian saat ini begitu memprihatinkan. Sejak pembatasan dilakukan, operasional juga ikut berkurang. Ratusan karyawan terpaksa dirumahkan, karena tak sanggup berikan honor.
Disamping itu pula, bagi para pelaku usaha sendiri, kondisi sekarang ini jadi serba salah. Di sisi lain operasional harus tutup, namun tanggung jawab untuk pajak, listrik dan sebagainya tetap dilanjutkan. (radarbogor.id)
Seperti halnya kota-kota lainnya di Indonesia, Bogor juga memberlakukan PSBB guna mencegah penyebaran virus Covid-19, kota Bogor yang notabennya berdekatan dengan ibu kota, yang saat ini mempunyai frekuensi yang sangat tinggi akan penyebaran virus Covid-19.
PSBB yang bertujuan untuk mengurangi pencegahan virus Covid-19 adalah langkah dari kebijakan setiap daerah, namun demikian langkah ini tidak dibarengi dengan kesiapan Pemerintah daerah untuk menanggulangi akibat dari kebijakan ini, hal ini terbukti dengan adanya keluhan dari masyarakat baik masyarakat tingkat atas maupun tingkat bawah, seperti dua berita di atas.
Sebenarnya sebelum adanya wabah inipun masyarakat sudah sangat sulit atas kebijakan Pemerintah baik pusat maupun daerah. Ketidaksiapan Pemerintah dalam hal ini tentu menyangkut kesejahteraan rakyat, ambruknya sektor ekonomi membuat rakyat semakin sengsara.
Memberikan solusi dengan menambah permasalahan baru adalah hal yang sudah biasa dalam sistem demokrasi, kesiapan dalam menghadapi berbagai macam persoalan tanpa menghasilkan solusi yang menyeluruh dikarena sistem demokrasi kapitalis sekuler liberal menjadi penyebab segalanya.
Adanya virus Covid-19 yang digadang-gadang menjadi penyebab utama hancurnya perekonomian Indonesia maupun negara-negara lain di dunia bukanlah penyebab utamanya. Penyebab utama dari semua ini adalah diterapkannya sistem ekonomi kapitalis dengan asas sekuler dan liberal menjadi pangkal utama terpuruknya perekonomian negeri ini dan tentunya semua negara di dunia ini.
Krisis ekonomi 2020 di Indonesia sebenarnya sudah diprediksi jauh-jauh hari sebelumnya. Menurut Wakil Direktur Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto. Indonesia saat ini sebenarnya sudah bisa disebut mengalami resesi.
BPS mencatat perlambatan ekonomi Indonesia terjadi sejak kuartal I 2019. Rinciannya, pertumbuhan kuartal I 2019 tercatat sebesar 5,07 persen, kuartal II 2019 sebesar 5,05 persen, kuartal III 2019 sebesar 5,02 persen, dan kuartal IV 2019 hanya 4,97 persen. Krisis ekonomi yang terjadi pada 2020 akan lebih parah ketimbang krisis 2008-2009 lalu.
Ekonomi yang sudah diprediksi hancur ini diperparah dengan adanya penanganan virus Covid-19 yang tidak serius oleh negara semakin memperparah sektor ekonomi. Tentu yang paling terkena imbas yang sangat menderita adalah rakyat.
Saat ini semua sudah terbukti dengan ketidaksiapan negara menjamin kesejahteraan rakyat saat wabah ini sudah menjalar luas di negeri ini, semakin menderitanya rakyat akibat kebijakan yang diambil tak memperhatikan dan memberikan solusinya untuk rakyat.
Pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB tapi tak memberikan langkah dan solusi untuk rakyat baik rakyat kalangan atas maupun rakyat kalangan bawah. Rakyat harus mengurus diri mereka sendiri, alhasil para pemilik modal atau para pengusaha mengambil langkah sendiri yaitu dengan mem PHK kan para karyawannya, dan tentu ini akan berimbas pada masyarakat kecil.
Dan mereka pun tak mendapatkan jaminan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari negara, kalaupun ada harus menunggu dalam waktu yang lama, dan ketika turun bantuanpun tak semua rakyat mendapatkannya, terkadang tidak tepat sasaran dan ini tentu menambah ketidakmampuan negara baik pusat maupun daerah dalam menghadapi krisis ekonomi.
Ini akan sangat berbeda dengan sistem Islam. Islam mempunyai solusi yang bersifat sistemik untuk menghadapi krisis. Islam mengatur ekonomi dengan diawali menata pembagian kepemilikan ekonomi secara benar. Dalam Islam ada tiga kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.
Pembagian kepemilikan ini sangat penting agar tidak terjadi hegemoni ekonomi, dimana pihak yang kuat menindas pihak yang lemah. Dalam Islam semua ada aturannya yang berdasarkan pada al-Quran dan as-Sunnah. Dalam sistem Islam kapabitas seorang pemimpin pusat maupun daerah akan sangat berperan penting dalam mengatasi semua permasalahan rakyatnya.
Dalam sistem ekonomi Islam, seorang pemimpin akan benar-benar mengurus urusan umat. Ia tak akan tenang sebelum rakyatnya kenyang, karena seorang pemimpin dalam Islam sangat menyadari akan pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka lakukan terhadap umat dihadapan Sang Pencipta Allah SWT.
Sang Khalifah Umar bin Khatab pernah mengatakan " Suatu negeri akan hancur meskipun dia makmur". Mereka berkata bagaimana suatu negeri hancur sedangkan dia makmur? Ia menjawab "Jika pengkhianat menjadi petinggi dan harta dikuasai orang-orang fasik".
Kita rindu sosok seorang pemimpin yang akan menjadi perisai umat, hadir di garda terdepan dalam melindungi rakyatnya, rela kelaparan, rela memanggul sendiri kebutuhan hidup rakyatnya dan memastikan tak ada rakyarnya yang menderita. Mampu bersikap adil dan mampu mengelola kekayaan yang dimiliki oleh negara demi kesejahteraan rakyatnya tanpa memandang status kaya dan miskin semua mendapatkan perlakuan yang sama.
Semua itu akan kita dapatkan ketika negeri ini mencampakkan sistem demokrasi kapitalis sekuler liberal buatan manusia dan menerapkan sistem Islam dalam sebuah bingkai Daulah Khilafah, negeri ini dan negeri-negeri islam akan terbebas dari krisis apapun yang menimpa karena semua berjalan diatas keridhoan Sang Pemilik kehidupan ini, yang telah menciptakan manusia lengkap dengan aturan dan sistemnya.
Semoga dengan musibah wabah ini semakin membuka mata dan telinga umat muslim khususnya untuk sama- sama menegakkan sistem Islam yaitu Khilafah karena hanya sistem inilah yang mampu menyelesaikan semua problematika kehidupan.
Wallahu a'lam bi ash-shawab
COMMENTS