Penjelasan Lurus, Jernih, dan Mendalam Bagi Mereka Yang Menolak “Khilafah Ala Hizbut Tahrir”

Penjelasan Lurus, Jernih, dan Mendalam Bagi Mereka Yang Menolak “Khilafah Ala Hizbut Tahrir”

Oleh : Syamsuddin Ramadhan An Nawiy

Propaganda dan Opini:

Setelah menderita kekalahan telak di medan pertempuran akademis, dan setelah mengalami banyak kegagalan dalam upaya menjauhkan umat dari dakwah syariah dan Khilafah –dan sejatinya mereka tidak akan pernah sanggup--, para pembenci Khilafah dan syariah kini menebar opini bahwa Khilafah yang diperjuangkan Hizbut Tahrir adalah Khilafah versi Hizbut Tahrir yang tidak wajib diterima dan diikuti.  Bahkan, menolak, menghalangi, dan memerangi ide Khilafah versi Hizbut Tahrir merupakan kewajiban demi menjaga eksistensi dan keutuhan NKRI. 

Tanggapan

Pertama, opini tanpa dasar di atas, sesungguhnya lebih merupakan propaganda asal-asalan yang ditengarai sarat dengan tendensi-tendensi culas. Ia bukanlah pendapat ilmiah maupun wacana hukum yang dilahirkan dari penalaran dan istinbath yang benar sehingga untuk membantahnya diperlukan kajian yang jernih dan mendalam terhadap dalil-dalil syariat.  Opini tersebut tak ubahnya jerit ketakutan para psikopat yang lahir dari kebencian dan kekelaman hati.   Propaganda semacam ini tidak memiliki bobot ilmiah, dan tidak akan sanggup mengalihkan keyakinan umat dan ahlul quwwah dari fakta bahwa Khilafah dan Syariah yang diperjuangkan Hizbut Tahrir sejatinya adalah Khilafah dan Syariah yang diajarkan Nabi saw, ditempuh para sahabat, dan terus dijaga kelangsungan dan eksistensinya oleh generasi terbaik umat Islam. 

Sama halnya dengan syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji yang dipraktekkan dan didakwahkan oleh Hizbut Tahrir, semua bersumber dari sumber yang sama, yakni Nabi saw dan para shahabat mulia, serta disepakati ulama aswaja.  Menolak syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji “yang dipraktekkan dan didakwahkan oleh Hizbut Tahrir” yang ditetapkan berdasarkan dalil qath’iy dan hukumnya telah disepakati ulama, sama artinya menolak apa yang diajarkan dan didakwahkan Nabi saw dan para shahabat, serta hukum yang telah disepakati ulama aswaja.  Tanpa keraguan lagi, pelakunya telah terjatuh ke dalam kekufuran yang nyata.  Sebab, apa yang dipegang, diamalkan, dan didakwahkan Hizbut Tahrir benar-benar merupakan ajaran dan praktek Rasulullah saw, para shahabat, dan ulama mu’tabar.  Menolak dan menyelisihinya jelas-jelas merupakan bentuk penyimpangan dari Islam. Begitu pula dengan syariah dan Khilafah yang diusung dan diperjuangkan Hizbut Tahrir, semua adalah ajaran Nabi saw dan bersumber dari sumber yang sama, yakni al-Quran, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas; serta merupakan pendapat ulama mu’tamad. 

Benar, adakalanya pemikiran dan hukum syariat yang ditabanniy dan didakwahkan Hizbut Tahrir merupakan perkara yang masuk dalam ranah dhanniyyah, yang mana tidak bisa dihindari adanya perbedaan pendapat di dalamnya.  Bahkan, adanya keragaman pendapat dalam ranah khilafiyyah merupakan perkara yang lumrah dan lazim.  Pada konteks seperti ini, Hizbut Tahrir tidak menganggap pendapatnya sebagai satu-satunya pendapat Islamiy, sedangkan yang lain tidak.  Hizbut Tahrir juga tidak mencela, mencemooh, menghalang-halangi, atau memerangi saudara-saudara Muslim yang berbeda pendapat dengan dirinya dalam ranah khilafiyyah.  Hizbut Tahrir juga tidak memaksa siapapun untuk meninggalkan pendapatnya dan hanya mengambil pendapat Hizbut Tahrir.  Sebaliknya, sebagaimana perilaku ulama aswaja, Hizbut Tahrir mengambil sikap tasamuh, dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada saudara Muslim yang berbeda pendapat dengannya dalam masalah khilafiyyah untuk mengamalkan, mengajarkan, dan mendakwahkan pendapat hukum yang dianggapnya paling rajih. 

Sebuah kekeliruan dan penyimpangan dari manhaj aswaja, bahkan merupakan perilaku ngawur, jika dalam perkara-perkara khilafiyyah, ada seorang Muslim menyerang, mempersekusi, memberi label-label buruk kepada pendapat Islamiy yang diadopsi oleh Muslim lain, seraya memaksa mereka untuk meninggalkan pendapatnya, menghentikan aktivitas mendakwahkan dan mengajarkan pendapatnya.    Lebih-lebih lagi, menebar ancaman dan terror kepada saudara-saudara Muslim yang berbeda pendapat dengan dirinya dalam masalah khilafiyyah.  Perilaku seperti ini hanya dilakukan orang-orang lalim yang minim ilmu dan adab sopan santun.  Keadaan mereka jauh lebih buruk lagi jika terbukti pendapat yang mereka benci, tolak, dan persekusi adalah pendapat yang didasarkan pada dalil qath’iy dan hukumnya telah disepakati ulama.  Mereka tidak hanya maksiyat, tetapi telah terbenam dalam lumpur kekafiran.

Di dalam Kitab Adabul Hiwar wal Qawa’idul Ikhtilaf, Syaikh ‘Umar bin ‘Abdullah Kamil menyatakan:

لقد كان الخلاف موجودًا في عصر الأئمة المتبوعين الكبار : أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي وغيرهم . ولم يحاول أحد منهم أن يحمل الآخرين على رأيه أو يتهمهم في علمهم أو دينهم من أجل مخالفتهم .
“Perbedaan pendapat telah ada sejak lama, sejak masa para imam besar panutan: Abu Hanifah, Malik, Asy Syafi’I, Ahmad, Ats Tsauri, Al-Auza’i, dan lainnya.  Tapi tak satu pun mereka berusaha untuk membebani yang lain atas pendapatnya, atau melemparkan tuduhan terhadap keilmuan atau terhadap agama mereka, lantaran mereka berbeda dengan pendapatnya”.[Adabul Hiwar wal Qawa’idul Ikhtilaf, hal. 32]

Imam Abu Zakariya al-Nawawiy dalam Kitab al-Minhaj menyatakan:

وَإِنْ كَانَ مِنْ دَقَائِق الْأَفْعَال وَالْأَقْوَال وَمِمَّا يَتَعَلَّق بِالِاجْتِهَادِ لَمْ يَكُنْ لِلْعَوَامِّ مَدْخَل فِيهِ ، وَلَا لَهُمْ إِنْكَاره ، بَلْ ذَلِكَ لِلْعُلَمَاءِ . ثُمَّ الْعُلَمَاء إِنَّمَا يُنْكِرُونَ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ أَمَّا الْمُخْتَلَف فِيهِ فَلَا إِنْكَار فِيهِ لِأَنَّ عَلَى أَحَد الْمَذْهَبَيْنِ كُلّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ . وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَار عِنْد كَثِيرِينَ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ أَوْ أَكْثَرهمْ 
“Jika perkara itu termasuk perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang mendalam, dan termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan ijtihad, maka orang awam tidak berhak melibatkan diri ke dalamnya, mereka juga tidak boleh mengingkarinya, tetapi hal itu menjadi tugas ulama. Kemudian, ulama pun hanya boleh mengingkari perkara yang telah disepakati (ijma’); adapun perkara yang masih diperselisihkan (mukhtalaf fiih) tidak boleh ada pengingkaran.  Sebab, atas masing-masing pendapat dari dua pendapat (yang berbeda), maka setiap mujtahid adalah benar.  Ini adalah sikap yang dipilih mayoritas para ulama peneliti (muhaqqiqin)”. [Al-Minhaj, 1:131]

Sulthanul ‘Ulama, ‘Izz ‘Abd al-Salaam, menyatakan:

فمن أتى شيئا مختلفا في تحريمه معتقدا تحريمه وجب الإنكار عليه لانتهاك الحرمة، وذلك مثل اللعب بالشطرنج، وإن اعتقد تحليله لم يجز الإنكار عليه إلا أن يكون مأخذ المحلل ضعيفا تنقض الأحكام بمثله لبطلانه في الشرع، إذ لا ينقض إلا لكونه باطلا،
“Siapa saja yang mendatangkan (maksudnya: mengerjakan) sesuatu yang terjadi perselisihan pendapat dalam hal pengharamannya; jika ia menyakini pengharamannya, maka wajib mengingkarinya karena pelanggarannya terhadap yang haram. Yang demikian itu seperti bermain catur. Namun, jika ia menyakini penghalalannya, maka tidak boleh mengingkarinya, kecuali sumber pengambilan dari orang yang menghalalkan tersebut lemah (dla’if)” yang hukum-hukum semisalnya telah digugurkan karena kebathilannya di dalam syariat.  Sebab, sebuah hukum tidak bisa digugurkan kecuali keberadaan hukum tersebut bathil.[Imam ‘Izz al-Diin bin ‘Abd al-Salaam, Qawaa’id al-Ahkam fiy Mashaalih al-Anaam, Juz 1/140]

Imam al-Haramain, Abu al-Ma’aliy al-Juwainiy Asy Syafi’iy rahimahullah ta’ala, menyatakan:

ثم ليس للمجتهد أن يعترض بالردع والزجر على مجتهد آخر في موقع الخلاف إذ كل مجتهد في الفروع مصيب عندنا ومن قال إن المصيب واحد فهو غير متعين عنده فيمتنع زجر أحد المجتهدين الآخر على المذهبين ( الإرشاد ص 312 )
“Kemudian, seorang Mujtahid tidak berhak menghalang-halangi mujtahid lain dengan cara (memberikan) penolakan dan pencegahan dalam persoalan khilaf (persoalan yang hukumnya masih diperselisihkan).  Sebab, setiap mujtahid, dalam masalah furu’, menurut kami, adalah orang yang benar. Dan orang yang berpendapat bahwa orang yang benar hanyalah seorang, maka dia bukanlah orang tertentu saja menurut dirinya.  Sehingga tercegahlah seorang mujtahid menghalangi mujtahid lain atas dua madzhab”.[Imam al-Haramain, Abu al-Ma’aliy al-Juwainiy, al-Irsyaad, hal. 312. Lihat dalam al-Khulashah fiy Ushuul al-Hiwaar wa Adab al-Ikhtilaaf, dikumpulkan oleh ‘Aliy bin Nayif al-Syahuud, Juz 2/87]

Al-Imam al-Hafidh Suyuthiy menggariskan sebuah kaedah masyhur:

لاَ يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيْهِ, وَ إِنَّمَا يُنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ 
“Tidak diingkari perkara yang masih diperselisihkan, dan yang diingkari hanyalah perkara yang sudah disepakati”. [Al-Asybah wa An Nazhair, I:285]

Inilah sikap inklusif yang menjadi pondasi dasar hubungan seorang Muslim dengan Muslim lainnya. Mereka dilarang memaksa saudaranya untuk meninggalkan pendapatnya, atau memberikan cap-cap buruk atas pendapat hukum yang diadopsi saudaranya, semampang masih dalam lingkup khilafiyyah, bersumber dari sumber yang sama, dan dihasilkan dari proses istinbath yang lurus.

Demikian pula memusuhi pemikiran dan pendapat hukum yang diadopsi oleh Hizbut Tahrir yang digali dari al-Quran, Sunnah, Ijma’ Shahabat, dan Qiyas, dan melalui proses istinbath yang benar, merupakan sikap yang tidak pernah diajarkan ulama aswaja.  Begitu pula tindakan memburu, mempersekusi, melarang, dan menghalang-halangi aktivis Hizbut Tahrir yang hendak mengamalkan, mendakwahkan, dan mengajarkan pemikiran-pemikiran mereka, baik yang masuk ke dalam wilayah khilafiyyah maupun qath’iyyah,  merupakan bentuk kebodohan, kemaksiyatan nyata, dan penyimpangan dari perilaku yang diajarkan ulama aswaja.

Ketentuan di atas berhubungan dengan perkara-perkara khilafiyyah, yang mana tidak ada kewajiban untuk mengikuti pendapat Hizbut Tahrir, kecuali jika telah terbukti bahwa pendapat Hizbut Tahrir lebih kuat dan rajih dibandingkan pendapatnya.  Dalam keadaan seperti ini tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak mengambil dan mengadopsi pendapat Hizbut Tahrir.  ‘Allamah Asy Syaikh Taqiyyuddin al-Nabhaniy rahimahullah menyatakan:

وإذا تبنى المسلم حكماً معيناً صار هذا الحكم بعينه هو حكم الله في حقه ولا يجوز له أن يتركه إلاّ في ثلاث: إحداها أن يتبين له ضعف دليله وظهور دليل أقوى من دليله، ويتعين عنده أن حكم الله هو ما دل عليه الدليل القوي، وحينئذ يجب عليه ترك ما تبناه وتبني الرأي الجديد، لأنه صار هو حكم الله في حقه. ثانيها: أن يغلب على ظنه أن الرأي الجديد استنبطه من هو أعلم منه بالاستنباط وأدق بالاستدلال أو أكثر إحاطة بالشرع، فحينئذ يجوز له أن يترك ما تبناه ويتبنى غيره، لِما ثبت عن كبار الصحابة أنهم كانوا يتركون آراءهم ويأخذون رأي غيرهم. فقد أخذ أبو بكر رأي علي وترك رأيه، وأخذ عمر رأي علي وترك رأيه. وثالثها: أن يكون المراد جمع كلمة المسلمين على رأي واحد، ففي هذه الحالة يجوز للمسلم أن يترك الرأي الذي تبناه ويتبنى الرأي الذي يراد جمع كلمة المسلمين عليه، ..... ففي هذه الأحوال الثلاثة يترك المسلم ما تبناه ويتبنى غيره، وما عداها لا يجوز أن يتركه مطلقاً، لأن الشريعة مخاطَب بها كل فرد، ولكل مسلم أن يتبنى ما يصل إليه بالاجتهاد أو التقليد. وإذا تبنى أُلزِم بما تبناه إلاّ في الأحوال المستثناة بالدليل الشرعي.
“Jika seorang Muslim mentabanniy hukum tertentu, jadilah hukum tersebut hukum Allah swt bagi haknya, dan ia tidak boleh meninggalkan hukum itu, kecuali dalam tiga keadaan: (pertama), tampak jelas baginya kelemahan dalilnya (dalil yang mendasari hukum yang ia tabanniy), dan tampak jelas adanya dalil yang lebih kuat dibandingkan dalil (hukum yang ia tabanniy).  Dan tampak jelas di sisinya bahwa hukum Allah adalah hukum yang ditunjukkan oleh dalil yang kuat, dan secara otomatis ia wajib meninggalkan apa yang ia tabanniy dan mentabanniy pendapat baru.  Sebab, pendapat baru tersebut menjadi hukum Allah bagi haknya; (kedua) ada sangkaan kuat pada dirinya, bahwa pendapat baru tersebut diistibathkan oleh orang yang lebih mengetahui istinbath (hukum) daripada dirinya, dan lebih mendalam istidlalnya serta lebih banyak menguasai syariat; maka secara otomatis ia boleh meninggalkan pendapat yang ia tabanniy dan mentabanniy pendapat yang lain. Hal ini ditetapkan dari para shahabat besar, bahwasanya mereka meninggalkan pendapat-pendapat mereka dan mengambil pendapat sahabat-sahabat lain.  Abu Bakar ra pernah mengambil pendapat ‘Ali ra dan meninggalkan pendapatnya. ‘Umar ra juga pernah mengadopsi pendapat ‘Ali ra dan meninggalkan pendapatnya; (ketiga) ditujukan untuk menyatukan kalimat kaum Muslim di atas satu pendapat.  Dalam keadaan seperti ini, seorang Muslim boleh meninggalkan pendapatnya dan mentabanniy pendapat yang ditujukan untuk menyatukan kalimat kaum Muslim….Pada tiga keadaan ini, seorang Muslim meninggalkan pendapat yang ia tabanniy, dan mengadopsi pendapat lain.  Selain tiga keadaan ini, seorang Muslim tidak boleh meninggalkan pendapatnya secara mutlak.  Sebab, syariat diserukan kepada setiap individu, dan setiap Muslim memiliki hak untuk mentabanniy pendapat yang ia dapatkan dari ijtihad atau taqlid.   Jika ia sudah mentabanniy, maka ia terikat dengan apa yang ia tabanniy, kecuali dalam keadaan-keadaan yang dikecualikan oleh dalil syariat”.[‘Allamah Asy Syaikh Taqiyyuddin al-Nabhaniy, al-Syakhshiyyah al-Islaamiyyah, hal. 136. Maktabah Syamilah]

Adapun dalam perkara-perkara qath’iy, tidak boleh ada perbedaan pendapat di dalamnya.  Seorang Muslim tidak boleh menyelisihi perkara-perkara qath’iy, baik menyangkut masalah aqidah maupun syariah.  Begitu pula hukum-hukum syariat yang telah disepakati oleh para ulama, maka tidak ada alasan untuk menyelisihinya.   Demikian pula, pendapat-pendapat qath’iy yang diadopsi oleh Hizbut Tahrir, baik yang menyangkut ‘aqidah maupun syari’ah dan hukumnya telah disepakati para ‘ulama, maka tak seorang pun boleh berbeda pendapat di dalamnya.  Misalnya, pendapat wajibnya berhukum dengan syariat Islam, wajibnya menegakkan sholat lima waktu, zakat, puasa, haji, haramnya riba, khamer, homoseksual, dan lain sebagainya.  Termasuk di dalamnya kewajiban mengangkat seorang Khalifah, menegakkan Khilafah di tengah-tengah kaum Muslim, serta kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan berdasarkan dalil qath’iy, atau sudah menjadi kesepakatan di kalangan ulama aswaja.   Menolak salah satu hukum qath’iy yang telah disepakati oleh para ulama, dengan alasan hukum itu diajarkan dan didakwahkan oleh Hizbut Tahrir, atau dengan alasan membahayakan NKRI, sesungguhnya telah menjatuhkan pelakunya ke dalam kekufuran atau kesesatan yang nyata.   Professor Dr. Asy Syaikh Wahbah al-Zuhaliy menyatakan:

وإنكار حكم من أحكام الشريعة التي ثبتت بدليل قطعي، أو زعم قسوة حكم ما كالحدود مثلاً، أو ادعاء عدم صلاحية الشريعة للتطبيق، يعتبر كفراً وردة عن الإسلام. أما إنكار الأحكام الثابتة بالاجتهاد المبني على غلبة الظن فهو معصية وفسق وظلم؛ لأن المجتهد بذل أقصى جهده لمعرفة الحق وبيان حكم الله تعالى، بعيداً عن أي هوى شخصي، أو مأرب نفعي، أو طلب سمعة أو شهرة زائفة، وإنما مستنده الدليل الشرعي، ورائده الحق، وشعاره الأمانة والصدق والإخلاص.
”Mengingkari salah satu hukum dari hukum-hukum syariat yang ditetapkan berdasarkan dalil qath’iy, atau menyakini keburukan hukum syariat apapun, hudud misalnya; atau menuduh ketidaklayakan hukum syari’ah untuk diterapkan, dianggap kekufuran dan murtad dari Islam.  Adapun pengingkaran terhadap hukum yang ditetapkan dengan ijtihad yang dibangun di atas dugaan kuat (ghalabat al-dhann), adalah kemaksiyatan, kefasikan, dan kedhaliman.  Sebab, seorang mujtahid mencurahkan kemampuan paling maksimalnya untuk mengetahui kebenaran dan menjelaskan hukum Allah swt, jauh dari hawa nafsu pribadi, tendensi kepentingan, atau mencari ketenaran, popularitas, atau kejumawaan.  Tetapi, sandaran seorang Mujtahid hanyalah dalil syariat semata; dan pencariannya hanyalah kebenaran; dan syi’arnya adalah amanah, kejujuran, dan keikhlasan.[ Syaikh Wahbah Zuhailiy, al-Fiqh al-Islaamiy wa Adillatuhu, Juz 1/25]

Seorang Muslim tidak boleh serampangan menolak, membenci, dan memberikan label-label buruk atas pemikiran ’aqidah maupun hukum syariat yang diyakini shahih oleh saudara Muslim yang lain.  Bahkan, jika pemikiran tersebut ditetapkan berdasarkan dalil qath’iy dan atau hukumnya telah disepakati para ulama, seorang Muslim wajib menghimpunkan dirinya ke dalamnya, tanpa memandang lagi organisasi, kelompok, maupun madzhab orang yang membawa pemikiran tersebut.  Adapun pemikiran-pemikiran yang didasarkan pada dalil dhanniy, seorang Muslim wajib tasamuh (tolerans) dan menghormati saudara Muslim yang berbeda pendapat dengan dirinya.  Ia tidak diperkenankan melarang, membenci, atau memaksa mereka untuk meninggalkan pendapatnya.  Ia juga tidak diperbolehkan menghalang-halangi mereka mendakwahkan dan mengajarkan pemikiran-pemikirannya. 

Seorang Muslim hanya diperbolehkan mengingkari dan menegakkan amar makruf nahi ’anil mungkar kepada siapa saja yang telah menyelisihi perkara-perkara yang telah ditetapkan berdasarkan dalil qath’iy, atau hukumnya telah disepakati para ulama.   Sebagaimana kaedah ke 35 di dalam Kitab Al-Asybah wa al-Nadhaair menyatakan:

لاَ يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيْهِ, وَ إِنَّمَا يُنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ 
“Tidak diingkari perkara yang masih diperselisihkan, dan yang diingkari hanyalah perkara yang sudah disepakati”. [Al-Imam al-Hafidh Suyuthiy, Al-Asybah wa An Nadhaair, I:285]

Setelah penjelasan ini, sungguh tidak pantas, haram, jauh dari akhlaqul karimah, dan menyelisihi prinsip baku yang diajarkan ulama ahlus sunnah wal jama’ah; menolak, mempersekusi, menghalang-halangi, dan membenci dakwah Khilafah dan syariah dengan berlindung di balik alasan ‘ ide ini dibawa oleh Hizbut Tahrir dan membahayakan negara sekuler yang bernama NKRI”.  Pelakunya wajib bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah swt, lebih-lebih lagi jika yang ia selisihi adalah pendapat dan pemikiran Hizbut Tahrir yang ditetapkan berdasarkan dalil qath’iy dan sudah menjadi kesepakatan ulama aswaja.

Kedua, dalam pandangan ulama aswaja, Khilafah atau Imamah menduduki posisi yang sangat penting dan urgen.  Tak seorang pun dari kaum Muslim boleh menolak, menyelisihi, dan memusuhinya, siapa pun yang menyampaikannya.  Imam Abu al-Ma’aliy al-Juwaini (Imam al-Haramain), seorang ulama besar madzhab Syafi’iy,  di dalam Kitab al-Irsyad mengatakan:

اَلْكَلَامُ فِى هذا الباب لَيْسَ مِنْ أُصُوْلِ الْاِعْتِقَادِ، وَالْخَطْرُ عَلَى مَنْ يَزِلُ فِيْهِ يُرَبِّى عَلَى الْخَطْرِ عَلَى مَنْ يَجْهَلُ أَصْله
“Pembicaraan dalam bab ini (imamah) tidak termasuk pokok-pokok aqidah (keyakinan), namun bahaya atas orang yang tergelincir di dalamnya lebih besar daripada orang yang tidak mengerti asalnya (maksudnya pokok-pokok agama Islam (‘aqidah atau ushuul al-diin).” [Imam al-Haramain (Abu al-Ma'ali al-Juwaini, Al Irsyaad, hal. 410, Penerbit Maktabah al Khanajiy, 1950, Kairo, Mesir]

Penjelasan Imam Al Haramain di atas untuk membedakan pendirian ulama aswaja dengan kelompok Syi’ah.  Kelompok Syi’ah memandang imamah bagian dari ‘aqidah.   Menurut kelompok Syi’ah, siapa saja yang salah dalam imamah sama artinya telah melanggar ‘aqidah, dan dihukumi kafir.  Adapun ulama aswaja berpendapat, bahwa Imamah atau Khilafah masuk dalam bab syari’ah.  Melanggarnya tidak secara otomatis mengkafirkan pelakunya.  Hanya saja, menurut mereka, bahaya orang yang salah dalam bab imamah,  lebih besar dibandingkan bahaya orang yang tidak mengetahui salah satu bagian dari ushuluddin.

Atas dasar itu, Imamah atau Khilafah termasuk kewajiban syariat yang penting dan urgen.  Pasalnya, eksistensi Khilafah merupakan penjamin penerapan syariat Islam secara kaaffah.  Tanpa Khilafah, banyak hukum Islam terlantar, dan kaum Muslim tidak memiliki pelindung atas harta, jiwa, dan kehormatan mereka.  Imam Al Ghazaliy menyatakan:

اَلِّديْنُ أُسٌّ وَالسُّلْطَانُ حَارِسٌ وَمَا لاَ أُسَّ لَهُ فَمَهْدُوْمٌ وَمَا لاَ حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ 
”Agama Islam adalah asas, sedangkan kekuasaan adalah penjaga.  Kekuasaan tanpa asas akan binasa, sedangkan agama tanpa penjaga akan lenyap”. [Imam al-Ghazali, Al-Iqtishaad fi al-I’tiqaad, Juz 1/76]

Khilafah atau imamah disepakati sebagai bagian dari pilar agama Islam (arkaan al-diin) Di dalam Kitab al-Farq Bain al-Firaq Imam al-Asyfirayaini rahimahullah ta’ala mengatakan:

الفصل الثالث من فصول هذا الباب في بيان الاصول التى اجتمعت عليها اهل السنة.  قد اتفق جمهور اهل السنة والجماعة على اصول من اركان الدين كل ركن منها يجب على كل عاقل بالغ معرفة حقيقته ولكل ركن منها شعب وفي شعبها مسائل اتفق اهل السنة فيها على قول واحد وضللوا من خالفهم فيها واول الاركان التى رأوها من اصول الدين اثبات الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم...والركن الثانى عشر في معرفة الخلافة والامامة وشروط الزعامة...
Pasal Ketiga: Di Antara Bagian-bagian Bab Ini; Penjelasan Masalah-masalah Ushul Yang  Ahlus Sunnah Telah Sepakat Di Atasnya.  Mayoritas ulama Ahlus Sunnah sepakat atas perkara-perkara ushul yang menjadi bagian dari rukun-rukun dien (pilkar-pilar agama Islam).  Setiap rukun dari rukun-rukun tersebut wajib atas setiap orang yang berakal dan baligh mengetahui hakekatnya.  Setiap rukun dari perkara-perkara ushuluddin memiliki cabang-cabang, dan di dalam cabang-cabang itu terdapat masalah-masalah yang ahlus sunnah wal jamamah telah menyepakatinya secara bulat, dan mereka menyesatkan siapa saja yang menyelisihi mereka dalam perkara-perkara tersebut, yakni: (1) Rukun Pertama, yang mereka (ahlus sunnah) pandang sebagai bagian dari ushuluddin: Penetapan hakekat-hakekat dan pengetahuan-pengetahuan atas yang khusus dan umum.[Itsbaat al-haqaaiq wa al-uluum ‘ala al-khushush wa al-‘umuum)….. (12) Rukun Kedua belas:  Khilafah dan Imamah, dan syarat-syarat pemimpin. (13) [Imam Asyfirayaini, al-Farq bain al-Firaq, hal. 279]

Di dalam Kitab al-Majmuu’ dinyatakan:

ومن ثم يأتي خطأ بعض المتكلمين في قولهم لو تكاف الناس عن الظلم لم يجب نصب الامام لان الصحابة رضى الله عنهم اجتمعوا على نصب الامام، والمراد بالامام الرئيس الاعلى للدولة، والامامة والخلافة وإمارة المؤمنين مترادفة، والمراد بها الرياسة العامة في شئون الدين والدنيا. ويرى ابن حزم أن الامام إذا أطلق انصرف إلى الخليفة، أما إذا قيد انصرف إلى ما قيد به من إمام الصلاة وإمام الحديث وإمام القوم.
“Lalu, ada kesalahan yang menimpa sebagian ahli kalam dalam perkataan mereka, seandainya manusia mampu terhindar dari kedzaliman, maka mereka tidak wajib mengangkat seorang Imam.  Pendapat ini salah, karena para shahabat ra bersepakat atas wajibnya mengangkat seorang Imam.  Yang dimaksud dengan al-Imam, tidak lain tidak bukan adalah kepala Negara.  Al-Imamah, al-Khilafah, Imaarat al-Mukminiin adalah mutaraadif (sinonim).  Sedangkan yang dimaksud dengan al-Imamah adalah kepemimpinan umum (al-riyaasah al-‘aamah) dalam mengatur urusan agama dan dunia. Ibnu Hazm berpendapat bahwa kata “al-Imam”, jika disebut secara mutlak, maka pengertiannya adalah al-khalifah. Adapun jika disebut dengan taqyid (pembatasan) maka maknanya adalah sesuai dengan batasan tersebut, misalnya, imam sholat, imam al-hadits, dan imam suatu kaum. [Imam An Nawawiy, Al-Majmuu’ Syarh al-Muhadzdzab, juz 19/191]

Syaikh al-Islaam, Imam Zakariya bin Mohammad bin Ahmad bin Zakariya al-Anshoriy di dalam Fath al-Wahab, menyatakan :

(فصل) في شروط الامام الاعظم، وفي بيان طرق انعقاد الامامة، وهي فرض كفاية كالقضاء
“(Pasal) tentang syarat-syarat Imam al-A’dzam dan penjelasan mengenai metode untuk  pengangkatan Imamah. Imamah hukumnya adalah fardlu kifayah seperti al-qadla’ (peradilan)”. [Imam Zakariya bin Mohammad bin Ahmad bin Zakariya al-Anshoriy, Fath al-Wahab bi Syarh Minhaj al-Thulaab, juz 2/268]

Di dalam Kitab al-Taaj wa al-Ikliil li Mukhtashar Khaliil,  disebutkan:

( وَالْإِمَامَةِ ) قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَبُو الْمَعَالِي : لَا يُسْتَدْرَكُ بِمُوجِبَاتِ الْعُقُولِ نَصْبُ إمَامٍ وَلَكِنْ يَثْبُتُ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَأَدِلَّةِ السَّمْعِ وُجُوبُ نَصْبِ إمَامٍ فِي كُلِّ عَصْرٍ يَرْجِعُ إلَيْهِ فِي الْمُلِمَّاتِ وَتُفَوَّضُ إلَيْهِ الْمَصَالِحُ الْعَامَّةُ ( وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ) 
“(Wa al-Imaamah): Imam al-Haramain Abu al-Ma’aaliy berkata: Mengangkat seorang Imam tidaklah bisa ditetapkan berdasarkan logika akal, tetapi ditetapkan berdasarkan ijma’ kaum Muslim dan dalil-dalil sam’iyyah; dan kewajiban mengangkat seorang Imam di setiap masa untuk mengembalikan kesukaran-kesukaran kepadanya, dan untuk diserahkan kemashlahatan umum kepadanya”.[Imam al-Muwaaq, al-Taaj wa al-Ikliil li Mukhtashar Khaliil, juz 5/131]

Urgensitas Khilafah tampak jelas dari kedudukan dan fungsinya bagi Islam dan kaum Muslim.   Dari sisi kedudukan, Khilafah adalah pemerintahan yang diwariskan Nabi saw, dijalankan para shahabat, dan terus dilestarikan hingga kejatuhan Khilafah Islamiyyah di Turki, pada tahun 1924 Masehi.   Khalifah, Imam, atau Amirul Mukminin, kepala negara Khilafah, oleh mayoritas ulama aswaja ditetapkan sebagai wakil atau pengganti Nabi saw dalam mengatur urusan umat Islam.  Ada pula yang mendudukkan Khalifah sebagai wakil Allah swt.  Adapun dari sisi fungsi, Khilafah merupakan pemerintahan yang bertugas mengatur seluruh urusan kaum Muslim dengan syariat Islam, menjaga Islam dan kaum Muslim, dan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.   Realitas kedudukan dan fungsi tersebut dapat disarikan dari ta’rif (definisi) Khilafah yang telah dirumuskan ulama aswaja. Syeikh Muhammad Abu Zahrah menyatakan:

( المذاهب السياسية كلها تدور حول الخلافة وهي الإمامة الكبرى ، وسميت خلافة لأن الذي يتولاها ويكون الحاكم الأعظم للمسلمين يخلف النبي  في إدارة شؤونهم ، وتسمى إمامة : لأن الخليفة كان يسمى إمامًا ، ولأن طاعته واجبة ، ولأن الناس كانوا  يسيرون وراءه كما يصلون وراء من يؤمهم الصلاة ) 
“Madzhab-madzhab politik, seluruhnya mendefinisikan Khilafah di seputar imamah al-kubra (kepemimpinan agung). Disebut khilafah karena pihak yang memegang jabatan khilafah dan yang menjadi penguasa agung atas kaum Muslim menggantikan Nabi SAW dalam mengatur urusan mereka. Disebut imamah karena, khalifah disebut Imam, dan karena taat kepadanya adalah wajib, dan karena manusia berjalan di belakang imam tersebut layaknya mereka shalat di belakang  orang yang mengimami mereka dalam shalat”.[ Syeikh Muhammad Abu Zahrah, Tarikh Al-Madzahib al-Islamiyyah, juz 1/21]

Ulama aswaja sepakat atas wajibnya kaum Muslim mengangkat seorang Khalifah.  Mereka tidak berselisih pendapat dalam masalah ini.

Dari Kalangan Ulama Hanafiyyah; Imam 'Alauddin al-Kasaniy, seorang ulama besar dari madzhab Hanafiy menyatakan;

وَلِأَنَّ نَصْبَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَرْضٌ ، بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْحَقِّ ، وَلَا عِبْرَةَ - بِخِلَافِ بَعْضِ الْقَدَرِيَّةِ - ؛ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ ، وَلِمِسَاسِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ؛ لِتَقَيُّدِ الْأَحْكَامِ ، وَإِنْصَافِ الْمَظْلُومِ مِنْ الظَّالِمِ ، وَقَطْعِ الْمُنَازَعَاتِ الَّتِي هِيَ مَادَّةُ الْفَسَادِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَصَالِحِ الَّتِي لَا تَقُومُ إلَّا بِإِمَامٍ ، ...
"Sebab, mengangkat seorang Imamul A'dzam (imam agung) adalah fardlu, tidak ada perbedaan pendapat di antara ahlul haq.  Tidak bernilai sama sekali –penyelisihan sebagian kelompok Qadariyyah--, dikarenakan adanya ijma' shahabat ra atas kewajiban itu. Dan juga dikarenakan adanya kebutuhan terhadap khalifah; agar bisa terikat dengan hukum-hukum (syariat); membela orang yang didzalimi dari orang yang dzalim; memutus perselisihan yang menjadi sebab kerusakan, dan kemashlahatan-kemashlahatan lain yang tidak mungkin bisa tegak tanpa adanya seorang imam…"[Imam al-Kasaaniy, Badaai` al-Shanaai` fiy Tartib al-Syaraai’, juz 14/406]

Hukum mengangkat seorang Khalifah atau al-Imam al-A’dham, menurut ulama madzhab Hanafiy adalah fardlu.  Dalam tradisi keilmuan madzhab Hanafiy, jika hukum suatu perkara adalah fardlu, maka menolak perkara tersebut adalah kafir tanpa ada keraguan.  Begitu pula jika seseorang meninggalkan kewajiban tersebut  disertai dengan peremehan dan penolakan, maka ia telah kafir.  Imam Sarakhsiy dalam Kitab Ushul al-Sarakhsiy menyatakan:

فالفرض اسم لمقدر شرعا لا يحتمل الزيادة والنقصان، وهو مقطوع به لكونه ثابتا بدليل موجب للعلم قطعا من الكتاب أو السنة المتواترة أو الاجماع... وحكم هذا القسم شرعا أنه موجب للعلم اعتقادا باعتبار أنه ثابت بدليل مقطوع به ولهذا يكفر جاحده، وموجب للعمل بالبدن للزوم الاداء بدليله، فيكون المؤدي مطيعا لربه والتارك للاداء عاصيا، لانه بترك الاداء مبدل للعمل لا للاعتقاد وضد الطاعة العصيان ولهذا لا يكفر بالامتناع عن الاداء فيما هو من أركان الدين، لا من أصل الدين إلا أن يكون تاركا على وجه الاستخفاف فإن استخفاف أمر الشارع كفر، فأما بدون الاستخفاف فهو عاص بالترك من غير عذر، فاسق لخروجه من طاعة ربه، فالفسق هو الخروج، 
”Fardlu adalah sebutan untuk "kadar tertentu" yang secara syar'iy tidak mengandung penambahan atau pengurangan; dan ia bisa dipastikan kebenarannya.  Sebab, fardlu ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang menghasilkan keyakinan secara pasti ('ilm qath'iy) baik yang bersumber dari al-Quran, Sunnah Mutawatir, atau Ijma'...Secara syar'iy hukum untuk kategori semacam ini menghasilkan keyakinan pasti; sebab, fardlu ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti.  Oleh karena itu, siapa saja yang mengingkari hukum semacam ini (fardlu) dianggap kafir.  Perkara fardlu harus diamalkan dengan anggota badan.  Orang yang menunaikannya adalah orang yang taat  kepada Rabbnya, dan siapa saja yang meninggalkannya adalah orang-orang yang maksiyat.  Sebab, ketika ia tidak menunaikannya, berarti ia telah membatalkan amal perbuatan, namun tidak membatalkan keyakinannya.  Sedangkan melanggar ketaatan termasuk kemaksiyatan.  Oleh karena itu, orang yang meninggalkan perbuatan yang termasuk rukun agama atau ushulul diin, tidak boleh dianggap kafir; kecuali jika orang yang meninggalkan perbuatan itu disertai dengan unsur meremehkan atau menolak hukum.  Pasalnya menolak atau meremehkan perintah Allah swt termasuk kekufuran.  Namun, jika ia meninggalkan perbuatan fardlu tersebut tidak disertai dengan penolakan atau peremehan, maka orang tersebut hanya terkategori orang yang berbuat maksiyat.  Pasalnya, ia telah meninggalkan kewajiban tanpa ada udzur.  Orang tersebut terkategori fasiq, jika ia keluar dari ketaatan kepada Tuhannya.  Sebab, al-fisq (fasik) bermakna al-khuruj (keluar)”.[Imam Sarakhsiy, Ushuul al-Sarakhsiy, Juz 1, hal. 111]

Di dalam Kitab Radd al-Muhtaar, juz 4/205, disebutkan:

( قَوْلُهُ وَنَصْبُهُ ) أَيْ الْإِمَامِ الْمَفْهُومِ مِنْ الْمَقَامِ ( قَوْلُهُ أَهَمُّ الْوَاجِبَاتِ ) أَيْ مِنْ أَهَمِّهَا لِتَوَقُّفِ كَثِيرٍ مِنْ الْوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَيْهِ ، وَلِذَا قَالَ فِي الْعَقَائِدِ النَّسَفِيَّةِ : وَالْمُسْلِمُونَ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ إمَامٍ ، يَقُومُ بِتَنْفِيذِ أَحْكَامِهِمْ ؛ وَإِقَامَةِ حُدُودِهِمْ ، وَسَدِّ ثُغُورِهِمْ ، وَتَجْهِيزِ جُيُوشِهِمْ ؛ وَأَخْذِ صَدَقَاتِهِمْ ، وَقَهْرِ الْمُتَغَلِّبَةِ وَالْمُتَلَصِّصَةِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ ، وَإِقَامَةِ الْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ ، وَقَبُولِ الشَّهَادَاتِ الْقَائِمَةِ عَلَى الْحُقُوقِ ؛ وَتَزْوِيجِ الصِّغَارِ وَالصَّغَائِرِ الَّذِينَ لَا أَوْلِيَاءَ لَهُمْ ، وَقِسْمَةِ الْغَنَائِمِ ا هـ ( قَوْلُهُ فَلِذَا قَدَّمُوهُ إلَخْ ) فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ أَوْ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ح عَنْ الْمَوَاهِبِ ، وَهَذِهِ السُّنَّةُ بَاقِيَةٌ إلَى الْآنَ لَمْ يُدْفَنْ خَلِيفَةٌ حَتَّى يُوَلَّى غَيْرُهُ  
“(Perkataannya: wa nashbuhu (mengangkatnya), maksudnya, (mengangkat) Imam Al-A’dzam (dan perkataannya: ahamm al-waajibaat (kewajiban yang paling penting)), yakni; mengangkat seorang Imam itu termasuk kewajiban yang paling penting, dikarenakan bergantungnya banyak kewajiban syariat kepadanya.  Oleh karena itu, Imam An Nasaafiy dalam al-‘Aqaaid al-Nasafiyyah berkata, “Kaum Muslim, sudah menjadi keharusan bagi mereka adanya seorang Imam yang tegak untuk melaksanakan hukum-hukum syariat, menegakkan hudud, memperkuat benteng-benteng, membentuk pasukan, mengambil zakat, mengalahkan para pemberontak dan mata-mata musuh, dan para pembegal, menegakkan sholat Jum’at dan Hari Raya, menerima kesaksian-kesaksian yang membuktikan atas hak-hak, menikahkan orang-orang lemah dan kecil yang tidak memiliki wali, dan membagikan ghanimah untuk mereka. (Perkataannya: Oleh karena itu para shahabat mendahulukannya (pengangkatan imamah)..dan seterusnya): sesungguhnya, Nabi saw wafat pada hari Senin dan dimakamkan pada hari Selasa, atau malam Rabu atau hari Rabu (h) dari al-Mawaahib. Sunnah ini tetap berlangsung hingga sekarang, yaitu, seorang Khalifah tidak akan dimakamkan sebelum diangkat Khalifah yang lain”.[Ibnu ‘Abidin, Radd al-Muhtaar, juz 4/205]

Kalangan Ulama Madzhab Malikiy; Imam Qurthubiy, seorang ulama dari Madzhab Malikiy menyatakan:

”... هَذِهِ اْلآيَةُ أَصْلٌ فِي نَصْبِ إِمَامٍ وَخَلِيْفَةٍ يُسْمَعُ لَهُ وَيُطَاعُ، لِتُجْتَمَعَ بِهِ الْكَلِمَةُ، وَتُنَفَّذَ بِهِ أَحْكَامُ الْخَلِيْفَةِ. وَلاَ خِلاَفَ فِي وُجُوْبِ ذَلِكَ بَيْنَ اْلاُمَّةِ وَلاَ بَيْنَ اْلاَئِمَّةِ إِلاَّ مَا رُوِيَ عَنِ اْلاَصَمِ..“
"..Ayat ini adalah dalil asal tentang wajibnya mengangkat seorang imam atau khalifah yang didengar dan ditaati, yang dengannya kalimat (persatuan umat) disatukan, dan dengannya dilaksanakan hukum-hukum khalifah.  Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban ini, baik di kalangan umat maupun kalangan para ulama, kecuali yang diriwayatkan dari Al-Asham…" (catatan: Al-Asham adalah orang Mu'tazilah yang berpendapat bahwa mengangkat seorang khalifah tidak wajib, dan dia dianggap sesat dan menyimpang dari kesepakatan kaum Muslim)”.[Imam Qurthubiy, Al Jaami’ li Ahkaam al-Quran, juz 1/264-265]

Di dalam Kitab al-Taaj wa al-Ikliil li Mukhtashar Khaliil,  disebutkan:

( وَالْإِمَامَةِ ) قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَبُو الْمَعَالِي : لَا يُسْتَدْرَكُ بِمُوجِبَاتِ الْعُقُولِ نَصْبُ إمَامٍ وَلَكِنْ يَثْبُتُ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَأَدِلَّةِ السَّمْعِ وُجُوبُ نَصْبِ إمَامٍ فِي كُلِّ عَصْرٍ يَرْجِعُ إلَيْهِ فِي الْمُلِمَّاتِ وَتُفَوَّضُ إلَيْهِ الْمَصَالِحُ الْعَامَّةُ ( وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ) 
“(Wa al-Imaamah): Imam al-Haramain Abu al-Ma’aaliy berkata: Mengangkat seorang Imam tidaklah bisa ditetapkan berdasarkan logika akal, tetapi ditetapkan berdasarkan ijma’ kaum Muslim dan dalil-dalil sam’iyyah. Kewajiban mengangkat seorang Imam di setiap masa untuk mengembalikan kesukaran-kesukaran kepadanya, dan untuk diserahkan kemashlahatan umum kepadanya”.[Imam al-Muwaaq, al-Taaj wa al-Ikliil li Mukhtashar Khaliil, juz 5/131]

Kalangan Ulama Madzhab Asy Syafi’iy ; Imam Abu Zakaria An Nawawiy, dari kalangan ulama madzhab Syafi'iy mengatakan;

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَى الْمُسْلِمِينَ نَصْبُ خَلِيفَةٍ وَوُجُوبُهُ بِالشَّرْعِ لَا بِالْعَقْلِ ، وَأَمَّا مَا حُكِيَ عَنْ الْأَصَمّ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَجِبُ ، وَعَنْ غَيْرِهِ أَنَّهُ يَجِبُ بِالْعَقْلِ لَا بِالشَّرْعِ فَبَاطِلَانِ ، 
"Para ulama sepakat bahwa sesungguhnya wajib atas kaum Muslim mengangkat seorang khalifah.  Dan kewajibannya (mengangkat seorang khalifah) ditetapkan berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal.  Adapun apa yang diriwayatkan dari al-Asham bahwa ia berkata, "Tidak wajib", dan selain Asham yang menyatakan bahwa mengangkat seorang khalifah wajib namun berdasarkan akal bukan berdasarkan syariat , maka dua pendapat ini bathil". [Imam Abu Zakaria An Nawawiy, Syarah Shahih Muslim, juz 6/291]

Di dalam Kitab Raudlat al-Thaalibiin wa ’Umdat al-Muftiin, disebutkan:

الفصل الثاني في وجوب الإمامة وبيان طرقها, لا بد للأمة من إمام يقيم الدين وينصر السنة وينتصف للمظلومين ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها.قلت تولي الإمامة فرض كفاية فإن لم يكن من يصلح إلا وأحد تعين عليه ولزمه طلبها إن لم يبتدئوه والله أعلم.
“Pasal kedua tentang kewajiban Imamah dan penjelasan mengenai jalan-jalan (menegakkan) Imamah.  Sudah menjadi sebuah keharusan bagi umat adanya seorang Imam yang menegakkan agama, menolong sunnah, menolong orang-orang yang didzalimi, memenuhi hak-hak dan menempatkan hak-hak pada tempatnya.  Saya berpendapat bahwa menegakkan Imamah adalah fardlu kifayah.  Jika tidak ada lagi orang yang layak (menjadi seorang Imam) kecuali hanya satu orang, maka ia dipilih menjadi Imam dan wajib atas orang tersebut menuntut jabatan Imamah jika orang-orang tidak meminta dirinya terlebih dahulu.  Wallahu A’lam”. [Imam An Nawawiy, Raudlat al-Thaalibiin wa ‘Umdat al-Muftiin, juz 3/433]

Syaikh al-Islaam, Imam Zakariya bin Mohammad bin Ahmad bin Zakariya al-Anshoriy di dalam Fath al-Wahab, menyatakan :

(فصل) في شروط الامام الاعظم، وفي بيان طرق انعقاد الامامة، وهي فرض كفاية كالقضاء
“(Pasal) tentang syarat-syarat Imam al-A’dzam dan penjelasan mengenai metode untuk  pengangkatan Imamah. Imamah hukumnya adalah fardlu kifayah seperti al-qadla’ (peradilan)”. [Imam Zakariya bin Mohammad bin Ahmad bin Zakariya al-Anshoriy, Fath al-Wahab bi Syarh Minhaj al-Thulaab, juz 2/268]

Dari Kalangan Ulama Madzhab Hanbali; Imam Umar bin Ali bin Adil Al Hanbali, seorang ulama madzhab Hanbaliy menyatakan;

...وَقَالَ « اِبْنُ الْخَطِيْبِ » : اَلْخَلِيْفَةُ : اِسْمٌ يَصْلُحُ لِلْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ كَمَا يَصْلُحُ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ...   ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ اْلآيَةُ دَلِيْلٌ عَلَى وُجُوْبِ نَصْبِ إِمَامٍ وَخَلِيْفَةٍ يُسْمَعُ لَهُ وَيُطَاعُ ، لِتُجْتَمَعَ بِهِ الْكَلِمَةُ ، وَتُنَفَّذَ بِهِ أَحْكَامُ الْخَلِيْفَةِ ، وَلاَ خِلاَفَ فِي وُجُوْبِ ذَلِكَ بَيْنَ اْلأَئِمَّةِ إِلاَّ مَا رُوِيَ عَنِ الْأَصَمِّ ، وَأَتْبَاعِهِ ..."
"Berkata (Ibnu al-Khathiib): al-Khalifah adalah kata benda (isim) yang layak digunakan untuk tunggal maupun jamak, sebagaimana ia juga layak untuk laki-laki dan perempuan…..Lalu ia berkata, "Ayat ini (Al Baqarah:30) adalah dalil yang menunjukkan kewajiban mengangkat seorang imam atau khalifah yang wajib didengar dan ditaati, yang dengannya disatukan kalimat (persatuan umat), dan dilaksanakan hukum-hukum khalifah. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban itu antara para ulama kecuali yang diriwayatkan dari al-Asham dan pengikutnya.." [Imam Umar bin Ali bin Adil Al Hanbaliy, Tafsirul Lubab fii 'Ulumil Kitab,  juz 1 hal 204]

Inilah pendapat yang diketengahkan ulama dari kalangan empat madzhab mengenai wajibnya mengangkat seorang Khalifah, Amirul Mukminin, atau Imam bagi seluruh kaum Muslim di dunia.  Seluruhnya sepakat bahwa mengangkat seorang Khalifah atau Imam setelah berakhirnya zaman kenabian adalah wajib.  Ketentuan itu ditunjukkan oleh perilaku generasi shahabat dan salafus shalih dari kalangan umat Islam.  Hukum ini pula yang dipegang, didakwahkan, dan diajarkan Hizbut Tahrir.  Lantas, bagaimana mungkin ada orang yang mengaku Mukmin, justru memusuhi dan menghambat hukum wajib yang telah disepakati ulama aswaja yang diserukan Hizbut Tahrir?  Bukankah seharusnya mereka menerima dengan sepenuh penerimaan?

Lebih dari itu, ulama aswaja menetapkan kewajiban mengangkat seorang Khalifah sebagai kewajiban paling penting.  ‘Allamah Ibnu Hajar al-Haitamiy Asy Syafi’iy, di dalam kitab Ash Shawaa'iqul Muhriqah menyatakan:

اِعْلَمْ أَيْضًا أَنَّ الصَّحَابَةَ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالىَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ أَجْمَعُوْا عَلَى أَنَّ نَصْبَ اْلإِمَامِ بَعْدَ اِنْقِرَاضِ زَمَنِ النُّبُوَّةِ وَاجِبٌ بَلْ جَعَلُوْهُ أَهَمَّ الْوَاجِبَاتِ حَيْثُ اشْتَغَلُوْا بِهِ عَنْ دَفْنِ رَسُوْلِ اللهِ وَاخْتِلاَفُهُمْ فِي التَّعْيِيْنِ لاَ يَقْدِحُ فِي اْلإِجْمَاعِ الْمَذْكُوْرِ
"Ketahuilah juga; sesungguhnya para shahabat ra seluruhnya telah bersepakat bahwa mengangkat seorang imam (khalifah) setelah berakhirnya zaman kenabian adalah wajib; bahkan mereka menjadikan kewajiban tersebut (mengangkat seorang imam/khalifah) sebagai kewajiban yang paling penting.  Sebab, mereka lebih menyibukkan diri dengan kewajiban tersebut daripada kewajiban menyelenggarakan jenazah Rasulullah saw.  Perbedaan pendapat di antara mereka mengenai ta'yiin (siapa yang paling layak menjabat khalifah) tidak merusak ijma' yang telah disebut.." [Allamah Ibnu Hajar al-Haitamiy Asy Syafi’iy, Ash Shawaa'iqul Muhriqah, juz 1/25]

Di dalam Kitab Jam’u al-Wasaail fiy Syarh al-Syamaail, dinyatakan sebagai berikut:

(وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ) أَيْ : أَكْثَرُهُمْ (يَتَشَاوَرُونَ) أَيْ : فِي أَمْرِ الْخِلَافَةِ الْوَاوُ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ أَوِ الْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ وَإِلَّا فَالْقَضِيَّةُ وَاقِعَةٌ قَبْلَ الدَّفْنِ كَذَا ذَكَرَهُ الطَّبَرِيُّ صَاحِبُ الرِّيَاضِ النَّضِرَةِ أَنَّ الصَّحَابَةَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ نَصْبَ الْإِمَامِ بَعْدَ انْقِرَاضِ زَمَنِ النُّبُوَّةِ مِنْ وَاجِبَاتِ الْأَحْكَامِ بَلْ جَعَلُوهُ أَهَمَّ الْوَاجِبَاتِ حَيْثُ اشْتَغَلُوا بِهِ عَنْ دَفْنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَاخْتِلَافُهُمْ فِي التَّعْيِينِ لَا يَقْدَحُ فِي الْإِجْمَاعِ الْمَذْكُورِ وَكَذَا مُخَالَفَةُ الْخَوَارِجِ وَنَحْوِهِمْ فِي الْوُجُوبِ مِمَّا لَا يُعْتَدُّ بِهِ ؛ لِأَنَّ مُخَالَفَتَهُمْ كَسَائِرِ الْمُبْتَدِعَةِ لَا تَقْدَحُ فِي الْإِجْمَاعِ وَلِتِلْكَ الْأَهَمِّيَّةِ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ أَبُو بَكْرٍ خَطِيبًا فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ ، وَلَا بُدَّ لِهَذَا الْأَمْرِ مِمَّنْ يَقُومُ بِهِ فَانْظُرُوا وَهَاتُوا رَأْيَكُمْ فَقَالُوا : صَدَقْتَ وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ (فَقَالُوا) أَيْ :
(Kaum Muhajirin bersepakat), maksudnya: mayoritas mereka (bermusyawarah): yakni tentang urusan Khilafah.  Huruf wawu untuk menunjukkan kemuthlakan jamak atau kalimat haaliyyah; dan jika tidak maka urusan itu sudah terjadi sebelum penyelenggaraan jenazah, sebagaimana dituturkan oleh Imam Ath Thabariy, pengarang Kitab al-Riyaadl al-Nadlrah menyatakan, bahwasanya para shahabat bersepakat bahwa mengangkat seorang Imam setelah berakhirnya zaman kenabian termasuk kewajiban-kewajiban hukum, bahkan mereka menjadikannya sebagai kewajiban yang paling penting, dikarenakan mereka lebih menyibukkan diri dalam urusan itu dibandingkan penyemayaman jenazah Rasulullah saw. Perbedaan pendapat di kalangan mereka dalam menentukan siapa yang paling berhak menduduki jabatan itu (at-ta’yiin) tidaklah menciderai kesepakatan (ijma’) yang telah disebut (kesepakatan shahabat mengenai wajibnya mengangkat seorang Imam).  Demikian pula penentangan kelompok Khawarij dan kelompok-kelompok yang sehaluan dengan Khawarij mengenai kewajiban (mengangkat seorang Imam), termasuk perkara yang tidak perlu diperhitungkan.  Sebab, penentangan mereka, seperti halnya ahli bid’ah yang lain tidak akan mampu menciderai ijma’.  Begitu pentingnya masalah itu (pengangkatan seorang Imam), tatkala Rasulullah saw wafat, Abu Bakar ra berkhuthbah, “Wahai manusia, barangsiapa menyembah Mohammad saw, sesungguhnya Mohammad saw telah wafat, dan barangsiapa menyembah kepada Allah swt, sesungguhnya Allah Hidup tidak mati.  Sudah seharusnya untuk urusan ini (nashb al-khilafah) ada orang yang menegakkannya, maka perhatikan dan sampaikan pandangan kalian”.  Maka, mereka berkata,”Anda benar, dan kaum Muhajirin pun bersepakat..” [‘Ali bin (Sulthan) Mohammad (Abu al-Hasan Nuur al-Diin al-Mulaa al-Harawiy al-Qaariy, Jam’u al-Wasaail fiy Syarh al-Syamaail, Juz 2/219]

Tegaknya kembali Khilafah juga ditetapkan ulama aswaja menjadi salah satu bagian dari bisyarah Nabi saw (kabar gembira Nabi saw). Di dalam sunnah, banyak dituturkan riwayat-riwayat yang berisi bisyarah (kabar gembira) tegaknya kekhilafahan Islam yang kekuasaannya meliputi timur dan barat bumi.   Di antara hadits-hadits yang berbicara tentang bisyarah Rasulullah saw adalah sebagai berikut:

Imam Ahmad menuturkan sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)
"Akan datang kepada kalian masa kenabian, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Kemudian, Allah akan menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya.  Setelah itu, akan datang masa Kekhilafahan 'ala Minhaaj al-Nubuwwah; dan atas kehendak Allah masa itu akan datang.  Lalu, Allah menghapusnya jika Ia berkehendak menghapusnya.  Setelah itu, akan datang kepada kalian, masa raja menggigit (raja yang dzalim), dan atas kehendak Allah masa itu akan datang.  Lalu, Allah menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya.  Setelah itu, akan datang masa raja dictator (pemaksa); dan atas kehendak Allah masa itu akan datang; lalu Allah akan menghapusnya jika berkehendak menghapusnya.  Kemudian, datanglah masa Khilafah 'ala Minhaaj al-Nubuwwah (Khilafah yang berjalan di atas kenabian).  Setelah itu, beliau diam".[HR. Imam Ahmad]

Di dalam hadits-hadits shahih, Nabi Mohammad saw telah mengabarkan kabar gembira (bisyarah) kepada kaum Muslim tentang kekuasaan umat Islam yang mencakup seluruh muka bumi.   Riwayat-riwayat yang menuturkan kekuasaan kaum Muslim mulai dari timur dan barat, menunjukkan bahwasanya kekhilafahan Islam akan ditegakkan kembali di muka bumi.  Pasalnya, perluasan kekuasaan kaum Muslim hanya akan terjadi jika di sana ada penaklukkan-penaklukkan.  Penaklukkan-penaklukkan hanya terjadi jika di sana ada pasukan perang yang dilengkapi oleh piranti perang yang kuat dan canggih. Semua itu tidak akan terwujud kecuali ada negara super power yang tegak di atas ’aqidah dan syariat Islam.  Negara itu tidak lain tidak bukan adalah Khilafah Islamiyyah.

Di antara riwayat-riwayat yang berbicara tentang kekuasaan kaum Muslim yang mencakup timur dan barat adalah sebagai berikut.  Imam Muslim menuturkan sebuah hadits dari Tsauban, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

ِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا...“ (أخرجه الامام مسلم, صحيح مسلم 4:2215 , الترمذي, سنن الترمذي 4:472 ,ابو داود,سنن ابو داود,4:97)
”Sesungguhnya Allah swt telah mengumpulkan (dan menyerahkan) bumi kepadaku, sehingga aku bisa menyaksikan timur dan baratnya.  Sesungguhnya umatku, kekuasaannya akan mencapai apa yang telah dikumpulkan dan diserahkan kepadaku”.[HR. Imam Muslim, Tirmidziy, dan Abu Dawud]

Al-Hafidz al-Khaathabiy berkata:

”.. وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْأَرْضَ زُوِيَتْ لِي جُمْلَتُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَرَأَيْت مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا , ثم هي تفتح لأمتي جزأ فجزأ حتى يصل ملك أمتي إلى كل أجزائها... (العلامة الشيخ محمد عبد الرحمن المباركفوري, تحفة الاحوذي بشرح سنن الترمذي,4:468)
”..Maknanya adalah, sesungguhnya bumi telah dikumpulkan dan diserahkan kepadaku seluruhnya secara serentak, sehingga aku bisa menyaksikan timur dan baratnya.  Kemudian, bumi akan ditaklukkan untuk ummatku bagian demi bagian, hingga kekuasaan umatku meliputi seluruh bagian muka bumi”..[Imam al-Mubarakfuriy, Tuhfat al-Ahwadziy bi Syarh Sunan al-Tirmidziy, juz 4/468]

Imam An Nawawiy Asy Syafi’iy ra, menyatakan:

..فيه إشارة إلى أن ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده في جهتي المشرق والمغرب وهكذا وقع وأما في جهتي الجنوب والشمال فقليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب انتهى (العلامة الشيخ محمد شمس الحق العظيم, عون المعبود بشرح سنن ابو داود, 9:292)
”Di dalam hadits ini ada isyarat bahwasanya kekuasaan umat ini akan membentang (membesar) pada arah timur dan barat, dan inilah yang telah terjadi.  Adapun pada arah selatan dan utara, maka itu lebih kecil jika dinisbahkan kepada timur dan barat. Selesai.”[Imam Syams al-Haqq al-’Adziim, ’Aun al-Ma’buud bi Syarh Sunan Abu Dawud, juz 9/292]

Sebagaimana dijelaskan di atas, Khilafah Islamiyyah yang diperjuangkan Hizbut Tahrir hakekatnya adalah Khilafah atau Imamah yang telah dijelaskan eksistensi dan hukumnya oleh ulama aswaja.  Lantas, atas dasar apa mereka menolak Khilafah ‘ala Hizbut Tahrir’, sedangkan yang diusung dan diperjuangkan Hizbut Tahrir adalah Khilafah sama yang telah dijelaskan berbagai sisinya oleh ulama aswaja dalam kitab-kitab mu’tabar mereka?  Jangan-jangan mereka adalah musuh-musuh Islam dan kaum Muslim yang menyaru sebagai seorang Muslim?

Ketiga,  Khilafah yang didakwahkan dan diperjuangkan Hizbut Tahrir, memiliki fakta dan realitas yang bisa diindera dan dipahami.  Khilafah yang diperjuangkan Hizbut Tahrir bukanlah pemikiran atau ide khayali yang tidak memiliki sandaran dalil dan argumentasi.   Bahkan, dalam konteks berdalil, Hizbut Tahrir membatasi diri dengan hanya merujuk kepada dalil-dalil mu’tabar, dan tidak menggunakan syubhat al-dalil, semacam mashalih mursalah, pendapat shahabat, istihsan, syar’u man qablanaa, ijma’ mujtahidin, ma’alat al-af’al, dan syubhat dalil lainnya.  Di sisi lain, metode ijtihad dan istinbath yang digunakan Hizbut Tahrir merupakan metode sama yang digunakan oleh para ulama ushul mu’tabar.  Tidak ada satupun yang asing dan menyimpang dalam pendalilan maupun metode ijtihadnya.  Selain itu, Hizbut Tahrir juga menyandarkan kepada apa yang disebut dengan quwwat al-dalil (kekuatan dalil), sehingga pemikiran dan pendapat yang dikeluarkan merupakan pendapat terkuat, jernih dan mendalam –-menurut Hizbut Tahrir.

Dari berbagai macam pemikiran dan pendapat tentang Khilafah yang dikeluarkan Hizbut Tahrir, ada yang bersumber dari dalil-dalil qath’iy, dan ada pula yang bersumber dari dalil-dalil dhanniy.  Adapula yang hukumnya sudah disepakati ulama (mujma’ ‘alaihi) dan ada pula yang masih diperselisihkan hukumnya (mukhtalaf fiih).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam ranah khilafiyyah, seorang Muslim tidak boleh mengingkari, menghambat, menghalang-halangi, atau memaksa saudaranya untuk meninggalkan pendapat yang diadopsinya, apalagi berusaha menghentikan aktivitas dakwah dan mengajarkan pendapatnya kepada orang lain.   Pasalnya, amar makruf nahi ‘anil mungkar tidak berlaku dalam masalah-masalah yang hukumnya masih diperselisihkan di kalangan para ulama. BERSAMBUNG

0 Response to "Penjelasan Lurus, Jernih, dan Mendalam Bagi Mereka Yang Menolak “Khilafah Ala Hizbut Tahrir”"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel