Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jaring Pengaman Sosial Kapitalis ditengah Wabah Covid-19

Pemerintah mengeluarkan enam program jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang terdampak covid-19. Namun upaya ini diduga salah satu bentuk cuci tangan pemerintah dalam mengurusi rakyatnya.

Oleh : Lia Eviyanti, S.I.K (Aktivis dan Pendidik)

Ditengah pandemi virus covid-19 yang terus mewabah. Pemerintah mengeluarkan enam program jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang terdampak covid-19. Namun upaya ini diduga salah satu bentuk cuci tangan pemerintah dalam mengurusi rakyatnya.

Berikut adalah enam program jaring pengaman sosial yang dibuat pemerintah dalam upaya menekan dampak covid-19.

Pertama, PKH (Program Keluarga Harapan) jumlah penerima dari 9,2 juta jadi 10 juta keluarga penerima manfaat, besaran manfaatnya dinaikkan 25 persen. Misalnya, ibu hamil naik dari Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta per tahun, komponen anak usia dini Rp3 juta per tahun, disabilitas Rp2,4 juta per tahun dan kebijakan ini efektif April 2020.

Kebijakan kedua, kartu sembako, di mana jumlah penerimanya akan dinaikkan menjadi 20 juta penerima manfaat dan nilainya naik 30 persen dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu dan akan diberikan selama sembilan bulan.

Program ketiga, kartu prakerja yang anggarannya dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun.

Selanjutnya, keempat, terkait tarif listrik untuk pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama tiga bulan ke depan, yaitu April, Mei, dan Juni 2020. Sementara untuk tarif pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50 persen atau membayar separuh saja untuk April, Mei, dan Juni 2020.

Kelima, untuk mengantisipasi kebutuhan pokok, pemerintah mencadangkan dana Rp25 triliun untuk operasi pasar dan logistik.

Keenam, keringanan pembayaran kredit bagi para pekerja informal, baik ojek online, sopir taksi, UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian dan kredit di bawah Rp10 miliar. (suarasurabaya.net)

JARING PENGAMAN SOSIAL KAPITALIS

Program Pemerintah ini terkesan menjadi solusi untuk menghadapi pandemi corona. Terutama bagi masyarakat lapisan bawah. Pemerintah rela mengucurkan dana negara triliunan rupiah demi memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Sayang seribu sayang, bukan lagi rahasia bahwa pada kenyataannya keuangan negara saat ini sedang koleps. Yang jadi pertanyaan adalah benarkah anggaran itu ada? Dan dari mana sumbernya?

Menteri Keuangan Sri Mulyani memang menyampaikan bahwa ada beberapa sumber dana yang akan dipakai untuk keperluan tersebut. Di antaranya, (1) dari dana sisa anggaran lebih (SAL) sebanyak 160 T. (2) dari dana yang disimpan di Badan Layanan Umum. (3) dari dana yang sebelumnya dialokasikan untuk penyertaan modal negara.

Di luar sumber itu, pemerintah juga menyebut akan menggunakan dana abadi yang ada, tanpa menyebut dana abadi yang mana. Serta akan menerbitkan surat utang “pandemic bond” yang justru sangat kontroversial. Selain karena jumlahnya yang sangat besar, juga berjangka sangat panjang. Hal ini tentu akan menjadi beban pemerintah dan rakyat di masa yang akan datang.

Oleh karenanya sangat dipertanyakan, apakah program itu bisa benar-benar membawa kebaikan bagi masyarakat Indonesia selama wabah corona berlangsung. Karena faktanya, pemerintah hanya melakukan pencitraan semata. Bukan benar-benar sedang memberi solusi.

Pemerintah hanya sedang mengobral janji-janji. Jaring Pengaman Sosial misalnya, ketika pemerintah menyebut akan meningkatkan alokasi dana dan jumlah sasaran yang dikaitkan dengan solusi corona, maka sesungguhnya rencana ini adalah proyek yang sudah ditetapkan jauh sebelum terjadi corona.

Program PKH Dalam RPJMN 2019-2024 Kemensos dan Perpres No. 61 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, memang sudah disebutkan soal rencana peningkatan jumlah sasaran dan besaran penerima PKH.

Namun itu untuk kondisi “normal”, bukan sebagai solusi saat terjadi wabah seperti sekarang. Sehingga wajar jika klaim JPS sebagai solusi corona, disebut-sebut sebagai modifikasi kampanye yang isinya tipu-tipu belaka.

Program PKH ini sebenarnya adalah program jangka panjang yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan antargenerasi yang dinilai belum tentu tepat. Apalagi di masa wabah ini jumlah masyarakat miskin dipastikan semakin bertambah banyak.

Begitu juga dengan program kartu sembako yang hanya 200 ribu per bulan dan ditujukan hanya untuk 20 juta penduduk miskin. Ini pun nyatanya bukan program baru. Hanya saja, sebelumnya dilakukan per tiga bulan, dan sekarang diubah menjadi tiap bulan.

Namun lagi-lagi, muncul pertanyaan, bagaimana dengan nasib para pekerja informal harian serta penduduk yang sebelumnya termasuk rentan miskin yang justru kian miskin setelah wabah corona melanda? Dan bagaimana nasib para penerima program setelah wabah corona berakhir?

Apalagi untuk program kartu prakerja. Program ini tak masuk akal karena saat semua orang di intruksikan untuk stay at home, sebagian lainnya justru didanai untuk mengikuti pelatihan.

Adapun untuk program subsidi listrik, faktanya tidak semua pelanggan 450 V dan 900 V bisa menikmati apa yang digembar-gemborkan Pemerintah selama ini. Dan yang menikmati pun belum jelas nasibnya setelah 3-4 bulan ke depan. Dan dibalik subsidi listrik yang diterima pengguna listrik 450 V dan 900 V, ternyata para pelanggan listrik 1300 V ke atas, justru harus membayar lebih mahal dari biasanya. Itu pun tanpa pemberitahuan sama sekali.

Padahal tak semua pelanggan pada golongan tersebut terkategori penduduk kaya. Karena banyak para pengguna yang memanfaatkan listrik untuk usaha kecil-kecilan di rumah.

Lagi lagi pada faktanya, sejak jauh sebelum virus corona mewabah, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang sudah buruk akibat kesalahan pengelolaan negara.

Pemerintah enggan mengakui keteledorannya atas pengelolaan negara. Pemerintah lebih berpihak pada sistem kapitalis sekuler yang dianggap sebagai jalan terbaik mewujudkan kebaikan. Atau bisa jadi karena standar kebaikan bagi mereka, adalah kebaikan bagi pribadi dan golongannya.

Sedangkan jaring pengaman sosial sendiri sampai hari ini Pemerintah belum dapat memastikan kapan pelaksanaan penyalurannya. Hal ini disandarkan pada alasan terkendala pendataan pekerja informal yang terdampak virus corona.

Dari total anggaran covid-19 sebesar Rp. 405,1 triliun, sebanyak Rp. 110 triliun diantaranya akan digunakan untuk perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat dengan strata ekonomi lapisan bawah.

Namun Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa anggaran ini masih berbentuk gelondongan. Pemerintah membutuhkan data yang baru akan dikoordinasikan dengan BPJS Tenaga Kerja. Hal ini tentu akan semakin mempersulit dan memperlambat penyaluran jaring pengaman sosial.

Yang mengherankan, Menkeu berencana akan membuka rekening khusus untuk menamping donasi dunia usaha yang ingin membantu kegiatan pencegahan atau penanganan virus corona. Tindakan ini membuktikan bahwa sebenarnya negara tidak memiliki dana untuk merealisasikan jaring pengaman sosial yang dijanjikan.

KEBIJAKAN NEGARA ISLAM

Islam agama yang sempurna. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dengan baik, mulai dari bangun tidur hingga bangun Negara. Ketika ada wabah, negara memberlakukan lockdown di wilayah yang terdampak wabah.

Dalam hal ini Pemerintah berkewajiban mengurusi urusan rakyatnya, termasuk memenuhi kebutuhan pokoknya selama wabah berlangsung.

Namun yang terjadi saat ini Pemerintah justru mengambil jalan kompromi dengan kepentingan-kepentingan para kapitalis diatas kepentingan rakyatnya. Nyawa manusia bisa hilang begitu saja karena Pemerintah berlepas tangan atas tanggungjawabnya dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya, terlebih di situasi wabah seperti ini. Seharusnya Pemerintah mampu berpikir cemerlang, jika perekonomian negara mati maka bisa dibangkitkan lagi, namun jika nyawa manusia yang mati maka tidak akan bisa dihidupkan kembali.

Nyawa dan kehidupan dalam pandangan Islam sangat berarti. Nyawa dalam Ushul Fiqih masuk dalam kategori "al-Dharūriyāt al-Khamsah" (lima hal primer yang wajib dipelihara).

Artinya, nyawa manusia tidak bisa dihilangkan begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. Tak peduli nyawa orang muslim ataupun kafir.

Namun nyatanya itulah yang terjadi pada Pemerintah saat ini. Pemerintah lebih manut pada sistem Kapitalis Sekuler yang rusak daripada taat pada syariat Islam yang datangnya dari Allah SWT.

Allah SWT berfirman,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ
Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.” (QS Thaha: 124)

Post a Comment for "Jaring Pengaman Sosial Kapitalis ditengah Wabah Covid-19"