Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Seriuskah Pemerintah Tangani Wabah?

Penulis : Rini Ummu Janissa

Tak habis pikir. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi wabah covid-19 kian jauh dari kata waras. Meminjam istilah rocky gerung yang viral. Dimana akal sehat? Bicara tentang akal sehat, nyatalah bahwa pemerintah sudah tak sehat. Akalnya.

Rakyat meminta lock down sedari awal sebelum virus menyebar. Katanya sayang perekonomian bakal anjlok, padahal sebelum virus menyerang pun perekonomian negeri ini sudah terseok-seok. Setelah terasa sesak dengan desakan berbagai pihak terbitlah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Rakyat diminta social distancing. Lucu nya malah, membiarkan TKA china bebas masuk dengan suka hati. Seriuskah pemerintah mengurus rakyat. Kemana akal sehat?

Kemudian Mensesneg dan Jubir sibuk ralat penyataan tentang membolehkan masyarakat mudik saat lebaran. Dari laman kompas.com (2/4/2020), menuliskan bahwa Menteri Sekretaris Negara Pratikno merevisi pernyataan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo membolehkan masyarakat mudik lebaran. Revisi itu disampaikan lewat sebuah grup WhatsApp yang beranggotakan wartawan, sejumlah menteri kabinet kerja dan pejabat Istana. Fadjroel sendiri berada dalam grup itu. Pratikno awalnya mengirim tautan berita pernyataan Fadjroel yang menyebut bahwa warga boleh mudik selama melakukan karantina 14 hari setibanya di kampung halaman. Pratikno menilai pernyataan Fadjroel itu tidak tepat. "Yang benar adalah: Pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik," kata Pratikno.

Heran. Kenapa terjadi dua pernyataan yang tidak seragam seperti itu. Mungkinkah, kebijakan tersebut lahir dari hasil rapat yang berbeda atau hanya, upaya ngeles pemerintah saja. Pemerintah terkesan doyan melahirkan kebijakan yang berbau pencitraan oriented demi mempertahankan kursi panas. Agar tak terjungkal. Terlepas dari itu semua, alasannya lagi-lagi soal agar tidak membunuh kegiatan-kegiatan ekonomi. Masih searah dengan kebijakan PSBB. Artinya pemerintah enggan mencukupi kebutuhan pokok selama masa pandemi.

Lebih mengejutkan lagi, bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly mengusulkan untuk membebaskan narapidana kasus korupsi yang mulai dibahas di Istana. Rencana tersebut diusulkan Yasonna untuk menghindari kelebihan kapasitas lapas demi mencegah penyebaran virus corona. Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono mengaku baru saja menyampaikan usulan kepada Presiden Joko Widodo atas rencana Yasonna tersebut.

"Tim saya sendiri baru saja menyampaikan usulan untuk disampaikan ke Presiden. Jadi masih dalam proses," kata Dini kepada Kompas.com, Jumat (3/4/2020).
Keterkaitannya sangat jauh bukan? Itulah mengapa kini rakyat sudah semakin jeli mencermati berbagai kebijakan pemerintah yang membuang jauh nilai kehormatannya sendiri. Ditengah wabah yang menghancurkan hati rakyat karena korban jiwa yang terus berjatuhan. Pemerintah malah sibuk membuat kebijakan yang melukai hati rakyat. Pernyataan senada datang dari Peneliti ICW Sebagaimana dikutip dari laman detik.com (2/4/2020), Kurnia Ramadhana mengatakan, "Tidak ada kaitannya pembebasan napi korupsi sebagai pencegahan Corona. Hal ini disebabkan karena Lapas Sukamiskin justru memberikan keistimewaan satu ruang sel diisi oleh satu narapidana kasus korupsi. Justru ini bentuk social distancing yang diterapkan agar mencegah penularan." tutur dia.

Selain itu Kurnia Ramadhana menyatakan bahwa Menteri Hukum dan HAM tidak memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Penting untuk dipahami bahwa kejahatan korupsi tidak bisa disamakan dengan bentuk kejahatan lainnya. Selain telah merugikan keuangan negara, korupsi juga merusak sistem demokrasi, bahkan dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu, mempermudah narapidana korupsi untuk terbebas dari masa hukuman bukan merupakan keputusan yang tepat.

Bahkan, Direktur YLBHI Asfinawati mengatakan membebaskan narapidana korupsi tidak akan menghilangkan permasalahan over crowding yang ada di penjara. "Ini kan ketahuan banget, curang banget si Yasonna ini," ujar Asfin kepada Tagar, Jumat, 3 April 2020. (tagar.id/).

Penanggulangan covid-19 tak akan berkepanjangan jika sedari awal pemerintah memiliki kesadaran terkait karantina/lockdown yang juga dianjurkan dalam Islam. Maka tentu akan terputus rantai penyebarannya dengan cepat. Namun, teramat disayangkan. Upaya pemerintah mengatasi persoalan ini sungguh tidak serius. Justru tanpa lockdown, akan menguras persoalan ekonomi semakin panjang.

Itulah mengapa dalam islam pentingnya bagi seorang pemimpin memahami ajaran islam dengan betul sehingga Ia akan mampu memenuhi isi bumi dengan ketenangan dan kesejahteraan. Bukan sekedar itu saja. Ketika sudah memahami islam, maka dia hanya akan memilih menerapkan sistem Islam dengan konsisten dan mencampakan sistem kapitalisme yang telah nyata gagal untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok rakyat saja.

Ziyad bin Hudair mengatakan bahwa Umar bin al-Khaththab radhiyallahu anhu pernah berkata kepadanya, “Tahukah engkau apa yg menghancurkan Islam?” Ia (Ziyad) berkata, aku menjawab, “Tidak tahu.” Umar berkata, “Yang menghancurkan Islam adalah penyimpangan/tergelincirnya orang alim (ulama), bantahan orang munafik dengan al-Quran dan hukum (keputusan) para pemimpin yang menyesatkan.” (HR ad-Darimi).
Allahu ‘alam

Post a Comment for "Seriuskah Pemerintah Tangani Wabah?"