MAHFUD MD : LOCKDOWN TAK MANUSIAWI DAN TAK EFEKTIF ?


Oleh : Nasrudin Joha

Nampaknya, ditengah situasi sulit, disaat rakyat membutuhkan kehadiran Negara total memimpin perang melawan virus Corona, rupanya rezim justru menabung genderang anti Lockdown.

Awalnya, Menhan Prabowo Subianto menuding kebijakan Lockdown sebagai tindakan Otoriter. Entah apa parameternya, upaya preventif untuk mencegah persebaran virus Covid-19 dituding sebagai tindakan Otoriter.

Padahal, banyak negara telah mengadopsi kebijakan Lockdown. Kebijakan ini juga terbukti efektif untuk mengisolasi virus Corona.

Mungkin, menurut Menhan semua negara yang mengadopsi kebijakan Lockdown seperti Singapura, Malaysia, Perancis, Italia hingga Amerika disebut negara Otoriter. Tak jelas, apa ukuran Otoriter.

Sekarang, giliran Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD juga menggaungkan narasi yang sama : anti Lockdown.

Mahfud mengatakan Indonesia tidak memilih lockdown namun social distancing karena pilihan pertama dianggap tidak manusiawi dan tidak efektif. Ia mengambil contoh lockdown yang diberlakukan di Italia yang menurut dia tidak memecahkan persoalan.

Entahlah, mungkin membiarkan rakyat mati tanpa tindakan preventif dari negara, membiarkan rakyat melakukan isolasi dan proteksi mandiri, jauh lebih manusiawi ketimbang negara ikut hadir dan memimpin proteksi umum kepada rakyat yang masih belum tertular virus Corona melalui kebijakan Lockdown.

Mahfud berdalih, di Italia semenjak diterapkan lockdown, masih banyak korban yang berjatuhan karena masyarakatnya tidak disiplin.

sebenarnya, itu artinya problemnya ada ada tidak disiplinnya rakyat, Indonesia semestinya melakukan kebijakan Lockdown lebih ketat, berkaca pada Italia. Bukan malah tidak mau mengambil opsi Lockdown.

Italia saja yang sudah Lockdown dan termasuk terlambat, korbannya tak terkendali. Apalagi jika Indonesia tidak melakukan Lockdown ? Atau melakukan Lockdown tetapi juga terlambat seperti Italia ?

Mahfud juga berdalih, banyak dari pekerja mengeluhkan sulitnya mereka mendapatkan penghasilan bila nantinya pemerintah memberlakukan lockdown. Padahal, masalah ini akan selesai jika pemerintah tunduk pada protokol UU Kekarantinaan Kesehatan.

Sesuai pasal 55 UU No 6 tahun 2018, masalah pekerja yang kehilangan penghasilan ini bukan problem. Sebab, UU memerintahkan Pemerintah menanggung kebutuhan pokok orang dan hewan ternak semasa periode Lockdown.

Para pekerja, atau buruh harian akan taat ikuti Lockdown jika pemerintah menjamin kebutuhan mereka selama periode Lockdown, sebagaimana amanat UU. Jadi problemnya dimana ?

Apa karena Pemerintah ogah ngasih makan rakyatnya Karena Lockdown ? Pemerintah ga mau melakukan Lockdown karena tak punya duit ?

Belum lama ini, Pemerintah gelontorkan 300 T untuk selamatkan rupiah. Meski, rupiah tetap juga tak selamat. Rupiah saat ini masih bertengger diatas 16.500 per dolar AS.

Kalau untuk bela duit (rupiah), Pemerintah begitu enteng keluarkan 300 T, kenapa untuk ngasih makan rakyat pemerintah jadi pelit ? Perhitungan ?

Ingat ! Jika kebijakan anti Lockdown ini berimbas pada jatuhnya korban kian banyak, maka pemerintah, Jokowi, Prabowo, Mahfud MD, dan seluruh gerombolan rezim wajib bertanggung jawab penuh ! [].

Corona Lockdown Covid19

Label: ,

Post a Comment

[disqus][facebook][blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.