PERPPU
Oleh : Nasrudin Joha
Sebenarnya, tanpa terbitkan Perppu Pemerintah telah memiliki dasar hukum untuk memberlakukan Lockdown, dalam rangka menjaga keselamatan dan nyawa rakyat. Sebab, tanpa Lockdown sulit untuk memutus rantai transmisi penyebaran virus Covid-19.
Didalam UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, telah diatur secara rinci apa yang harus dilakukan Negara untuk menghadapi musibah penyakit yang mewabah. Mekanisme Lockdown juga sudah diatur, baik dalam bentuk Karantina Rumah, Karantina Wilayah, hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Namun, UU belum mengatur sejumlah norma Sosial Distacing dan sanksi bagi yang melanggarnya. Untuk melengkapi, karena virus Corona sifatnya darurat maka Presiden bisa terbitkan Perppu.
Alih-alih mendorong Presiden terbitkan Perppu untuk menyelamatkan nyawa rakyat karena wabah Corona, DPR justru mendorong Presiden terbitkan Perppu untuk menyelamatkan kekuasaan Jokowi.
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI disebut merekomendasikan pemerintah untuk mengeluarkan tiga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang berdalih mengantisipasi dampak ekonomi terkait penyebaran virus corona (Covid-19).
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan penerbitan tiga perppu ini diperlukan karena penyebaran virus corona dinilai sangat memukul sektor perekonomian, baik secara global atau nasional. (23/3).
Melalui Banggar, DPR justru meminta Jokowi terbitkan 3 (tiga) Perppu yang salah satunya untuk merevisi Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terutama di bagian penjelasan yang memberikan kelonggaran defisit APBN dari 3 persen ke 5 persen dari PDB, dan rasio utang terhadap PDB tetap 60 persen.
Jika UU ini tidak direvisi, tentulah dengan kenaikan utang pemerintah dan kurs dolar yang melambung tinggi, menyebabkan Presiden melanggar hukum besi anggaran. Presiden telah melanggar batasan maksimum defisit APBN lebih dari 3% dari PDB.
Jika DPR merevisi sendiri, tentu tak akan mudah dan butuh waktu lama, apalagi ada kebijakan Social Distancing. Karenanya, esensi usulan DPR ini agar Jokowi terbitkan Perppu untuk menyelamatkan kekuasaan Jokowi. Bukan untuk rakyat.
Jika UU keuangan negara tidak diubah melalui Perppu, dengan kondisi ekonomi yang lesu, pertumbuhan dibawah 5 %, utang diatas 6000 T, belum lagi kurs dolar yang naik diatas 16.000 per USD, maka Jokowi otomatis melanggar batas maksimum rasio utang negara terhadap PDB maksimum sebesar 3 %.
Jokowi telah melanggar UU yakni UU tentang keuangan negara, dan hal ini bisa menyebabkan Jokowi dima'zulkan berdasarkan ketentuan pasal 7A UUD 1945.
Untuk itu, DPR mengusulkan rasio utang dinaikkan menjadi 5 % agar Jokowi selamat dari ancaman pema'zulan.
Jadi bukannya DPR mengusulkan Perppu untuk menyelamatkan keselamatan dan nyawa rakyat akibat virus Corona, tetapi malah mendorong Jokowi terbitkan Perppu untuk selamatkan kekuasaan Jokowi yang limbung akibat salah urus ekonomi dan tekanan Virus Corona.
Selama ini ketika rakyat bertarung melawan virus Corona, DPR cuma bungkam. Tidak ada tindakan nyata DPR untuk menggunakan hak kontrol kepada eksekutif, agar bertindak cepat mengatasi wabah virus Corona.
Bahkan ketika ada pemeriksaan Virus Covid-19, 2000 Angkota DPR dan keluarganya malah minta didahulukan. Tidak punya malu. Padahal, dokter dan petugas medis lebih membutuhkan.
Sekarang, saat wabah virus Corona meluas, DPR bukan mendorong Presiden terbitkan Perppu untuk menyelamatkan nyawa rakyat. DPR malah meminta Jokowi terbitkan Perppu untuk menyelamatkan kekuasaannya sendiri.
DPR benar-benar gila !. [].
COMMENTS