Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ANCAMAN DISINTEGRASI DIBALIK KEBIJAKAN LOCKDOWN OLEH PEMERINTAH DAERAH


Oleh : Nasrudin Joha

Setelah tidak ada kejelasan kebijakan pemerintah (pusat) terkait kebijakan Karantina Wilayah (lockdown) dalam menanggulangi virus Covid-19, sejumlah Pemerintah Daerah bereaksi. Merebaknya pandemi Virus Corona di Indonesia membuat Wali Kota Tegal, Jawa Tengah Dedy Yon Supriyono mengambil langkah tegas.

Untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, Dedy Yon Supriyono melakukan local lockdown dengan menutup akses keluar masuk kota selama empat bulan ke depan. Langkah kontroversial tersebut diambil menyusul munculnya kasus pertama warga Kota Tegal yang terkonfirmasi positif terjangkit Virus Corona (Covid-19) pada Rabu (25/3/2020).

Sehari sebelumnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe menyatakan, untuk mencegah penyebaran virus Corona di Papua, Pemda Provinsi Papua memberlakukan pembatasan sosial.

Hal tersebut diungkapkan Enembe usai melakukan rapat bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) di Kota Jayapura, Selasa (24/3/2020).

Sementara itu, Pemprov Sumatera Barat (Sumbar) setelah mengkonfirmasi pasien pertama yang positif terjangkit virus Corona (COVID-19), didesak segera untuk segera memberlakukan lockdown.

Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Andre Rosiade, menganggap tak ada alasan bagi Pemprov untuk tidak melakukan lockdown agar penyebaran virus bisa dicegah. (26/3/2020).

Bukan mustahil, selain Pemda Tegal, Papua dan desakan Lockdown di Padang, kebijakan Lockdown lokal ini akan diadopsi oleh sejumlah provinsi, Kota dan Kabupaten lainnya. Padahal, sesuai amanat UU  No 6 tahun 2018, kebijakan Lockdown atau Karantina Wilayah ada pada Pemerintah Pusat.

Nampaknya, Pemerintah pusat ragu untuk mengumumkan kebijakan Lockdown karena khawatir tak mampu menjalankan amanat pasal 55 UU Nomor 6 tahun 2018, dimana kebutuhan dasar rakyat wajib ditanggung pemerintah pusat.

Namun jika dibiarkan daerah melakukan kebijakan Lockdown lokal tanpa keputusan pusat, maka negeri ini sedang berada dalam ancaman disintegrasi, disebabkan :

Pertama, Pemda merasa Pemerintah pusat abai terhadap kewajibannya untuk melindungi keselamatan dan nyawa rakyat akibat virus Corona, dengan tidak segera memberlakukan Lockdown.

Kedua, kebijakan Lockdown Daerah secara implisit selain aspirasi "kemarahan" pada Pemerintah pusat yang cenderung abai dan cuci tangan, juga merupakan "perlawanan" Pemda kepada pusat, dalam rangka melindungi dan menjaga keselamatan dan nyawa rakyat di daerah.

Ketiga, ikatan rakyat di daerah tidak lagi kuat pada pusat tetapi merasa memiliki wilayah sendiri, kebijakan sendiri, dan bertarung melawan virus Corona secara sendiri. Rakyat merasa Pemerintah pusat tidak hadir dalam urusan ini.

Keempat, jika terjadi kumulasi kebencian antara Pemda dan rakyat di daerah, adanya momentum untuk melepaskan diri, juga potensi asing memainkan suasana batin Pemda dan rakyat di daerah, bukan mustahil kebijakan pusat yang abai dalam menangani virus Corona ini akan menyuburkan benih-benih DISINTEGRASI, terutama di wilayah konflik seperti di Papua.

Karena itu, entah untuk yang keberapa kali penulis menyeru kepada pemerintah, segera berlakukan kebijakan Lockdown. Selain untuk menjaga nyawa rakyat, kebijakan ini juga akan menutup celah DISINTEGRASI. [].

Post a Comment for "ANCAMAN DISINTEGRASI DIBALIK KEBIJAKAN LOCKDOWN OLEH PEMERINTAH DAERAH"