Tangerang 19 Februari 2020, Tampaknya, kasus korupsi yang menggurita hingga ke akarnya seolah sudah menjadi santapan kita, bangsa Indo...
Tangerang 19 Februari 2020, Tampaknya, kasus korupsi yang menggurita hingga ke akarnya seolah sudah menjadi santapan kita, bangsa Indonesia, sehari-hari. Belum kelar satu kasus untuk diselesaikan, sudah muncul saja kasus lain yang tak kalah menghebohkan. Skalanya bervariasi, mulai dari tingkat daerah hingga pusat yang melibatkan para pejabat negara kelas teri hingga kelas kakap.
Namun, dari rentetan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, Tahun 2019 merupakan akhir tahun yang menjadi sorotan lembaga antirasuah hingga saat ini.
Pasalnya, ada beberapa kasus yang pada hari ini terus-menerus masuk radar berita lantaran jumlahnya yang luar biasa besar dan menyeret nama-nama petinggi negara. Atas dua kriteria itu, maka kasus-kasus korupsi tersebut pantas menyandang sebutan megakorupsi. Lalu, kasus apa sajakah yang dimaksud?
Yoga Chomara selaku moderator acara Dialogika; Dialog Intelektual antar tokoh pergerakan mahasiswa yang di inisiasi oleh Pengurus Daerah GEMA Pembebasan Tangerang Raya di SDIT pada tanggal 19 Februari 2020 membuka jalannya diskusi dengan sangat antusias.
Banyak masyarakat yang hingga saat ini dibodohi oleh kebijakan-kebijakan rezim yang seolah-olah mensejahterakan masyarakat, namun pada kenyataannya ternyata kebijakan itu justru menjadi panggung pertunjukan bagi elite-elite politik untuk menari-nari diatas basahnya keringat rakyat.
Belum selesai kasus asusransi jiwa seraya yang nilai kerugiannya hingga Rp 17 triliun, lalu muncul kasus korupsi asabri yang nilainya kerugiaanya mencapai Rp 16 triliun. Itu kasus yang mencuat ke publik pada akhir tahun 2019 yang hingga saat ini masih dalam penanganan KPK. Ditambah dengan kasus-kasus korupsi yang mandek, semisal Bank Century yang mengalami kesulitan liquidasi pada tahun 2008. Dan kasus-kasus lainnya.
Berangkat dari pemahaman terkait system, Bung Tiba Yuda Laksana selaku Ketua Pengurus Cabang HMI Tangerang mengamati bahwa, “Sistem yang ada di Indonesia telah banyak dikebiri. Yang disebutkan dalam konstitusi UUD dasar dan Pancasila sebagai idelogi negara. Ketika dijalankan, sebetulnya nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang wajib kita jalankan, tetapi dalam implementasinya; syarat dengan kepentingan. Dari mulai rezim kita pertama soekarno, lalu soeharto hingga rezim reformasi saat ini” tandasnya.
Mahalnya biaya Demokrasi dan kebijakan atas syarat kepentingan itu lah yang menjadikan budaya korupsi di Indonesia merayap dan mengantri di setiap elite pejabat politik. Makanya tidak heran ketika ada kasus keterlibatan suap terhadap Komisioner KPU; Iwan Setiawan, oleh Harun Masiku selaku Kader PDIP yang memanfaatkan Pergantian Antar Waktu caleg terpilih dari PDIP yang meninggal dunia. Ini merupakan bukti bahwa system demokrasi di Indonesia telah dikebiri dan syarat akan kepentingan.
“Korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia” singkat kata Ketua Cabang HMI Tangerang.
Lalu kemudian Perwakilan Ketua Pengurus Cabang KAMMI Tangerang, Bung Hasbilah. Beliau mengatakan bahwa. “Korupsi menggurita akibat tidak adanya rasa malu dalam diri para pejabat kita” tegasnya. Bung Hasbilah mencontohkan kasus-kasus korupsi di Negeri Matahari. Bahwasanya, pejabat disana ketika terlibat dengan korupsi. Mereka mengundurkan diri, bahkan sampai melakukan hara-kiri .
Ketua Pengurus Cabang IMM Tangerang , bung Erik Setiyawan justru mengapresiasi agenda kegiatan dialog yang dilakukan oleh kawan-kawan dari GEMA Pembebasan. Agar kemudian agenda ini terus di follow up dan dikawal oleh pergerakan-pergerakan yang lain di Tangerang supaya opini Gurita Korupsi menjadi opini nasional yang akan sampai pada Pemerintahan Pusat.
“Masyarakat Indonesia saat ini, hanya bisa mengandalkan teman-teman mahasiswa sebagai penyambung lidahnya” tegas bung erik.
Skandal Mega Korupsi hari ini sedang mencuat. JIka dilakukan point liga korupsi, maka skandal korupsi Asuransi PT Jiwa Seraya menduduki peringkat pertama, yang nilainya hingga Rp 17 triliun. Disusul oleh kasus Asabri yang mendadak dihembuskan di public oleh Mengkopolhukam pasca ricuh skandal korupsi BUMN asuransi Nasional tersebut.
GEMA Pembebasan yang diwakili oleh Bung Farid Syahbana mengawali point diskusi pada TEMA Gurita Korupsi dengan pembahasan tentang trias politica yang dianut Sistem Indonesia. Yakni lembaga legislative (yang membuat undang-undang), eksekutive (lembaga pemerintahan), dan yudikative (lembaga peradilan).
Lalu pertanyaannya, “Korupsi pada hari ini ada pada Lembaga yang mana?” tanya Bung Farid kepada para mahasiswa yang hadir sebagai peserta Dialogika saat itu.
“Bahwa pada kenyataanya hari ini justru ketiga Lembaga tersebut telah terkena skandal korupsi. Jika diusut tuntas oleh penyidik KPK, sudah pasti bubar Negeri ini!” Tegas bung Farid
Maka dari itu tidaklah heran ketika kasus suap PAW yang melibatkan Harun Masiku selaku Kader PDIP hingga saat ini masih menjadi misteri. Dikarenakan, jika Harun Masiku tertangkap, maka akan menyeret seluruh pejabat-pejabat penting di negeri khatulistiwa ini. Maka bubarlah negeri ini.
Munculnya fenomena kerajaan-kerajaan di berbagai wilayah negeri ini. Hingga pernyataan ketua BPIP, Yudian Wahyudi yang mengatakan bahwa Musuh terbesar Pancasila adalah Agama menjadi deretan issue yang sengaja dihembuskan ke publik untuk memecah konsentrasi atas kasus-kasus korupsi; terutama DPO nya Harun Masiku hingga pada detik ini.
Mahalnya biaya demokrasi menjadi pintu gerbang para pejabat tersandung kasus korupsi. Sebagai contoh terkait pembiayaan para saksi disetiap TPS. Misalkan perkepala 100rb lalu dikalikan dengan jumlah TPS yang ada; pada contoh ini TPS Wilayah Jawa Barat yang terbilang ada 8.000 TPS. Maka butuh dana segar 800juta hanya untuk biaya saksi. Belum lagi biaya kaos, spanduk, konser dangdut dll.
Lalu skandal transaksi Jual-Beli jabatan dikalangan para elite politik. Jika ada individu yang sontak ingin menjadi orang yang duduk di Senayan tanpa modal awal uang yang banyak, maka hal tersebut mustahil untuk terealisasi. Untuk itu politik dalam demokrasi penuh dengan syarat kepentingan yang melibatkan para pengusaha ikut serta dibalik layar dalam pemilihan pejabat-pejabat negara. Tentunya mereka (pengusaha) tidak dengan cuma-cuma memberikan modal kepada calon pejabat negara untuk naik dalam perebutan kursi senayan.
“Maka dari itu akar problem Mega Korupsi di Negeri ini sangatlah sistemik! Tidak lah cukup pembahasannya hanya berkutat pada perkara individu ataupun parpol politik tertentu! Karena hal ini merupakan Sistem yang berlaku pada hari ini, yang memaksa mereka untuk bergotong-royong dalam kasus penggelapan uang rakyat” tandas Bung Farid kepada para peserta diskusi.
Konsolidasi dan diskusi-diskusi antar pergerakan mahasiswa di Tangerang menjadi solusi alternative yang ditawarkan oleh Bung Erik selaku Ketua Pengurus Cabang IMM Tangerang untuk terus tetap mengawal segala bentuk dan penampakan kebijakan-kebijakan pemerintah, agar tepat sesuai sasaran. Beliau dalam forum Dialogika, mengajak -terutama para peserta-peserta- pergerakan lain untuk selalu menjalin komunikasi dan jaringan yang intens, karena mahasiswa adalah lidah penyambung antara rakyat dengan penguasa.
Disisi lain, kawan dari Pengurus Cabang KAMMI yang diwakili oleh Bung Hasbilah mengajak kepada rekan-rekan mahasiswa yang merupakan _Iron Stock_ untuk menimbulkan rasa malu sebagai control dalam setiap aktivitas, sehingga itu akan menjadi modal awal untuk menjadi individu yang adil. Dan harus menjadi individu yang berilmu, sehingga ketika kita kritik atas kebijakan pemerintahan yang ada, kita tidak mudah dibodohi.
Lalu solusi yang ditawarkan oleh Ketua Pengurus Cabang HMI Tangerang adalah “ Setidaknya, kita para mahasiswa harus melakukan kajian intensif terkait undang-undang yang ada. Jangan sampai undang-undang yang berlaku untuk rakyat tidak sesuai dengan karakteristik rakyat Indonesia".
Bung Farid yang mewakili GEMA Pembebasan memberikan solusi komperhensif atas TEMA korupsi pada Dialog antar pergerakan Tangerang, yang dihadiri oleh Ketua Cabang HMI, Ketua Cabang IMM, dan Perwakilan Ketua Cabang KAMMI.
“Bahwasanya kalau dalam islam itu ada yang dinamakan Aqliyah (sensi pemikiran) dan Nafsiyah (sensi pola sikap). Pola sikap yang bersumber dari Aqliyah. Aqliyah yang seperti apa; tentunya aqiyah islam yang bersumber dari Al Qur’an, Hadist, Ijma’ shahabat, dan Qiyas. Konsep islam itu powefull. Bagaimana berpola sikap sesuai dengan aturan islam dan bagaimana berfikir sesuai dengan aturan islam!” tegas Bung Farid
GEMA Pembebasan merupakan salah satu Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang mempunyai visi yang hingga saat ini tidak bergeser dari visi awal didirikannya, yakni “Menjadikan Ideologi Islam sebagai Mainstream Pergerakan Mahasiswa Indonesia”. Segala macam hal problem yang terjadi di Negeri ini ataupun Dunia, GEMA Pembebasan menawarkan solusi powerfull yang bersumber langsung dari Pencipta Manusia, yakni Konsep Islam dalam hal mengatur urusan Kebijakan Negara terhadap rakyatnya.
Munculnya skandal Mega Korupsi di Akhir Tahun 2019 yang hingga saat ini dikarenakan lenturnya hukum untuk para pelaku-pelaku korupsi yang sehingganya tidak menimbulkan efek jera secara sosial bagi para pelakunya. [ I.M ]
COMMENTS