[Catatan Perjalanan Dakwah, Sabar dan Tawakal Dalam Aktivitas Membela Umat] Oleh : Ahmad Khozinudin, SH (Ketua LBH Pelita Umat) ...
[Catatan Perjalanan Dakwah, Sabar dan Tawakal Dalam Aktivitas Membela Umat]
Oleh : Ahmad Khozinudin, SH (Ketua LBH Pelita Umat)
Baru saja Penulis mendapat kabar dari tim Kuasa Hukum LBH Pelita umat, bahwa lembaga secara resmi telah mengeluarkan pernyataan Hukum terkait pemanggilan dari Direktorat Pidana Siber Mabes Polri. Sebelumya penulis sudah sampaikan kepada tim, bahwa kegiatan pembekalan hukum dan advokasi LBH Pelita umat sedang padat sehingga kepada tim kuasa hukum penulis sampaikan belum bisa memenuhi panggilan tersebut.
Sampai hari ini pun penulis belum dapat menerima materi pidana yang disangkakan sebagai satu bentuk pelanggaran hukum. Sebab, jika suatu kabar dianggap hoax tentu harus ada kabar pembanding yang resmi yang dikeluarkan oleh penyidik.
Tapi apa hendak dikata keadaannya memang demikian. Publik juga sudah tahu model penegakan hukum di negeri ini. Penulis sendiri ketika pertama kali di tangkap juga langsung dikenakan dengan status tersangka tanpa pemeriksaan pendahuluan.
Banyak Rekan-Rekan advokat yang berempati. Bahkan mereka ikut marah ketika penulis ceritakan bahwa saat penangkapan penulis sempat dihardik dengan sebutan 'bajingan' oleh penyidik Mabes Polri.
Bagaimanapun seorang Advokat adalah penegak hukum yang setara dengan penegak hukum lainnya termasuk dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kenapa diperlakukan sebegitu rupa?
Sikap dan tindakan yang berlebihan yang dilakukan penyidik saat penangkapan penulis, membuat rekan-rekan sejawat merasa tak ridho dengan perlakuan tersebut. Dalam konteks kesetiakawanan sebagai sesama rekan sejawat, penulis bersyukur karena apa yang penulis alami mendapat perhatian dari Rekan-rekan sejawat.
Soal hukum sudah penulis serahkan sepenuhnya kepada tim hukum LBH Pelita umat yang diketuai oleh Rekan Chandra purna Irawan. Namun soal di luar hukum, soal rasa kemanusiaan, soal simpati dan empati, soal bagaimana suasana kebatinan orang-orang di sekitar penulis yang merasa turut prihatin bahkan marah dengan kejadian yang dialami penulis, hal itulah yang ingin penulis sampaikan dalam tulisan ini.
Saat ini penulis sedang dalam perjalanan, melanjutkan serangkaian agenda safari diskusi hukum dan politik di Jawa Barat. Setelah melakukan diskusi di beberapa titik kota dan kabupaten Bandung, diskusi dilanjutkan ke Kabupaten Sumedang.
Agenda ini penulis lakukan bukan hanya di Jawa Barat, tapi juga di berbagai wilayah se-indonesia. Provinsi Jawa Timur, daerah yang paling sering penulis kunjungi.
Karenanya banyak tokoh-tokoh di Jawa Timur yang turut berempati seperti di Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Lumajang, Malang, Kediri, Tulungagung, Banyuwangi, Jember, Tuban, Madiun, Ngawi, Gresik, Ngawi, Probolinggo, kita di atas itu yang tinggal di pulau Madura seperti di Sampang, Pamekasan dan Bangkalan. Begitu pula tokoh-tokoh yang ada di Jawa tengah, seperti di Semarang Solo Purwokerto Cilacap Banjar Tegal kebumen Magelang.
Bahkan beberapa Rekan, Tokoh yang ada di Kalimantan, Sulawesi dan di Sumatera yang mendengar kabar ini juga turut mendoakan. terlebih sudah banyak simpul-simpul umat, simpul pergerakan, simpul-simpul aktivis di sekitar Jabodetabek yang sudah mengkonfirmasi siap untuk turut hadir mengawal kasus yang penulis alami.
Alhamdulilah, penulis bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala banyak dukungan dari berbagai elemen. Selama ini penulis memang karib dengan mereka dalam berbagai aktivitas dakwah dan pembelaan umat.
Aktivitas Pembelaan hukum yang Penulis lakukan melalui LBH Pelita Umat terhadap Gus Nur, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Heru Elyasa, Ibu Rini sulistiawat, ustad Suherman dan banyak tokoh lainnya telah mendekatkan penulis dengan aktivitas keumatan. Dalam aktivitas pembelaan umat itulah, penulis juga banyak bersinergi dengan gerakan avokad lainnya.
di Jawa Timur penulis melakukan sinergi dan kolaborasi bersama teman-teman LBH Front FPI dalam menangani kasus Gus Nur, di Bekasi penulis berinteraksi dengan elemen LBH Bang Japar, di beberapa titik penulis kolaborasi bersama LBH Paham, bersama ormas, tentu saja juga bersama PA 212, FPI dan GNPF Ulama.
Bagi penulis sendiri potensi mendapat perlakuan zalim dari rezim sudah penulis sadari sejak awal melakukan advokasi. Resiko menjadi advokat pejuang yang membela urusan keumatan tentu harus siap melawan tirani dan penindasan dariJika rezim.
Karenanya, biasa saja mendapat surat panggilan dari Mabes Polri ini. Penulis tidak merasa bersalah karena penulis tidak melakukan tindakan kriminal. Penulis tidak melakukan kejahatan, tidak mengkorupsi uang negara, tidak menimbulkan perpecahan di tengah umat, tidak melakukan perbuatan apapun yang merugikan keuangan negara, tidak menjadi musuh tengah-tengah umat.
Justru umat semakin paham bahwa yang bermasalah adalah rezim yang sering melakukan tindakan kriminalisasi. Bukan hanya terhadap ulama dan aktivis, bahkan terhadap ajaran Islam Khilafah dan jihad.
Selain berterima kasih atas semua ucapan dan dukungan serta doa yang disampaikan banyak tokoh dan elemen pergerakan kepada penulis, penulis juga bersyukur karena banyak pihak yang telah berkomitmen untuk ikut mendampingi kasus yang penulis alami. Bahkan beberapa dalam yang perkara pidana yang penulis hadapi.
Rasanya keadaan ini merupakan kebahagiaan tersendiri dihati penulis. Dan tentu saja penulis berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semua kebaikan dan perhatian dari banyak elemen dan tokoh, ormas, pergerakan, Rekan-rekan advokat, Ulama, para ustad yang memberi dukungan kepada penulis mendapat balasan pahala yang melimpah dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Sekarang persoalannya penulis kembalikan kepada penyidik Mabes Polri. Jika penyidik tetap ingin melanjutkan perkara kriminalisasi terhadap penulis, insyaallah penulis siap hadapi.
Tetapi jika penyidik POLRI menyadari kekeliruan, kekhilafan, tidak meneruskan proses kriminalisasi terhadap diri penulis, tentu itu akan menjadi preseden hukum yang baik di negeri ini. Tindakan ini bisa sedikit mengobati kekecewaan publik yang selama ini sudah tidak percaya lagi dengan hukum yang ada di negeri. [].
Sumedang, 23/2/2020.
COMMENTS