BILAKAH PENGUSAHA PRIBUMI JADI TUAN DI NEGERI SENDIRI?


Oleh: Wahyudi al Maroky (Dir. PAMONG Institute)

Medio Februari 2020, penulis sempat menghadiri acara Diskusi ILF (islamic Lawyers Forum) di Semarang. Diskusi ini terselenggara atas kolaborasi antara LBH Pelita Umat dan Komunitas Pengusaha Anti Riba.

Pada kesempatan itu penulis menyampaikan kabar gembira bagi para pengusaha. Ya, Para pengusaha dalam sistem demokrasi ini punya posisi sangat penting. Penulis menceritakan bagaimana posisi pengusaha dimata penguasa.

Penulis mengunggah satu pertanyaan kepada peserta. Jika ada tiga orang rakyat biasa dan satu orang pengusaha besar yang datang mau menemui seorang menteri, kira-kira menteri tersebut akan memilih menemui siapa? Apakah rakyat biasa atau pengusaha? Jawabannya sudah bisa ditebak yakni menemui pengusaha. Apalagi Pengusaha itu yang ikut membantu biaya dalam pesta demokrasi.

Dengan sistem demokrasi yang super mahal, peran para pengusaha sangatlah penting dalam turut menjadi investor politik. Semakin besar investasi yang diberikan dalam pesta demokrasi maka semakin penting juga posisi pengusaha itu. Akibatnya, Melalui pesta demokrasi yang super mahal itu, pemerintahan yang dibentuk merupakan kompromi politik yang menghasilkan negara korporasi.

Jika posisi pengusaha sangat penting dalam sistem demokrasi, ini merupakan kabar gembira. Namun kabar buruknya adalah itu bukan para pengusaha pribumi atau pengusaha muslim. Kebanyakan pengusaha yang punya posisi penting itu dari asing-aseng dan bukan pengusaha muslim.

Ini tantangan terbesar dari para pengusaha muslim. Semua bisa dilakukan jika jadi komunitas yang kuat dan kompak. Setidaknya ada 5(lima) hal penting yang dapat dilakukan:

PERTAMA: Pengusaha muslim harus membangun komunitas yang solid. Semakin banyak komunitas maka semakin besar peluang untuk menggabungkan berbagai potensi pengusaha yang sangat variatif. Misal dengan komunitas exbank, Masyarakat tanpa riba, Masyarakat Batik, Masyarakat Pemerintahan Islam, dll. Semakin banyak komunitas dibentuk, makin banyak alternatif masyarakat untuk bisa bergabung dan berpartisipasi dalam membangun negeri.

KEDUA: Membangun visi yang kuat. Menyamakan visi diantara berbagai komunitas bisnis. Agar dapat menyamakan visi maka harus sering bertemu, Sering berdiskusi membahas solusi bersama. Juga membahas berbagai solusi bagi negeri. Dengan visi yang sama untuk turut mencari solusi dan membangun negeri maka tidak sekedar bisnis dan cari untuk di negeri.

KETIGA: Membangun kolaborasi bisnis yang kuat. Dengan visi yang baik dan kesadaran bersama untuk ikut membangun negeri maka bisa secara maksimal untuk saling bantu antar sesama komunitas bisnis. Baik terkait modal, manajemen, SDM, dll.

KEEMPAT: Mempersiapkan kader komunitas yang memiliki visi dan misi yang kuat. Tak ada komunitas yang bisa bertahan lama apalagi akan berkembang tanpa ada kader yang baik. Sehebat-hebatnya pengusaha bahkan sangat kaya sekali pun maka tinggal menunggu kehancurannya jika tak puny kader yang baik.

KELIMA: Membangun Kebersamaan dengan masyarakat. Memperkuat basis komunitas kepada masyarakat luas. Selain mempersiapkan kader yang handal maka harus membangun simpati dan dukungan dari masyarakat.

Posisi pengusaha yang begitu penting dalam sistem demokrasi merupakan potensi besar yang dapat di manfaatkan oleh para penguasa. Namun sayangnya potensi itu belum diraih oleh para pengusaha muslim. Padahal konsumen terbesar dalam negeri ini adalah umat islam.

Dengan kolaborasi yang baik antar sesama komunitas bisnis, maka akan terhimpun kekuatan yang mengagumkan. Sebaliknya tanpa kolaborasi maka yang ada adalah sibuk mencari kesalahan kawan seiring. Semoga para pengusaha kita bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Taabiiik.
***
NB; Penulis pernah belajar pemerintahan di STPDN angkatan ke-04 dan IIP Jakarta angkatan ke-29 serta MIP-IIP Jakarta angkatan ke-08.
Label: ,

Post a Comment

[disqus][facebook][blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.