Listrik PLN
Oleh : Nasrudin Joha
Diceritakan oleh tempo pada edisi 'IMPERIUM BISNIS SETRUM' bahwa belum sampai sebulan JK lepas dari kursi Wapres, atau tepatnya pada 13 Nop 2019, JK sdh nengok ladang bisnisnya PLTA Poso, PLTA Malea Sulawesi Tengah/Tenggara dng total kapasitas 515 MW.
Disampaikan pula bahwa Menko Maritim Luhut Panjaitan (LBP) yg memiliki pula IPP di Sulawesi Utara :a.l. PLTU Sulut 3, PLTU Sumbagut 1 yg dikelola Group Toba Sejahtera. Sedang kakak Men BUMN Eric Tohir ( Boy Tohir ) melalui Adaro Energy adalah pemilik saham PT. Bimasena Power ( PLTU Batang 2x1000 MW) dan PLTU Tanjung di Tabalong Kalsel, dengan investasi AS$ 4,2 M atau Rp 58 triliun.
Semua pembangkit diatas adalah Listrik Swasta atau "Independent Power Producer " ( IPP ) yg menjual setrumnya ke PLN dng syarat minimal 70% perhari nya baik sedang "tidur" atau beroperasi harus di beli oleh PLN.
Realitas pengelolaan sumber daya kelistrikan memang telah tunduk pada asas liberalisme. Liberalisme di sektor kelistrikan, telah merubah fungsi negara sebagai 'pelayan' dan beralih fungsi menjadi 'pedagang'.
Pada kondisi tertentu dan hal ini yang paling marak terjadi, negara tidak lagi menjadi pedagang mandiri yang berbisnis dengan rakyat, memperoleh keuntungan, yang keuntungan itu masuk menjadi APBN dan akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk layanan pro rakyat. Faktanya, negara telah menjadi 'agen' yang melayani kepentingan kaum kapitalis baik domestik maupun asing, yang menitip produk atau jasa melalui negara, dan negara menjadi 'juru jual' yang memonopoli pasar rakyat.
Dalam kondisi seperti ini, rakyat tak mampu dan tak berdaya untuk membeli selain dari negara dan akan tunduk berapapun harga yang ditentukan negara. Rakyat tak lagi memiliki kemampuan menghukum pasar agar harga produk yang dijual negara bisa turun, sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan pasar.
Bisnis listrik adalah bisnis monopolistik, tak ada sedikitpun peran market atau pelanggan mampu memaksa harga turun. Berapapun TDL yang ditetapkan oleh negara rakyat akan membelinya, dikarenakan dua sebab :
Pertama, rakyat tak memiliki alternatif untuk membeli sumber energi listrik dari pihak swasta dengan harga yang lebih murah. Kedua, rakyat tak memiliki alternatif barang Subtitusi untuk mengganti kebutuhan energi listrik. Dua keadaan inilah, yang membuat kebijakan negara terhadap tata kelola kelistrikan akan sangat menentukan baik tidaknya atau maksimalnya hajat rakyat yang diselenggarakan negara.
Disisi yang lain, negara melalui PLN tak ubahnya agen besar untuk mendistribusikan listrik yang berasal dari produksi industri swasta kepada rakyat. PLN hanya menjadi agen kepanjangan tangan para pemain bisnis Power Plan yang telah dikuasai swasta, domestik maupun asing.
Problem dunia kelistrikan jika disederhanakan terbagi menjadi dua :
Problem Pertama, problem hulu yakni problem terkait penyediaan energi bahan baku untuk menghasilkan listrik. Selama ini, bahan baku utama penghasil energi listrik adalah batubara dan minyak bumi.
Sementara, energi lain baik yang terbarukan yang disediakan alam maupun energi alternatif hasil temuan ilmu pengetahuan belum maksimal dikembangkan. Pembangkit listrik masih sangat bergantung pada bahan baku minyak (solar) dan batubara.
Sementara itu, kebijakan energi sumber daya dan mineral batubara juga tunduk pada liberalisme kapitalisme. Negara, tak mampu membatasi pemanfaatan sumber energi baik batu bara maupun minyak bumi menjadi hak ekslusif bagi negara.
Liberalisme disektor migas dan minerba, membuat negara tak berdaya untuk berebut sumber energi termasuk sumber bahan baku listrik dengan swasta. Sumber daya energi yang hakekatnya ciptaan Allah SWT telah dikangkangi swasta berdalih kontrak karya atau yang hari ini disebut IUP atau IUPK, yang menyebabkan negara tak memiliki kewenangan eksklusif untuk mengelola sumber energi secara mandiri.
Karena akses bahan baku listrik yang tunduk pada sistem ekonomi liberal, membuat PLN tak berdaya untuk membentuk dan memproduksi listrik secara mandiri. Cost produksi menjadi tinggi karena harga bahan baku energi listrik tunduk pada mekanisme pasar.
Sementara, para pejabat yang merangkap penguasa menyalahgunakan kewenangannya agar PLN membeli listrik dari ladang bisnis yang mereka kelola. Karena dua faktor inilah, biaya produksi mandiri yang mahal karena tidak ada akses sumber energi listrik yang murah bahkan gratis, juga intervensi pejabat yang berbisnis di sektor Power Plan, akhirnya membuat PLN tunduk dan membeli listrik hasil produksi swasta.
Problem utama produksi listrik adalah ketiadaan jaminan atas akses bahan baku sumber energi baik batu bara maupun solar yang memiliki nilai keekonomian tinggi (baca : murah) atau gratis. Liberalisme di sektor migas dan minerba, membuat PLN seperti tamu berbisnis produksi listrik di negeri sendiri.
Problem kedua, adalah problem hilir yakni masalah distribusi listrik. Semestinya, listrik sebagai sumber energi yang menjadi hajat hidup rakyat banyak tidak boleh dilepaskan dengan harga pasar. Negara juga tidak boleh merasa 'terbebani' ketika musti menambal sejumlah biaya produksi listrik atau menambal sejumlah biaya pembelian listrik, jika memang rakyat merasa kesulitan ketika beban produksi itu dibebankan pada tarif listrik.
Namun, negara ini kian sekuler dan menganggap memberi subsidi rakyat itu haram hukumnya. Karenanya, tren pengelolaan APBN selalu mengurangi porsi subsidi energi termasuk untuk listrik.
Pandangan ini berangkat dari persepsi bahwa negara itu pedagang bukan pelayan. Semestinya, jika negara berparadigma sebagai pelayan tentu tidak akan merasa risih memberi subsidi kepada rakyatnya. Apalagi, toh sumber subsidi itu berasal dari pajak rakyat.
Tekanan biaya disektor produksi listrik baik PLN memproduksi secara mandiri atau dipaksa beli listrik pasokan Luhut dan JK, membuat PLN selalu menjadikan modus kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran. Padahal, semestinya negara hadir untuk 'menambah atau menambal' kekurangan anggaran itu demi menjamin kemampuan konsumsi listrik rakyat tetap terlayani dengan baik.
Bukannya negara intervensi untuk menolong rakyat, negara justru intervensi untuk menaikan TDL agar keberlangsungan kegiatan para pebisnis listrik yang memasok listrik ke PLN tetap untung beliung. Entah, sebenarnya negara ini hadir untuk siapa ? Untuk segenap bangsa dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, atau sekedar untuk melayani kepentingan bisnis Luhut dan JK ? [].
COMMENTS