PDIP DAN NALAR SUMBU PENDEK

Rocky Gerung PDIP

Oleh : Nasrudin Joha 

Sebenarnya, apapun narasi yang ditawarkan PDIP sebaiknya tidak perlu ditanggapi, diabaikan atau bahkan acuhkan saja. Sebab, PDIP tak memiliki kapasitas untuk bisa 'benar-benar berdiskusi' mengandalkan logika dan daya intelektual.

Karena itu, pidato Megawati selaku Ketum PDIP yang 'menantang' pro khilafah untuk diskusi tentang khilafah di DPR dengan fraksi PDIP juga tak perlu ditanggapi serius. Sebab, publik benar-benar ragu apakah diskusi itu benar-benar menggunakan nalar intelektual atau emosi, bahkan main kayu.

Terbukti, misalnya di debat ILC saat Rocky Gerung mengkritik Jokowi, Presiden disebut tak paham Pancasila, Junimart Girsang dari anggota DPR fraksi PDIP tak terima, nyolot, bahkan mengancam akan melaporkan ke polisi. Kader PDIP ini meskipun legislator di Senayan, nampaknya tak pernah baca UU tentang lambang negara, bendera dan bahasa.

Saat Irman Putrasidin meluruskan makna 'simbol atau lambang negara', wajah Junimart terlihat kecut tertangkap kamera. Peristiwa ini cukup untuk mengukur, sejauh mana kadar intelektual PDIP dan seberapa mampu kader PDIP menguasai psikologi dan emosi saat diskusi.

Sebenarnya, sikap Junimart kader PDIP ini bisa disebut sebagai nalar 'sumbu pendek'. Maksudnya, kemudahan Junimart panas dan terbakar tanpa perlu resonansi dan waktu yang lama. 

Layaknya sumbu, ketika sumbu itu pendek dari sumbu petasan tersulut api (ingat, petasan ya bukan bom) langsung meletup (meletup ya bukan meledak). Seorang negarawan tak boleh memiliki sumbu pendek, negarawan itu wajib punya usus panjang.

Usus panjang, maknanya adalah mampu mencerap dan mencerna sebuah ide atau pemikiran, diambil saripatinya, dan jika ada kotoran dan residu cukup ampasnya yang dibuang, bukan saripatinya. Dalam kondisi bangsa yang karut marut seperti saat ini, semua pihak butuh asupan 'gizi politik baru' bahkan harus anti mainstream.

Selama ini, semua persoalan bangsa diselesaikan dengan demokrasi. Buktinya, demokrasi juga selalu gagal menjadi solusinya. Ketika ada diskursus syariah dan khilafah, semestinya semua elemen anak bangsa mencerna dan mendalami diskursus ini, bukan langsung main tuding anti Pancasila, anti NKRI, memecah-belah bangsa. Dll.

Terkait ajakan atau mungkin bisa disebut tantangan Megawati yang meminta pro khilafah untuk menemui anak buahnya fraksi PDIP di DPR RI, tak relevan untuk ditanggapi, disebabkan :

Pertama, saat pembahasan Perppu ormas kader PDIP pernah diceramahi dan dijelaskan terkait khilafah oleh aktivis HTI saat audiensi di DPR RI. Saat itu, kader PDIP sampai nangis bawang bombay karena tersentuh oleh penjelasan kader HTI. Faktanya, PDIP melalui Jokowi tetap main gebuk, tetap cabut BHP HTI berdalih khilafah.

Kedua, kualitas inteletual kader PDIP juga diduga kuat tak terlalu jauh dengan Junimart Girsang. Alih-alih nanti ketika pro khilafah datang ke DPR RI menemui fraksi PDIP bisa berdiskusi tentang khilafah, bisa saja justru berujung laporan polisi.

Ketiga, syarat tegaknya khilafah juga hanya dikembalikan pada dua hal : dukungan umat dan penjagaan militer. Jadi, tak ada syarat khilafah baru bisa tegak jika didukung PDIP. Karena itu, menemui fraksi PDIP dalam urusan ini hanya buang-buang waktu.

Keempat, khilafah itu sendiri adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin untuk menerapkan hukum Islam dan mengemban risalah Islam keseluruh penjuru alam. Khilafah adalah janji Allah SWT dan Kabar gembira dari Rasulullah SAW.

Jadi, tanpa menemui PDIP khilafah pasti tegak, karena Allah SWT yang menjanjikan. Tugas umat Islam adalah berdakwah dan berdakwah, sementara pertolongan dan kemenangan adalah hak prerogratif Allah SWT.

Pesan dari tulisan ini adalah, jangan mendekati sumbu pendek. Ledakan saja dari jarak jauh. Dengan sedikit gesekan, biasanya sumbu pendek cepat terbakar dan langsung meledak (eh maaf, meletus maksudnya). [].