Oleh : Nasrudin Joha Setelah hipokrisi dilakoni Mahfud MD sebagai anggota BPIP yang tak bicara 'cukup' untuk kasus Papua,...
Oleh : Nasrudin Joha
Setelah hipokrisi dilakoni Mahfud MD sebagai anggota BPIP yang tak bicara 'cukup' untuk kasus Papua, kini Megawati sebagai ketua BPIP justru sibuk bicara unifikasi dua Korea. Bahkan, mega bicara hingga arahan yang sifatnya kongkrit dan aplikatif.
Mega, juga mendorong agar perdamaian Korea bisa mewujud dalam peningkatan kesejahteraan rakyat Korea. Entah bagaimana lembaga BPIP yang dipimpin Mega, ketuanya justru sibuk mendamaikan negara orang sementara bungkam terhadap krisis yang melanda anak negeri.
Secara struktural, meskipun BPIP dibawah Presiden sudah pasti Mega tak perlu melapor dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebab, sosok Presiden R.I. adalah petugas partai Mega.
Mega tak perlu melaporkan rincian kegiatan lembaga BPIP kepada Jokowi, bahkan sebagai pimpinan partai mega malahan memiliki kuasa untuk memberi perintah kepada Jokowi, petugas partainya.
Namun, secara moral mega punya tanggung jawab kepada publik, memiliki kewajiban menjelaskan kepada rakyat tentang peran dan upaya BPIP untuk menjaga kedaulatan R.I.di Papua. Sebab, gaji Megawati berasal dari duit rakyat, bukan dari kantong Jokowi.
Seharusnya, Mega memanggil semua anggota BPIP. Mega, berhak meminta masukan dari Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj
KH. Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe dan Wisnu Bawa Tenaya. Orang-orang yang makan gaji dari pajak rakyat ini, berkewajiban bertanggung jawab kepada rakyat, tentang kinerja menjaga NKRI dan Pancasila di Papua.
Kalau orang-orang ini tidak ada kerja, sebaiknya BPIP dibubarkan. Sangat menyakiti nurani rakyat, ketika mayoritas rakyat terbebani dengan berbagai masalah, para Brahmana BPIP justru asyik menikmati gaji ratusan juta rupiah hanya modal ongkang-ongkang kaki.
Sebaiknya, sebelum TNI dikirim ke Papua, BPIP dikirim terlebih dahulu untuk mendamaikan rakyat Papua. OPM kalau perlu dibariskan, berjejer rapih, agar mendapat kuliah dan penataran tentang Pancasila dari BPIP.
Mungkin, dengan menginternalisasi ideologi Pancasila, rakyat Papua akan tenteram dan tidak lagi meminta pisah dari NKRI. Jika proses ini berhasil, tentu tidak perlu terjadi korban yang jatuh, baik dikalangan TNI, polisi bahkan sipil.
Sekedar usulan, saat mengirim BPIP ke Papua, alangkah elok Pemerintah juga mengirim Banser ke Papua. Mengingat, selama ini hanya Banser yang paling Pancasilais, paling NKRI.
Jika terjadi insiden, tidak perlu TNI atau polisi yang menjadi korban. Cukup Banser yang maju, dengan ilmu kebal yang dimiliki BANSER, tentu bisa dimanfaatkan menjadi perisai untuk menyelesaikan soal Papua. [].
COMMENTS