Pengunjung TrenOpini yang kami hormati, baru-baru ini, tepatnya Minggu tanggal 14 Juli 2019. Jokowi berbicara di acara yang digagas ole...
Pengunjung TrenOpini yang kami hormati, baru-baru ini, tepatnya Minggu tanggal 14 Juli 2019. Jokowi berbicara di acara yang digagas oleh relawan dengan tema "Visi Indonesia" yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.
Pidato ini setidaknya memberikan gambaran "cetak biru" kinerja dan kebijakan pemerintahan jokowi lima tahun kedepan. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan mengenai isi pidato tersebut, diantaranya Infrastruktur, SDM dan Pendidikan, Investasi, repormasi birokrasi, APBN dan dipenghujung pidato jokowi menegaskan kembali tentang Pancasila dan demokrasi.
Pidato tersebut pun ramai diperbincangkan masyarakat, lembaga dan organisasi pun menyoroti pidato tersebut. Diantaranya,
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai Jokowi menggebu-gebu membahas investasi dan sama sekali tidak menyentuh masalah hukum dan HAM hingga pemberantasan korupsi. Menurutnya, kegaduhan politik, konflik sosial, kesenjangan, ketidakadilan menjadi biang kerok permasalahan bangsa karena lemahnya agenda penegakan hukum. Narasi Jokowi yang akan menghajar bagi siapapun yang menghambat investasi justru menimbulkan kecurigaan bahwa Jokowi takut membahas masalah hukum dan HAM demi membela korporasi besar atau pihak-pihak yang sudah berkontribusi di kampanye pilpres 2019.
Senada dengan pangi, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara merasa kecewa karena Jokowi tidak menyinggung soal HAM pada pidato tersebut, sehingga hal ini menimbulkan persepsi Jokowi tidak menempatkan isu HAM sebagai prioritas pada pemerintahan lima tahun ke depan.
Kritik lainnya datang dari ICW (Indonesia Coruption Watch), lewat Koordinatornya, Adnan Topan Husodo menilai, Jokowi tidak menyinggung pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama pada pemerintahannya.
WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) menilai, pemerintahan lima tahun kedepan berpotensi pelemahan lingkungan hidup karena banyak sekali regulasi-regulasi yang berpotensi merusak lingkungan dan ini sama sekali tidak disebutkan dalam pidato tersebut.
Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menilai pidato Jokowi yang menyatakan tidak ada tempat bagi siapa pun yang mengganggu Pancasila berpotensi otoriter karena tidak diikuti dengan penjelasan seperti apa ciri-ciri yang mengganggu Pancasila.
Dan banyak lagi kritikan-kritikan yang tidak dapat kami hadirkan dimeja redaksi ini.
Maka, dipertengahan Juli 2019 ini pada tajuk opini, kami akan menyajikan tulisan-tulisan, artikel, yang fokus terhadap pidato presiden jokowi tersebut.
Sebelumnya kami sampaikan maaf pada saudara-saudara sekalian, jika tulisan-tulisannya yang viral dimedsos ada yang dimuat didalam website kami, ini semata-mata kami lakukan sebagai penyambung opini yang diperbincangkan ditengah-tengah masyarakat. Pun jika tidak berkenan maka, penulis bisa mengajukan keberatan ke email kami trenopini@gmail.com disertai link beritanya.
Hormat Kami
Redaksi TrenOpini
COMMENTS