Oleh: Ust. Agus Trisa Pemerintah adalah pengurus rakyat. Mengurus rakyat adalah tugas utama negara (pemerintah). Apalagi jika pengurus...
Oleh: Ust. Agus Trisa
Pemerintah adalah pengurus rakyat. Mengurus rakyat adalah tugas utama negara (pemerintah). Apalagi jika pengurus rakyat itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Maka selayaknya pemerintah yang terpilih, dia benar-benar bekerja untuk rakyat. Dia harus mengutamakan rakyat yang diurusnya dan sudah memilihnya. Dia harus mengabaikan “pihak lain” yang tidak berhak diurusnya. Begitu simpel dan sederhana cara berpikir normal dan waras.
Tetapi cara berpikir yang sederhana, normal, dan waras ini akan jadi ribet, membingungkan, dan hanya akan menghasilkan kegilaan jika para penguasa yang duduk di pemerintahan adalah orang-orang yang tidak profesional (amatiran) yang hanya mengejar gengsi kekuasaan. Maka kita akan bisa melihat betapa lucu para pejabat menunjukkan sikap mereka dalam mengurus urusan masyarakat.
Januari 2016, di awal tahun Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, dalam sebuah acara penyaluran program raskin/rastra di Bali, beliau menyatakan agar masyarakat yang terkategori miskin jangan banyak makan dan lebih berdiet. Pantaskah ucapan semacam ini diucapkan oleh pengurus rakyat kepada rakyatnya yang miskin?
Januari 2017, ketika cabai mulai melonjak harganya sebagai akibat dari curah hujan yang kecil, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita justru menyarankan masyarakat untuk menanam cabai sendiri. Enggar mengimbau, supaya masyarakat dapat menanam cabai sendiri di pekarangan rumahnya, dan beralih untuk mengonsumsi cabai kering.
April 2017, ketika harga bawang melonjak naik, lagi-lagi Menteri Perdagangan membuat guyon yang tidak pantas. Saat itu dia berkelakar bahwa tidak usah makan bawang putih itu tidak apa-apa. Ini bukanlah sikap terpuji seorang pejabat negara. Sikap semacam ini seharusnya tidak dimunculkan saat masyarakat justru merasakan harga bawang yang demikian mahal.
Juni 2017, pemerintah melalui Dirut PLN, Sofyan Basir menjawab pertanyaan terkait tips menghemat listrik sebagai akibat dari dicabutnya subsidi listrik. Dia menyatakan "Mau tarif listrik turun? Cabut meterannya," ucap Sofyan berkelakar usai buka puasa bersama media pada 15 Juni 2017. Sekalipun itu hanyalah sebuah kelakar saja, tetapi sikap wakil dari penguasa yang seperti ini, menunjukkan bahwa dia tidak peka, tidak sensitif terhadap kesusahan hidup masyarakat.
Desember 2017, ketika daging sapi mahal, Menteri Pertanian Andi Amran justru menyarankan masyarakat mengkonsumsi daging keong. Menurutnya, kandungan proteinnya sama dengan daging sapi. Tentu sikap semacam ini bukanlah sikap yang mencerminkan pemberian solusi. Sikap semacam ini lebih pada sikap tidak simpati dan tidak sensitif terhadap persoalan yang dialami masyarakat.
April 2018, lagi-lagi Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita membuat pernyataan kurang mengenakkan pada saat harga beras mahal. Saat itu, beliau meminta masyarakat untuk menawar kepada penjual. Bukankah tradisi tawar menawar itu memang merupakan tradisi di pasar tradisional Indonesia? Sikap semacam ini (kurang sensitif terhadap persoalan masyarakat) acapkali diperlihatkan para pejabat di negeri ini. Seolah tidak ada profesionalitas dalam mengelola negara.
Orang yang berkuasa di atasnya, ketika mendengar hal semacam ini, dia seharusnya menegur, dan kalau perlu memecatnya. Sebab, sudah jelas sifat semacam ini tidak boleh dimiliki seorang pejabat. Seolah ketidakprofesionalan ditunjukkan hari demi hari oleh penguasa negeri ini.
Dalam sebuah acara HUT Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang ke-50, Senin kemarin, 11 Februari 2019, Presiden Jokowi bercerita soal bagaimana harga tiket pesawat naik tajam. Menurut Jokowi, dia juga baru tahu bahwa harga avtur dimonopoli oleh Pertamina sendiri. "Soal harga tiket pesawat, saya juga kaget. Saya juga baru tahu mengenai avtur, ternyata avtur yang dijual di Soekarno-Hatta itu dimonopoli oleh Pertamina sendiri," kata Jokowi.
Sekarang kita tentu pantas bertanya, bagaimana bisa seorang pemegang kendali politik bisa “baru tahu” (baca: tidak tahu) tentang perkara-perkara yang menyangkut pengurusan masyarakat? Bukankah ada begitu banyak instrumen yang beliau miliki untuk menjalankan roda pengurusan rakyat?
“Kaget” nya presiden Jokowi juga tidak baru-baru ini saja terjadi. Awal tahun ini, Januari 2019, Presiden Jokowi juga mengaku kaget karena ada guru honorer yang digaji bahwa hanya sekitar 300 ribu per bulan. Tahun 2018, Presiden Jokowi juga mengaku terkejut (kaget) ada sopir truk yang mengeluhkan pungli yang marak. Kita pantas heran, bagaimana bisa seorang penguasa justru “tidak tahu” tentang siapa yang diurusnya. Bagaimana dengan instrumen negara yang dia punya? Bagaimana sebenarnya cara beliau menjalankan negara?
Kita masih ingat ketika Ustadz Abu Bakar Baasyir dikabarkan akan dibebaskan. Alasan presiden, menurut Prof Yusril Ihza Mahendra adalah karena pertimbangan kemanusiaan karena beliau sudah sepuh dan sakit-sakitan. Tetapi belum juga beliau dibebaskan, pernyataan presiden itu justru dianulir oleh Menteri Kopolhukam, Wiranto. Dia menyatakan karena pertimbangan ideologi, maka pembebasan Ustadz Abu Bakar Baasyir harus ditinjau ulang. Bahkan Wiranto sampai berani menyebut presiden tidak boleh grusa grusu (tergesa-gesa, buru-buru) dalam memberikan keputusan hukum. Aneh sekali, bagaimana bisa seorang kepala negara justru dianulir seorang menteri?
Lagi, menteri pemuda dan olahraga, Imam Nahwari mencabut imbauan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya di bioskop yang sebelumnya diimbaukan melalui sebuah surat edaran. Alasannya karena resistensi (penolakan) masyarakat begitu besar. Kenapa sebuah kebijakan politik bisa berubah dalam sesaat saja? Apa tidak dipikir dulu masak-masak? Sebelumnya, Mendagri juga mencabut kewajiban ASN untuk memasukkan kain kerudung di dalam kerah baju. Kalau orang Jawa bilang, “koyo wong dolanan” seperti orang bermain-main saja. Tidak serius dalam mengurus negara. Mudah saja alias menggampangkan kebijakan politik diganti atau diubah.
Belum lagi kebijakan pembangunan tol yang sepertinya sangat dibanggakan saat ini. Padahal, tol tidak banyak dimanfaatkan oleh kebanyakan orang. Tol hanya berfungsi pada momen tertentu dan penggunanya pun terbatas. Kebanyakan tol banyak berfungsi pada saat hari-hari libur panjang, atau hari besar keagamaan saja. Untuk di hari biasa, penggunanya juga para pebisnis. Itu pun tidak semua pebisnis memanfaatkan tol. Sebab, tarifnya juga mahal. Wakil ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menyatakan bahwa tarif tol yang totalnya mencapai Rp1,5 juta dari Jakarta ke Surabaya itu belum bersahabat untuk para pengemudi truk. Meski diakuinya, tol tersebut mampu memangkas waktu tempuh hingga separuh dibandingkan menggunakan jalan biasa. Namun, disebutnya lagi, dalam bidang jasa antar barang, komposisi waktu yang digunakan lebih banyak habis untuk muat-bongkar barang, yakni hingga mencapai 60 persen. Sedangkan untuk perjalanan hanya sekitar 40 persen.
Berdasarkan perhitungan tersebut, menurutnya Tol Trans Jawa hanya berdampak hingga 20 persen saja. Tarif sebesar itu pun dianggapnya tak senilai. Selain tarif tol yang mahal, pengemudi juga tidak mau jatah uang operasionalnya berkurang. Sebab, selama ini pemilik truk menerapkan sistem bagi hasil dengan sopir atas upah yang diterima dari pihak ketiga atau perusahaan pemesan jasa angkut.
Karena itu, Wapres Jusuf Kalla menyatakan, kalau tidak mau mahal (lewat tol), maka lewat jalan biasa saja. Dengan begitu maka akan bisa diprediksi, pengguna tol tidak akan banyak. Akhirnya pembangunan tol juga tidak banyak menghasilkan manfaat. Belum lagi berapa banyak areal pertanahan yang harus dikorbankan untuk pembangunan tol. Tentu ini merupakan perkara besar. Dan pembangunan tol, itu sebagiannya adalah dari utang luar negeri yang sudah sedemikian banyak.
Ini semua adalah cara mengelola negara yang gila-gilaan. Kegilaan yang dihasilkan sebagai akibat dari ketidakprofesionalan atau ketidakbecusan dalam mengurus negara.
Rasulullah saw. bersabda, “Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan sedangkan orang yang jujur malah didustakan, pengkhianat dipercaya sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu Ruwaibidhah berbicara.”
Ada yang bertanya, “Apa yang dimaksud Ruwaibidhah?”.
Rasulullah saw pun menjawab, Ruwaibidhah adalah,
الرَّجُلُ التَّافِهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ
"Orang bodoh yang ikut campur dalam urusan umat."
Maka kegilaan ini harus dihentikan agar para Ruwaibidhah bisa dicegah, sehingga kesusahan yang dialami umat bisa ditangkal.
Wallahu a'lam
COMMENTS