Tahun 2016, subsidi ditetapkan sebesar Rp 178 triliun. Sedangkan tahun 2017 turun menjadi Rp 160 triliun. Penurunan terbesar ada pada su...
Tahun 2016, subsidi ditetapkan sebesar Rp 178 triliun. Sedangkan tahun 2017 turun menjadi Rp 160 triliun. Penurunan terbesar ada pada subsidi BBM dan LPG yang turun Rp 10 triliun menjadi Rp 32,3 triliun. Pasalnya, elpiji tiga kilogram selama ini dianggap tidak tepat sasaran. Nantinya distribusi barang yang merupakan hajat hidup orang banyak itu bersifat tertutup; hanya penduduk miskin yang ada dalam catatan Pemerintah yang dapat subsidi. Terus menurunnya alokasi subsidi BBM dan gas tercermin dari laporan keuangan Pertamina. Dari penjualan penjualan produk BBM Pertamina tahun 2015 sebanyak Rp 489 triliun, hanya 9 persen yang disubsidi.
Penurunan subsidi juga terjadi pada listrik. Tahun depan anggaran subsidi listrik hanya Rp 45 triliun, lebih rendah dari tahun ini yang mencapai Rp 48,6 triliun. Berdasarkan kesepakatan Pemerintah dengan Badan Anggaran DPR, jumlah penerima subsidi pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dikurangi dari 23,1 juta pelanggan menjadi 19,1 juta pelanggan. Pemangkasan besar-besaran dilakukan pada pelanggan rumah tangga dengan daya 900 VA. Jumlahnya dikurangi dari 22,96 juta pelanggan menjadi hanya 4,05 juta pelanggan. Nantinya tarif mereka akan dikurangi secara bertahap tiga kali dalam dua bulan hingga subsidi tak lagi bersisa. Alasan Pemerintah, pelanggan tersebut dianggap tidak layak menerima subsidi. Pada tahun 2017 porsi subsidi pada penjualan PLN hanya 20 persen dari total penjualan sebanyak Rp 312 triliun.
Mengapa pemerintah sangat ngotot ingin mencabut subsidi?
Sebab, dalam pandangan sistem ekonomi kapitalis-liberal, subsidi (i'tha') adalah racun bagi rakyat. Dengan adanya subsidi, itu artinya negara ikut campur dalam perekonomian rakyat. Padahal, perekonomian rakyat itu tidak boleh ada campur tangan pemerintah. Kalau terjadi campur tangan pemerintah, maka tidak akan tercipta keseimbangan ekonomi. Padahal, dalam doktrin kapitalisme, keseimbangan ekonomi hanya bisa dicapai dengan menyerahkan perekonomian kepada pasar.
Namanya juga pasar, meniscayakan terjadinya persaingan. Dalam persaingan, yang jadi pemenangnya adalah yang bermodal (berkapital) besar. Sementara yang bermodal kecil, akan tumbang.
Oleh karena itu, subsidi harus dicabut. Alasannya, selain bertentangan dengan prinsip "menjauhkan campur tangan negara dalam perekonomian", subsidi juga bertentangan dengan prinsip pasar bebas. Ini pula alasan mengapa dalam kebijakan ekonomi neoliberal harus ada privatisasi perusahaan yang dikelola negara agar tidak menghalangi terjadinya persaingan yang bebas dalam pasar bebas.
Alasan lain pemerintah ngotot mencabut subsidi adalah agar dapat utang luar negeri. Pihak pengutang (lembaga keuangan dunia) tidak akan mau memberikan pinjaman (utangan) ke Indonesia, jika subsidi masih diterapkan di Indonesia, atau subsidi di Indonesia masih besar. Sebab, kalau subsidi masih besar, itu bertentangan dengan prinsip 'kebebasan persaingan pasar' seperti yang dianut lembaga-lembaga keuangan dunia. Karena lembaga-lembaga keuangan dunia itu, di dalamnya juga ada para pemilik modal, yang mereka juga berkepentingan ikut dalam persaingan pasar di Indonesia. Makanya, kalau Indonesia mau dapat utangan, ya subsidi harus dihapus.
Padahal, utangan itu penting buat Indonesia. Yaitu untuk menutup defisit pemasukan APBN. Lihat saja, anggaran pendapatan negara direncanakan Rp 1.750 triliun. Padahal, anggaran belanja negara ditargetkan Rp 2.080 triliun. Jadi, akan defisit sekitar Rp 330 triliun.
Terus, dari mana mendapatkan tambahan suntikan dana untuk menutup kekurangan yang 330 triliyun itu? Ya mau kemana lagi kalau bukan utang. Sementara, utang tidak akan dicairkan jika subsidi masih besar jumlahnya.
Di sisi lain, penderitaan rakyat semakin menjadi-jadi. Pasalnya, berbagai macam pajak akan dinaikkan. Tahun 2017, target penerimaan pajak sekitar 86% dari total pemasukan APBN. Meningkat dari tahun 2016 yang hanya 66%. Maka tidak heran jika kemudian pemerintah mulai menaikkan berbagai macam pajak. Salah satunya dengan menerbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tertanggal 6 Desember 2016.
Isinya mengatur tarif baru untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia secara nasional.
Dalam peraturan baru tersebut, terdapat penambahan tarif pengurusan, antara lain pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara.
Besaran kenaikan biaya kepengurusan surat-surat kendaraan ini naik dua sampai tiga kali lipat. Misalnya, untuk penerbitan STNK roda dua maupun roda tiga, pada peraturan lama hanya membayar Rp 50.000, peraturan baru membuat tarif menjadi Rp 100.000. Untuk roda empat, dari Rp 75.000 menjadi Rp 200.000.
Kenaikan cukup besar terjadi di penerbitan BPKB baru dan ganti kepemilikan (mutasi). Roda dua dan tiga yang sebelumya dikenakan biaya Rp 80.000, dengan peraturan baru ini, akan menjadi Rp 225.000. Roda empat yang sebelumnya Rp 100.000 kini dikenakan biaya Rp 375.000 atau meningkat tiga kali lipat.
Keputusan ini menarik. Pasalnya, biasanya mengurus BPKB saja harus menunggu satu sampai dua bulan, sampai terbit, ini malah dinaikkan harganya!
Jadi, tidak heran jika negara kapitalis itu adalah negara pemalak. Siapa yang dipalak? Siapa lagi kalau bukan rakyatnya. Oleh karena itu, rakyatlah yang jadi korbannya. Sudah subsidi dicabut, otomatis harga-harga kebutuhan akan naik, eh pajak dinaikin pula. Tega yah?
Tapi, ya begitulah kira-kira..
Ibarat orang berjalan, ini namanya sudah benar-benar tersesat di hutan rimba yang bernama kapitalisme, yang di dalamnya ada begitu banyak pemangsa. Tersesat itu beda dengan bingung. Kalau bingung, itu masih ada kemungkinan mau untuk bertanya. Kemana harus melangkah? Tapi kalau sudah tersesat, itu adalah akibat tidak mau bertanya, atau akibat dari bertanya pada orang yang salah. Makanya kemudian jadi tersesat.
#democracyeffect
#khilafahSOLUSIuntukINDONESIA
By Agus Trisa
COMMENTS