Jakarta - Isu makar belakangan mengemuka seiring rencana demonstrasi yang bakal digelar pada 2 Desember 2016 mendatang. Isu ini kali pertama...
Jakarta - Isu makar belakangan mengemuka seiring rencana demonstrasi yang bakal digelar pada 2 Desember 2016 mendatang. Isu ini kali pertama dimunculkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Tito Karnavian.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman mengaku kecewa dengan kinerja Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian terkait penyikapan persoalan terkini yang muncul di masyarakat. Menurut dia, informasi soal makar yang disampaikan tanpa melalui kajian yang matang.
"Kalaupun ada laporan intelejen sebaiknya laporan tersebut dikaji terlebih dahulu secara matang kemudian dibuat pernyataan ke publik. Karena pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar tanpa dicek dan ricek akurasinya cenderung membuat masyarakat ekonomi kita panik," ingat Benny di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (24/11/2016).
Lebih lanjut Benny mengatakan akibat informasi makar tersebut, di tengah-tengah masyarakat muncul sikap saling curiga dan menciptakan iklim demokrasi yang tidak berkeadaban. "Makanya posisi Kapolri ini bukan tidak mungkin perlu ditinjau kembali. Jangan lupa, Kapolri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR," ingat politisi Partai Demokrat.
Menurut dia, semestinya informasi yang didapat Kapolri dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Kemenko Politik Hukum dan Keamanan. Benny menyebutkan, Kemenkopolhukam membawahi sejumlah lembaga seperti Polri, BIN, hingga Kementerian Pertahanan. "Namun kenyataannya, pejabat negara lainnya membantah ada makar. Seperti Menkopolhukam dan Menhan," sesal doktor bidang hukum ini.
Dia mengingatkan agar Kapolri tidak menjadi alat kepentingan politik tertentu. Dia juga mewanti agar Kapolri bekerja bukan berbasis pesan sponsor. "Kasihan negara ini. Kita sedang membangun peradaban demokrasi. Jangan gampang sebut ada makar. Masak pernyataan masyarakat di Medsos disebut makar? Masak demo disebut makar?" kritik Benny.
Terkait persoalan tersebut, Komisi III DPR berencana memanggil Kapolri Tito Karnavian terkait dengan pernyataannya di publik soal makar. "Senin tanggal 28 November 2016 kita panggil Kapolri untuk menyampaikan secara terbuka apa alasan beliau menyampaikan informasi tentang makar, siapa yang dimaksud?" tandas Benny.
Sebelumnya, pernyataan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian soal adanya potensi makar dalam aksi 212 mendatang diklarifikasi oleh sejumlah pejabat negara. Mulai dari Menteri Pertahanan Ryamziard Ryacudu hingga Menkopolhukam Wiranto.
Seperti pernyataan Menkopolhukam Wiranto yang menyebutkan informasi makar yang disampaikan Kapolri berasal dari media sosial. "Kapolri kan hanya melakukan penjaringan informasi dari media sosial dan disampaikan ke publik," ujar Wiranto di Istana Kepresidenan, Rabu (23/11/2016).
Setali tiga uang Menteri Pertahanan Ryazmizard Ryacudu juga memastikan pihaknya belum mendengar adanya potensi makar dalam aksi 212 yang dilakukan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. "Saya tidak dengar itu (makar) ya. Intelejen saya tidak dengar," ujar Menhan
Sumber Inilah.com
COMMENTS