Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Anggaran Covid-19, Ngutang Apa Alihkan Anggaran Proyek ?

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, terdapat beberapa opsi sumber pendanaan yang telah disiapkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan anggaran untuk mengatasi Covid-19 melalui APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun.
Adapun besaran anggaran tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Stabilitas Perekonomian di masa pandemi corona.

Yang pertama, berasal dari sisa anggaran lebih (SAL). Bendahara Negara mengatakan, saat ini jumlah SAL berada di kisaran Rp 160 triliun.
Kedua, berasal dari dana yang disimpan di badan layanan umum (BLU)
Ketiga, dana yang sebelumnya dialokasikan untuk penyertaan modal negara (PMN).
Keempat, Penerbitkan Peraturan Presiden yang mengatur soal realokasi dan refocusing anggaran yang diperkirakan jumlahnya mencapai Rp 54,6 triliun.
Kelima, penerbitan surat utang Pandemic Bonds.

Dari total stimulus Rp 405,1 triliun, sebesar Rp 110 triliun untuk program perlindungan sosial dan Rp 75 triliun untuk kesehatan. Sementara Rp 150 triliun dialokasikan bagi pemulihan ekonomi dan Rp 70,1 triliun insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah kini tidak memaksakan diri untuk menjaga batas defisit anggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tersebut. “Fokus saat ini adalah kesehatan rakyat, mengurangi sekecil mungkin risiko bagi masyarakat dan dunia usaha dari kebangkrutan". Ujarnya.
"jika terjadi pelebaran defisit maka pemerintah dan Bank Indonesia akan membuka seluruh sektor pembiayaan.

Dari sisi multilateral, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Bank Pembangunan Asia (ADB) maupun IMF, untuk memberikan kemampuan dukungannya terhadap Indonesia" lanjut Sri Mulyani dalam konferensi pers online di Jakarta, Selasa, 24 Maret 2020.

Langkah Pemerintahan Jokowi menambah utang untuk penyelamatan ekonomi itu, menuai kritik dari berbagai kalangana.
mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli mengatakan “Ketimbang melakukan realokasi anggaran radikal, hentikan sementara semua proyek-proyek infrastruktur, termasuk proyek pembangunan ibukota baru,” ujar Rizal Ramli, Selasa (31/3).

RR, panggilan akrab Rizal Ramli mengemukakan, pemerintah bermaksud menambah defisit anggaran dari 3% ke 5% GDP. Dengan cara menambah utang lagi dan/atau ‘cetak uang’ dengan bungkus recoverybond. Nilai rupiah akan semakin jatuh. Pengembalian BLBI dalam bentuk asset, ketika dipaksa jual IMF, recovery ratenya hanya 25%. "Tanpa governance dan transparansi yang benar, recovery bond kemungkinan hanya akan jadi skandal keuangan berikutnya," imbuh Rizal yang juga pernah menjabat Menko Perekonomian.

Sementara itu aktivis Edy Mulyadi berpendapat, anggaran Rp405,1 triliun untuk mengatasi dampak COVID-19 itu, yang sepertinya bagus itu ternyata bukan dengan merealokasi anggaran (bayar utang, Infrastruktur,     penghematan K/L, SAL/SILPA). “Tapi dengan ngutang lagi. Buktinya, PP disiapkan untuk mengantisipasi melebarnya defisit APBN dr 3% jadi 5%.,” kata Edy.

Ekonom Faisal Basri menyarankan pemerintah menunda dan mengevaluasi kembali sejumlah proyek yang memungkinkan untuk ditangguhkan.
Tujuannya agar anggaran proyek tersebut bisa dialokasikan menanggulangi dampak Virus Corona alias COVID-19. "Yang kurang saat ini adalah sense of crisis, kalau penerimaan negara turun, sementara kebutuhan banyak, harusnya proyek, misalnya ibu kota baru, dihentikan dulu," ujar dia dalam siaran langsung, Jumat, 27 Maret 2020.

Juru Bicara Presidium Alumni (PA) 212 Haikal Hassan mempertanyakan anggaran untuk pemindahan ibu kota baru sebesar Rp 466 triliun. Hal tersebut diungkapkan dalam acara Dua Sisi yang diunggah di kanal YouTube Talk Show TVOne, Kamis (12/3/2020).

Menurut Haikal, untuk pemindahan ibu kota baru, Indonesia harus membutuhkan biaya hingga Rp 466 trilliun. "Permindahan ibu kota ini, membutuhkan biaya Rp 466 triliun, emang DPR udah setuju?" kata Haikal.

Tak hanya itu, Haikal juga mempertanyakan soal asal biaya untuk pemindahan ibu kota baru. Ia kemudian membandingkan dengan anggaran yang digunakan negara untuk mengurus wabah virus corona. "Nah dari mana duit untuk memindahkan ibu kota? Untuk urus Rp 500 trilun corona aja kelabakan, mau naikin BPJS akhirnya nggak jadi, Terus tahu-tahu punya duit cash Rp 466 triliun untuk memindahkan ibu kota itu dari mana duitnya kira-kira?" Pungkas Haikal.[]

Post a Comment for "Anggaran Covid-19, Ngutang Apa Alihkan Anggaran Proyek ?"